PBH: Penangkapan Paksa Ayub Tak Prosedural

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 277

PBH: Penangkapan Paksa Ayub Tak Prosedural
PROTES - Ayub bersama warga Olak Olak Kubu saat protes ke perusahaan. (Ist)
PONTIANAK, SP - Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) Kalimantan, mengecam keras tindakan pihak Polres Mempawah menangkap paksa salah satu warga Olak Olak Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Ayub.

Pasalnya, penangkapan yang dilakukan pada Jumat (23/2) sekira pukul 00.01 WIB di Kantor LSM Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Jalan Ampera Raya, Komplek Villa Mega Mas Nomor 12B, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya itu, dinilai tidak prosedural.

"Penangkapan yang dilakukan terhadap saudara Ayub, pihak kepolisian tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, kami sebagai kuasa hukum sangat menyesalkan atas tindakan yang dilakukan oleh Polres Mempawah dan kami akan melakukan upaya-upaya hukum untuk menegakkan ketidakadilan," ujar Koordinator Tim Kuasa Hukum Ayub dari PBH Kalimantan, Khairuddin Zacky, kepada Suara Pemred, kemarin. 

Ia mengungkapkan, dalam peristiwa penangkapan, sekira pukul 00.01 WIB dini hari, Kantor AGRA didatangi oleh Ketua RT dan beberapa orang yang salah satu di antaranya membawa senjata api dan diduga merupakan anggota kepolisian.

Ketua RT mengetuk pintu kantor dan salah satu penghuni kantor, Suryadinata, membukakan pintu. Awalnya, Ketua RT menanyakan keberadaan Wahyu Setiawan selaku Ketua AGRA apakah berada di kantor atau tidak.

Kemudian setelah dijawab Wahyu tidak berada di kantor, anggota dari kepolisian langsung memasuki Kantor AGRA dan mencari keberadaan Ayub lalu menggeledah seluruh ruang Kantor AGRA.

"Dan mendapati saudara Ayub sedang tidur di salah satu ruangan. Kemudian saudara Ayub langsung dibekuk dan dibawa ke Polres Mempawah. Proses penangkapan berlangsung secara sangat singkat sehingga beberapa orang yang menyaksikan peristiwa tersebut merasa ada kejanggalan dalam proses penangkapan" terangnya.

Zacky mengindikasikan, penangkapan dilatarbelakangi karena Ayub getol menyuarakan kebijakan perizinan dua perusahaan kelapa sawit, Yaitu PT Sintang Raya dan PT CTB, yang ingkar janji atas perjanjian lahan plasma warga setempat.

Ia menjelaskan, keberadaan Ayub di Kantor AGRA karena alasan keamanan. Sebelumnya, dari pengakuan Ayub, dirinh pernah diancam.

"Karena kemarin ada ancaman itu dia tinggal di AGRA," ungkapnya.

Dilatarbelakangi proses penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian yang seringkali tidak prosedural, PBH Kalimantan menyampaikan kertas posisi atau pernyataan sikap.

Sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Selanjutnya ayat (3) berbunyi, tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.”

Selain KUHAP, juga telah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a,b,c dan d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam hal melakukan penangkapan, setiap penyidik wajib memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri. Menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Memberitahukan alasan penangkapan dan hak-hak tersangka.

"Menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan," terang dia. (umr/bob)