Dewan Mesti Cuti Ikut Kampanye

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 251

Dewan Mesti Cuti Ikut Kampanye
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Faisal Riza, Pimpinan Bawaslu Kalbar
“Nah, yang kita lihat sekarang ini, hampir sebagian besar anggota dewan itu tidak menyampaikan izin cuti ke KPU,”

Misrawi, Komisioner KPU Provinsi Kalbar
“Izin cuti hanya berlaku di saat mengikuti kegiatan kampanye. Tidak berlaku selama  masa kampanye, berbeda perlakuannya petahana yang maju dalam pemilihan,”

PONTIANAK, SP
– Anggota dewan yang terlibat dalam berbagai kegiatan kampanye suatu pasangan calon (Paslon), harus mengajukan cuti. Sebab, hal itu diatur dalam Undang-undang. Namun, banyak anggota dewan yang tidak melakukan cuti, namun tetap ikut dalam kampanye sang Paslon. 

Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalbar, Faisal Riza mengungkapkan, keterlibatan anggota legislatif dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada), terjadi merata di setiap kabupaten/kota Pilgub Kalbar.

“Semua jenjang ya, baik Pilgub maupun Pilkada,” ujarnya kepada Suara Pemred di Pontianak, Rabu (28/2).

Ia mengatakan, rata-rata tim kampanye Pilkada terdiri dari anggota legislatif baik tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

Dalam aturannya, pejabat negara/daerah, legislator di daerah dan pusat serta anggota DPD, wajib mengajukan izin cuti mengikuti kegiatan kampanye.

Ia menegaskan, ketika anggota dewan melakukan kegiatan kampanye, dia tidak apa-apa tercantum sebagai tim kampanye, tidak perlu ada izin cuti. Tapi ketika melakukan aktivitas kampanye, anggota dewan harus menyampaikan izin cutinya.

“Nah, yang kita lihat sekarang ini, hampir sebagian besar anggota dewan itu tidak menyampaikan izin cuti ke KPU,” imbuh dia.

Ia mengatakan, aturan ini sesungguhnya sudah disampaikan pada rakor yang digelar KPU sebelumnya. “Hingga saat ini, kita masih melihat, ini perlu sosialisasi yang cukup kuat.

Karena itu, kami belum menjadikan ini sebagai temuan karena banyak orang yang tidak tahu,” jelasnya.

Namun, apabila sudah disampaikan tapi masih ikut kegiatan kampanye tanpa surat cuti, maka Bawaslu tidak segan memasukkan hal itu dalam temuan.

Dalam pantauan Bawaslu, tiga paslon dalam Pilgub Kalbar 2018, ditemukan beberapa anggota legislatif yang ikut dalam kegiatan kampanye kandidat yang diusung partainya masing-masing-masing. 

“Ada. Hampir semua anggota DPRD,” ungkapnya.

Pada prinsipnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), mengatur agar pejabat atau legislator, tidak menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye. Sebab, asasnya ada penggunaan fasilitas negara. 

Fasilitas negara bentuknya macam-macam. Misalnya, kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas. Nah, ketika anggota dewan cuti, mereka tidak boleh menggunakan biaya perjalanan dinas, karena cuti di luar tanggungan negara.

“Karena itu, dewan ketika dia melakukan kegiatan kampanye bukan dalam konteks dia menjalankan fungsi kedewanan, hal itu perlu dipastikan. Tapi dia menjalankan tugas sebagai anggota partai politik atau tim kampanye,” terang dia.

Apabila anggota dewan saat ikut kegiatan kampanye tidak menggunakan fasilitas negara, tidak kemudian aturan ini tidak berlaku. “Tetap berlaku,” tegasnya.

Demikian pula dengan legislator yang sedang melakukan kegiatan reses, juga tidak diperkenankan melakukan kampanye salah satu Paslon. 

“Tidak boleh. Kegiatan reses itukan kegiatan yang menyerap aspirasi terhadap fungsi-fungsi legislasi. Jadi kalau reses dia menggunakan kepentingan kampanye, itu tidak boleh,” terang dia.

Setelah dilakukan pencegahan, akan tetapi pejabat atau anggota legislatif tanpa izin cuti masih tetap ikut kegiatan kampanye, hal ini akan menjadi catatan Bawaslu dan akan direkomendasikan ke pihak di atasnya.

Misalnya, dewan di pimpinan DPRD. ASN ke Komisi ASN. Kalau kemudian itu kita anggap terjadi TSM dan punya motif, maka itu akan ada kajian khusus. Yang sampai hari ini baru diatur sebagai diskualifikasi itukan, jika money politic yang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“Sanksi administrasi Pemilu misalnya, bisa saja Bawaslu melakukan kajian dan memberikan merekomendasikan, agar yang bersangkutan tidak boleh lagi mengikuti kampanye pada putaran berikutnya. Bisa saja begitu,” ujarnya.  


KPU Tegaskan 


Sementara, Komisioner KPU Provinsi Kalbar, Misrawi, mengatakan bahwa, aturan mengenai anggota dewan yang ikut suatu kampanye, tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017. 

Pada Pasal 63, aturan itu berbunyi bahwa, seluruh pejabat Negara baik Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, DPRD Kota serta Provinsi atau pejabat daerah, dibolehkan ikut kampanye dengan mengajukan izin cuti diluar tanggungan negara.

“Di ayat selanjutnya disebutkan bahwa, izin cuti itu disampaikan paling lambat kepada KPU tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye,” ujarnya kepada Suara Pemred. 

Ia mengungkapkan, sampai saat ini, KPU Kalbar baru menerima satu surat izin cuti kepala daerah, untuk mengikuti kegiatan kampanye salah satu Paslon dalam Pilgub Kalbar 2018.

“Atas nama Thjai Chui Mie yang berstatus sebagai Wali Kota Singkawang. Surat izin cutinya tertanggal 27 Februari 2018. Untuk mengikuti kegiatan kampanye Paslon nomor urut 2 atas nama Karolin Margaret Natasa dan Suryadharma Gidot,” katanya.

Ia menjelaskan, setiap pihak yang disebutkan dalam aturan kampanye tersebut, wajib menyerahkan izin cuti meski kepada penyelenggara Pemilu, sesuai tingkatan pemilihan yang diikuti. Dalam Pilgub, surat cuti diserahkan kepada KPU dan Bawaslu Provinsi.

Walaupun misalkan statusnya sebagai anggota legislatif tingkat kabupaten/kota atau pusat, izin cuti wajib diserahkan ke KPU Provinsi setempat.

Lebih lanjut ia memaparkan, mekanisme pengajuan izin cuti, tingkat menteri kepada presiden, gubernur ke Mendagri atas nama presiden, bupati/wali kota ke gubernur atas nama Mendagri.

“Kalau untuk DPR, pimpinan DPR, anggota DPR izin cutinya bisa dikeluarkan oleh pimpinan DPR atau bisa juga dikeluarkan oleh pimpinan fraksi. Sementara untuk anggota DPD itu, dikeluarkan oleh pimpinan komite,” jelas dia.

Ia menerangkan, izin cuti yang telah diserahkan tiga hari sebelum mengikuti kegiatan kampanye, hanya berlaku pada hari kampanye yang akan diikuti oleh yang bersangkutan.

“Izin cuti hanya berlaku di saat mengikuti kegiatan kampanye. Tidak berlaku selama  masa kampanye, berbeda perlakuannya petahana yang maju dalam pemilihan,” jelas Misrawi.

Aturan kampanye bagi pejabat atau anggota legistalif ini dimaksudkan, agar mereka saat mengikuti kegiatan kampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

“Tapi walaupun dia tidak menggunakan fasilitas negara, tetap saja harus mengajukan cuti. Karena jabatannya kan masih melekat,” ucapnya.

Di dalam PKPU ini, kata Misrawi, walaupun dalam kegiatan kampanye yang bersangkutan sekadar ikut, tapi tidak memberikan penyampaian, kategorinya tetap ikut kegiatan kampanye.

“Ya, ikut kegiatan kampanye. Hadir saja, itu termasuk kategori ikut,” tuturnya.

Pengajuan surat izin cuti ini diberlakukan setiap kalender kerja KPU. Walaupun Sabtu atau Minggu, pejabat negara, anggota legislatif diharuskan mengajukan cuti untuk ikut kampanye. (umr/lis)

Komentar Dewan 


Ketua Frakasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kalbar, M Jimi mengatakan, anggota fraksinya akan menjunjung tinggi aturan yang diberlakukan KPU di Pilkada Kalbar 2018.

“Kita intinya akan mengikuti aturan yang berlaku. Suka tidak suka harus kita jalankan,” katanya kepada Suara Pemred.

Kepatuhan ini termasuk pengajuan izin anggota DPRD Kalbar dari Partai PDIP yang akan ikut serta, mengikuti kampanye Paslon yang didukung.

“Tidak ada yang boleh melanggar aturan. Pastinya, kami sudah menyampaikan surat (cuti) ke pimpinan DPRD untuk ikut kampanye jika ingin turun, minta penanggalan,” ungkap Jimi.

Jimi juga mengingatkan agar anggota  DPRD Kalbar dari partai lain juga dapat patuh dengan aturan. 

“Jangan pulak kami patuh, mereka tadak. Kan dak adil namanya,” tegasnya.

Untuk saat ini, dilanjutkannya, belum ada anggota Fraksi PDIP yang ikut melakukan kampanye bersama Paslon Karolin-Gidot yang diusung PDIP.

“Saya belum ada turun, teman-teman yang lain juga belum. Tapi kalau kami turun, pastinya kami izin dulu,” pungkasnya. 

Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar yang juga Ketua DPC PPP Pontianak, saat ditanya apakah di partai berlambang kabah, khususnya anggota DPRD yang ikut kampanye di Pilwako Pontianak sudah menyerahkan surat cuti, hanya menjawab dengan mengirimkan emoji komentar dengan simbol jempol tangan melalui pesan WhatApp. 

Sementara anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Golkar, Prabasa Ananta Toer tidak mau memberikan komentar, mengenai anggota dewan yang harus cuti saat ikut kampanye pasangan calon. (jee/ind/bob)