IMA World Health: Isu Stunting Harus jadi Isu Politik

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 201

IMA World Health: Isu Stunting Harus jadi Isu Politik
Ilustrasi stunting. (net)
PONTIANAK, SP - Koordinator wilayah IMA World Health, Masri Aulia menyebut isu stunting semestinya tidak sebatas isu kesehatan, tapi juga isu lintas sektor dan lintas program.

 Penanganannya tak bisa dilakukan Dinas Kesehatan sendiri karena hanya 30 persen efektivitas penanggulangan dari sisi itu. Sementara 70 persen sisanya ada di dinas terkait. Mulai dari infrastruktur sampai pertanian.

"Akan menarik ketika isu stunting jadi salah satu tawaran dari paslon Pilgub. Karena calon gubernur Kalbar harus paham bahwa ada beban 40 persen anak yang stunting, berdasarkan data Riskesdas 2013," katanya usai Diskusi Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Stunting di Canopy Center, Pontianak, Rabu (28/2).

Jika para calon gubernur turut menyoroti permasalahan stunting dan menawarkan program, tentu akan baik untuk melihat komitmen mereka jika terpilih lima tahun ke depan. Karena saat ini, walau ada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RANPG) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) di Kalbar, dokumennya masih belum jelas masa depannya.

"Yang sangat substansial diperlukan gugus tugas atau sekretariat bersama yang mengawasi dan mengevaluasi terhadap capaian kinerja utama dari RADPG tersebut. Dan ini tanggung jawab ada di pemerintah daerah," ucapnya.

Selama ini, stunting masih dianggap isu kesehatan. Akibatnya program penanggulangan masih parsial. Sebagai contoh, Dinas Kesehatan punya masalah gizi buruk di desa A, tapi program air bersih, sanitasi dan sebagainya tidak di desa A.

Jika RADPG dijalankan, semua sudah terkoordinasikan dalam dokumen tersebut. Tetapi secara intervensi masih jadi pertanyaan. Siapa yang akan mengawal implementasinya. Pemerintah daerah dan provinsi harus evaluasi dokumen ini agar tidak lagi jalan sendiri-sendiri.

Adanya terobosan Presiden dengan mengeluarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2017 kemudian diperbarui dengan Perpres Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sinergisitas Penanganan Stunting sebenarnya cukup baik. Di mana isu ini bukan hanya diurus Dinas Kesehatan.

Kabupaten dengan angka stunting tinggi, seperti Kubu Raya, Sintang, Kapuas Hulu, dan Landak pun sudah menindaklanjuti dengan menyusun dokumen RADPG. Di provinsi pun sudah ada.

"Yang jadi pekerjaan rumah adalah gugus tugas yang mengawasi dan evaluasi tadi," pungkasnya. (bls)