Capaian Pemerintahan Jokowi, Kemendes PDTT Fokus Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 151

Capaian Pemerintahan Jokowi, Kemendes PDTT Fokus Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan Kemendes PDTT, Endang Supriyani, saat konferensi pers di Pontianak. (SP/Umar)
PONTIANAK, SP - Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), percepatan pembangunan daerah perbatasan menjadi salah satu prioritas utama. Hampir di setiap beranda terdepan negeri ini, saat ini pembangunannya mengalami kemajuan yang cukup signifikan.

Percepatan pembangunan daerah perbatasan tidak terlepas dari peran lintas sektor, termasuk lah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan Kemendes PDTT, Endang Supriyani, mengatakan di Kalbar ada empat kabupaten yang masuk dalam program prioritas percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah perbatasan.

"Kabupaten Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, dan Sintang," ujarnya saat menggelar konferensi pers hasil capaian program percepatan pembangunan daerah perbatasan di Pontianak, Kamis (22/2) malam.

Ia mengatakan, percepatan pembangunan sejalan dengan Nawacita butir ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.

Lebih lanjut ia menerangkan, suatu daerah dapat dikategorikan tertinggal dengan beberapa kriteria sesuai dengan standar ukuran dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Yaitu masalah infrastruktur, SDM pendidikan dan kesehatan, fiskal dan karakteristik daerah. Ini menjadi parameter," jelasnya.

Setelah beberapa progres di mana infrastruktur daerah perbatasan di Kalbar yang sebelum tergolong tertinggal dan kini sudah berkembang, Kemendes PDTT menargetkan pengentasan daerah tertinggal di 2019.

"Kalah berdasarkan RPJM itu 80 kabupaten. Dari 122 harus terentaskan 80," ungkap Endang.

Menurut dia, pengentasan ini dinilai berat. Pasalnya, dengan anggaran yang kecil harus bisa selesai pada tahun depan.

Namun, untuk menyelesaikan target itu, Kemendes PDTT akan berkoodinasi dengan lintas kementerian dan lembaga.

"Yang diharapkan untuk melakukan bersama-sama melakukan di daerah-daerah tertinggal," katanya.

Ia mengungkapkan, di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Pembangunan di Daerah Perbatasan, sebagian besar anggaran difokuskan ke sektor infrastruktur.

"Karena membuka keterisolasian dan sebagainya. Permintaan yang terbesar itu pembukaan jalan, peningkatan jalan desa. Anggaran besar tapi kemampuan anggaran kami terbatas. Sebagai gambaran, anggaran Rp100 miliar, pembangunan jalan bisa Rp60 miliar," terang Endang. (umr)