13 Desa Bisa Dapat Bantuan Pengelolaan Hutan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 203

13 Desa Bisa Dapat Bantuan Pengelolaan Hutan
Ilustrasi. Net
PONTIANAK, SP - Sebanyak 13 desa di Kabupaten Kubu Raya yang telah miliki SK Hutan Desa (HD) perhutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, tengah menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) didampingi Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) Kalimantan, Rabu (7/3) di Hotel Kartika. 

RPHD memang amanat undang-undang untuk pengelolaan hutan. RPHD disusun para kepala desa dan perwakilan masyarakat masing-masing desa. 

"Setelah RPHD nya jadi, maka akan menjadi dasar untuk pihak desa mengajukan program bantuan pada pemerintah," kata Direktur Sampan Kalimantan, Dede Purwansyah. 

RPHD yang sudah jadi nantinya akan disampaikan ke Dishut Provinsi Kalbar sebagai perpanjangan tangan Kementerian LHK. Dia menjelaskan, penyusunan RPHD merupakan tindaklanjut dari terbitnya SK HD di 13 desa, di Bentang Pesisir Padang Tikar dan Bentang Dabong Tanjung Bunga Kabupaten Kubu Raya, dengan total luas HD 82.910 hektare.

"RPHD akan jadi kerangka acuan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas membangun hutan desa. Apa yang akan dibangun, diambil, dimanfaatkan dan dikelola, semuanya harus termuat di RPHD ini," jelasnya. 

Usai mendapat SK Hutan Desa, Sampan yang turut mendampingi dalam pengajuannya melihat mulai tampak pengembangan hasil hutan bukan kayunya. Budidaya madu mangrove, budidaya kepiting, udang dan pengembangan komoditi lokal asam paya dan kelapa sudah berjalan dan hasilnya, sudah jadi peningkatan perekonomian bagi masyarakat desa. Pengembangan ekowisata pun kini tengah digarap. 

Sebagaimana yang disinggung di awal, adanya RPHD akan membuat desa bisa mendapat bantuan pemerintah. Bantuan ini tentu dalam rangka memaksimalkan pengelolaan berbasis lingkungan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kubu Raya, Ponti Wijaya mengatakan RPHD miliki banyak keuntungan, salah satunya pasokan bantuan dari pemerintah. Pemberian bantuan pada pihak desa, tentu hanya untuk hal yang bersinggungan dengan program. Misalnya, pembuatan keset kelapa, maka dukungan alat-alat pembuatan keset kelapa bisa diajukan ke pemerintah.

"Bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat pagu maksimal satu programnya Rp50 juta dengan maksimal per HD tiga jenis program," katanya. 

Di Kalbar, saat ini ajuan perhutanan sosial khusus Hutan Desa paling banyak ada di Kubu Raya dengan total 13 HD. Selain di Kubu Raya, di Kabupaten Kapuas Hulu juga ada. Sementara di Sanggau pengajuan yang dilakukan adalah Hutan Adat.

"Tapi dari empat jenis perhutanan sosial, ajuan Hutan Desa didominasi Kubu Raya," tutupnya. (bls/bob)