Wah! Anggota Dewan yang Ikut Berkampanye Pilgub Ternyata Bolos dari Tugas

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 261

Wah! Anggota Dewan yang Ikut Berkampanye Pilgub Ternyata Bolos dari Tugas
Pimpinan Bawaslu Kalbar, Faisal Riza. (SP/Umar)
PONTIANAK, SP - Sebagaimana ketentuan, dalam masa kampanye pemilihan kepala daerah, pejabat negara, kepala daerah, DPRD, maupun DPR RI yang akan melakukan kegiatan kampanye berkaitan dengan Pilkada harus terlebih dulu mengajukan izin cuti.

Setelah berkoordinasi dengan Ketua KPU Provinsi, Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalbar, Faisal Riza, mengungkapkan belum ada satu pihak sebagaimana disebutkan menyerahkan izin cuti ke KPU berkenaan keterlibatan dalam kampanye Pilgub Kalbar 2018.

“Tadi saya sudah konfirmasi ke Ketua KPU (beluk ada satupun menyerahkan izin cuti),” ujarnya kepada awak media di Pontianak, Selasa (27/2).

Sementara, dalam kegiatan kampanye yang telah dimulai sejak 15 Februari lalu dan akan berakhir pada 23 Juni mendatang, sejumlah anggota legislatif di berbagai tingkatan ditemukan melakukan kegiatan kampanye.

“Sampai hari ini yang kita lihat banyak sekali anggota DPRD kabupaten, provinsi maupun DPR RI itu melakukan kegiatan kampanye. Nah, dalam undang-undang mereka harus melakukan cuti,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, diwajibkannya penyerahan izin cuti ke KPU guna memastikan pejabat negara itu tidak menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye.

Pengajuan cuti sesuai tingkatan. Jika ia bupati/wali kota yang juga kader partai, pengajuan surat cuti kepada gubernur.

“Kalau dewan dia harus ke pimpinan dewan. Jadi pimpinan dewan yang mengeluarkan izin cutinya,” kata dia.

Lebih lanjut ia menerangkan, izin cuti diserahkan tiga hari sebelum mengikuti kegiatan kampanye.

“Misalnya dia bilang dia akan cuti pada hari Jumat, maka dia harus mengusulkan itu kegiatan pada tiga hari sebelumnya, berarti hari Selasa,” kata Faisal.

Namun, pejabat negara bisa mengikuti kegiatan kampanye tanpa menyerahkan surat cuti. Syaratnya, kegiatan itu diikuti pada hari libur kerja.

“Sabtu Minggu dia tidak perlu cuti, karena Sabtu Minggu dia libur,” imbuhnya.

Pengajuan cuti berlaku untuk setiap jenis kampanye, baik itu dalam bentuk tatap muka, pertemuan, maupun kampanye rapat umum.

“Saya mengimbau kepada para pejabat ini bahkan BUMN pejabat BUMD yang akan melakukan kegiatan kampanye, agar  menyampaikan surat cutinya kepada KPU dan Bawaslu,” ujar dia.

“Kalau kemudian kami menemukan, kami pada prinsipnya pencegahan dulu kan, kalau kami menemukan ada pejabat negara melakukan kampanye tanpa bisa menunjukkan izin cutinya, maka kami minta dia tidak boleh berkampanye. Tapi kalau mereka masih berkampanye, kami akan menjadikan ini temuan sebagai bentuk pelanggaran terhadap administrasi Pemilu” tegas Faisal. (umr)