Bawaslu Telusuri ASN Berswafoto dengan Cagub Kalbar

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 349

Bawaslu Telusuri ASN Berswafoto dengan Cagub Kalbar
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kalbar, Mohammad. (SP/Umar)
PONTIANAK, SP – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalbar, akan bersikap tegas kepada pihak yang seharusnya netral dalam Pilkada, namun ditemukan terbukti mendukung salah satu kandidat.
 
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kalbar, Mohammad, menanggapi adanya dugaan kepala dinas di lingkungan Pemprov yang diduga berfoto dengan kandidat maupun tim pengusung kandidat dalam Pilgub Kalbar 2018. Dari foto yang telah ditunjukkan awak media kepada Bawaslu, tiga kepala dinas masing-masing berfoto dengan tiga kandidat atau tim paslon.
 
“Pertama, tindakan ASN itu sendiri yang menguntungkan paslon. Kedua, paslon yang melibatkan ASN. Nah, tentu itu perbuatan pidana. Ya, mungkin kami akan telusuri informasi itu. Jika ada dugaan unsur pelanggaran pidana, ya tentu kita akan tangani,” ujarnya kepada awak media di Pontianak, kemarin.
 
Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, telah mengatur larangan pejabat negara, pejabat daerah, TNI, Polri, ASN dan kepala desa atau sebutan lainnya lurah, mengambil sikap dan ataupun tindakan yang dapat merugikan paslon lain. Bentuknya bisa menyatakan secara gamblang mendukung, berswafoto dengan paslon, bahkan menyukai status dalam medsos paslon.
 
Mohammad menjelaskan, jika memang benar kepala dinas berfoto dengan paslon, tentu pihaknya akan menelusuri dan kemudian mengklarifikasi hal tersebut. Namun, sambung dia, walaupun seandainya dalam klarifikasi ternyata ASN bersangkutan berfoto karena faktor ajakan paslon, hsarusnya ASN memiliki kesadaran bahwa mereka wajib bersikap dan bertindak netral.
 
“Saya kira kesadaran itu harus ada ya.  Setiap orang untuk tidak melakukan pelanggaran. Mau dia ASN, mau dia pemilih, mau dia pasangan calon. Nah tentu itu harus menjadi kesadaran bersama,” ucapnya.
 
Selain klarifikasi, ia menerangkan Bawaslu dapat menelusir dugaan tidak netral itu dengan mencari bukti-bukti penguat.
 
“Terkait dengan keterlibatan ASN atau paslon yang melibatkan ASN. Kita lihat dulu apakah unsur kesengajaan di sana itu terpenuhi atau tidak. Nah, dan juga soal waktu ya. Bisa saja kemungkinan-kemungkinan itu foto itu sebelum penetapan,” katanya.
 
Lebih lanjut ia menegaskan, apabila terbukti berswafoto itu mengandung unsur pelanggaran, maka sanksinya hukuman dan denda.
 
“Kalau ASN yang melakukan sebuah tindakan yang menguntungkan salah satu paslon, itu sudah diatur di pasal 188, tentu larangannya itu di pasal 71. Tetapi kalau paslon melibatkan ASN, kepala desa, TNI, maupun pejabat di BUMN sama BUMD, itu juga si paslon yang kena,” terangnya.
 
“Tetapi kalau itu sifatnya massif, artinya sebarannya sangat luas dan itu terstruktur dan sistemik, maka pola penanganannya juga berbeda. Pidananya jalan terus, tetapi perbuatannya itu bisa dilakukan sanksi administrasi,” jelas Mohammad.
 
Hingga saat ini, Bawaslu Kalbar telah mengantongi dugaan pihak yang wajib netral namun diduga tidak netral baik berbasis laporan maupun hasil pengawasan pihak pengawas.
 
“Kami belum merekap soal itu. Tetapi ada yang sudah kita tangani karena terkait dengan keterlibatan kepala desa. Itu masih dalam proses penanganan. Tentu tidak bisa kami ungkapkan. Ada Pilgub, ada juga pemilihan bupati,” katanya. (umr)