Legeslatif Soroti Kondisi Sekolah yang Memprihatinkan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 146

Legeslatif Soroti Kondisi Sekolah yang Memprihatinkan
Ilustrasi. Net
PONTIANAK, SP - Banyaknya kondisi bangunan sekolah yang tidak layak dan memprihatinkan di Kalbar, menjadi sorotan DPRD Provinsi Kalbar.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, Markus Amid menyatakan, banyak faktor yang menyebabkan  masih banyaknya sarana dan prasarana sekolah di Kalbar yang kondisinya memprihatinkan bahkan tidak tersentuh pembangunan.

"Di Kalbar ini memang masih banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan, ini perlu komitmen kita bersama untuk membenahinya, agar pendidikan di Kalbar ini dapat mengalami perubahan menjadi lebih baik," ujarnya. 

Untuk itu ia meminta kepada pemerintah, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalbar, maupun pemerintah kabupaten/kota untuk segera berupaya mengatasi jika ditemui ada sekolah yang tidak layak digunakan. 

"Undang-undang sudah mengamanatkan 20 persen dari APBD harus dialokasikan untuk pendidikan, pemerintah harus memenuhi ini, dinas-dinas jangan hanya mengurusi kegiatan-kegiatan yang non fisik saja," kata dia. 

Dikatakan Markus, khusus pada dinas pendidikan memang cukup banyak kegiatan yang bersifat non fisik untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), namun hal ini jangan menjadi alasan untuk tidak memperihatikan sekolah-sekolah yang sudah mengalami kerusakan. 

Selama ini kata dia DPRD Kalbar juga berupaya jangan sampai ada sekolah-sekolah di Kalbar ini tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar bahkan membahayakan. 

"Minimal jika pasilitas pendukungnya tidak memenuhi, bangunan atau ruang kegiatan belajar mengajar harus layak digunakan, jangan sampai ada sekolah yang kondisinya tidak layak digunakan," ujarnya. 

Dikatakan Markus, jika 20 persen dari APBD masih belum mampu memenuhi perbaikan sekolah yang sudah tidak layak, pemerintah tentunya tidak diam saja, mesti ada upaya-upaya lain yang dilakukan seperti memanfaatkan anggaran dekontrasi maupun dana-dana lainnya yang bersumber dari APBN.  

"Amanat Undang-undang 20 persen dari  APBD untuk pendidikan ini wajib dilaksanakan, seringkali dinas di kabupaten/kota ini tidak jujur, dan tidak melaksanakan amanah Undang-undang ini. Jika sudah dilaksanakan masih juga belum memenuhi, kegiatan non fisi bisa juga dikurangi , untuk menutupi perbaikan sekolah yang sudah besifat mendesak," pungkasnya. (jek/ind)