Tak Setuju Direvisi, PKC PMII Hadirkan Legislator Dialog Masalah UU MD3

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 249

Tak Setuju Direvisi, PKC PMII Hadirkan Legislator Dialog Masalah UU MD3
Dialog antara mahasiswa dengan DPRD Kalbar. (SP/Umar)
PONTIANAK, SP - Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalbar menggelar dialog yang mengusung tema ‘Kontroversi UU MD3’ di Cafe Stadium, Pontianak, Minggu (4/3) malam.

Dialog dengan menghadirkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar dan aktivis LSM ini merupakan tindak lanjut dari aksi PMII menolak dilakukannnya revisi UU MD3, belum lama ini di Tugu Digulist Untan.

Dalam penyampaiannya, Ketua PKC PMII Kalbar, Muammar Kadafi, secara tegas menyatakan PMII menolak pasal-pasal hasil revisi yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi atas fungsi serta wewenang DPR itu sendiri yang diatur dalam revisi UU MD3.

Pada revisi UU, salah satu yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, masyarakat tidak berhak mengkritik pejabat DPR. Bahkan anggota dewan memiliki sifat imun sehingga aman dari berbagai kritikan.

Kadafi menilai, pasal ini akan menjadi senjata oknum anggota legislatif untuk mengkriminalisasi publik dalam memberikan kritik keras. Maka itu, PMII dalam hal ini siap bersama masyarakat untuk melakukan pembelaan.

“PKC PMII KALBAR siap memberikan pledoy atau pembelaan terhadap masyarakat yang menjadi korban kriminalisasi revisi UU MD3 dalam memperjuangkan keadilan,” ujarnya kepada Suara Pemred.

Penolakan atas revisi UU MD3 secara sporadis disuarakan PMII di seluruh provinsi. Mereka bersepakat mendukung langkah Pengurus Besar (PB) PMII yang ada di pusat, untuk melakukan judicial review.

“PKC PMII KALBAR  mendukung langkah PB PMII untuk melakukan uji materi (Judicial review) atas pasal-pasal yang dimaksud ke Mahkamah konstitusi,” katanya.

PMII berharap, Presiden Joko Widodo tidak menandatangani revisi UU MD3.

“Kami mendesak Presiden Republik Indonesia agar segera mengeluarkan Perppu revisi UU MD3,” katanya.

Menghadirkan aktivis LSM dan pihak legislatif, PKC PMII ingin meminta masukan dan pandangan mereka atas revisi ini. Disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalbar, dirinya mengapresiasi cara mahasiswa dalam mengkritik suatu kebijakan ini. (umr)


Komentar