Pertamina Ajak Masyarakat Beralih ke Bright Gas

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 240

Pertamina Ajak Masyarakat Beralih ke Bright Gas
WAWANCARA - Marketing Branch Manager Pertamina Kalbarteng, Teuku Johan Miftah sedang diwawancarai oleh awak media, Senin (26/2). Pertamina mengajak masyarakat untuk mulai beralih ke nonsubsidi. (SP/Balasa)

Kampanye Penggunaaan Elpiji Nonsubsidi


Saat ini masyarakat mulai beralih dari konsumen gas bersubsidi ke nonsubsidi. Hasilnya pun terlihat dari peningkatan penjualan gas-gas nonsubsidi. 

SP - Berdasarkan catatan Pertamina di Kalimantan Barat, volume penjualan tabung 12 kg pada bulan Januari 2018 sejumlah 34.850 tabung. Jika dibandingkan dengan bulan sama tahun sebelumnya, jumlah yang terjual hanya 25.912 tabung. Sedangkan untuk Bright Gas ukuran 5,5 kg pada Januari ini terjual 22.222 tabung. Meningkat tinggi dari angka penjualan Januari tahun lalu yang hanya 5.466 tabung.

"Ini tidak terlepas dari kontribusi masyarakat yang sudah bukan target produk subisidi untuk beralih menggunakan produk nonsubsidi," kata Marketing Branch Manager Pertamina Kalbarteng, Teuku Johan Miftah, Senin (26/2).

Peningkatan ini katanya juga didukung dengan keluarnya Surat Edaran dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Nomor 510/89/DKUMP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang pengaturan penggunaan LPG 3 kg bagi pelaku usaha.

“Alhamdulillah sudah banyak masyarakat yang sadar dan beralih ke tabung nonsubsidi. Pelaku usaha pun demikian," imbuhnya. 

Dalam hal ini pihaknya juga telah bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Barat. Di mana keduanya sudah tanda tangan komitmen penggunaan LPG Non Subsidi di seluruh Hotel dan Restoran yang menjadi anggota PHRI. 

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Barat, Yuliardi Qamal mengatakan industri perhotelan dan kuliner di Kalbar telah mendeklarasikan untuk setiap kegiatan usahanya tidak menggunakan gas subsidi.

"Dalam Pontianak Food Festival 2018 kami dari industri perhotelan dan kuliner berkomitmen tidak menggunakan gas subsidi pemerintah. Hal itu kami tahu bahwa gas subsidi hanya untuk masyarakat yang membutuhkan bukan untuk pelaku usaha," ujarnya.

Yuliardi menjelaskan berdasarkan pengamatan pihaknya hingga saat sudah tidak ada lagi anggotanya yang menggunakan gas subsidi.

"Namun kita tentu tetap mengimbau kepada anggota dan pelaku industri kuliner lainnya untuk bersama tidak menggunakan gas subsidi. Gas subsidi sudah ada peruntukannya," jelas dia.

Ia menjelaskan apa yang pihaknya lakukan saat ini juga selaras dan mendukung surat edaran dari Pemerintah Kota Pontianak terkait larangan kepada pelaku usaha untuk menggunakan gas subsidi.

"Kita mendukung sekali surat edaran yang ada. Bahkan dari surat edaran tersebut ada saksi bagi pelanggarnya berupa pencabutan izin usaha," kata dia.

Dalam aturan yang ada menurutnya hanya boleh digunakan oleh pelaku usaha mikro. Hal itu menurutnya Pemerintah Kota Pontianak masih berpihak kepada pelaku usaha mikro dan pihaknya juga setuju.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) mengimbau seluruh masyarakat untuk membeli elpiji di agen resmi atau pangkalan resmi Pertamina. Unit Manager Communication dan CSR MOR III Dian Hapsari Firasati dalam keterangan tertulisnya, belum lama ini, menyampaikan pembelian elpiji selain di agen atau pangkalan resmi Pertamina memiliki sejumlah risiko.

"Yang pertama adalah unsur safety. Misalkan tabung yang sudah pernah dioplos seperti ini, sudah tidak aman terutama di bagian valve (katup) karena pernah dioplos secara paksa," ujarnya.

Selanjutnya adalah risiko harga. Harga pembelian di agen dan pangkalan resmi Pertamina menggunakan harga resmi. Untuk elpiji tiga kilogram (kg) menggunakan Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

"Apabila masyarakat ada yang menemukan elpiji non-subsidi (selain elpiji tiga kg) dengan harga yang jauh lebih murah, maka perlu diwaspadai, karena kemungkinan hasil pemindahan elpiji dari tabung tiga kilogram," ujarnya.

"Kami berusaha menyediakan layanan yang memudahkan. Kami tidak merekomendasikan pembelian elpiji di luar agen resmi Pertamina termasuk melalui toko online yang tidak resmi dari Pertamina," katanya.

Dian mengingatkan, elpiji tiga kilogram merupakan barang yang disubsidi oleh negara. Sehingga penggunaannya pun diatur hanya untuk masyarakat tidak mampu.

"Dengan adanya penyalahgunaan seperti ini, tentu membuat masyarakat tidak mampu yang seharusnya menerima elpiji tiga kilogram jadi kesulitan. Di sisi lain, negara juga merugi karena mengeluarkan subsidi," ujarnya.

Selain itu, pengoplosan yang dilakukan merupakan tindakan yang sangat berbahaya. Pembukaan dan penyuntikkan secara paksa yang tidak sesuai prosedur aman bisa mengakibatkan adanya insiden. Hal ini sangat berisiko baik untuk pelaku dan pengguna selanjutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pertamina mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan adanya tindakan yang dicurigai sebagai penyalahgunaan di sekitarnya. Laporan bisa disampaikan ke pihak kepolisian terdekat untuk mendapat penanganan sesuai prosedur. (kristiawan balasa/bob)