Kalbar Darurat Pengawasan Medsos

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 133

Kalbar Darurat Pengawasan Medsos
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Anthony Sebastian Runtu, Kadis Kominfo Kalbar   
"Saya sudah lihat beberapa situs itu sudah mengarah kepada penyerangan secara individu, itu sudah mulai muncul,"

Irjen Pol Didi Haryono, Kapolda Kalbar
“Kita melakukan patroli dunia maya, sepanjang tidak mengganggu kehidupan sehari-hari ya sudah. Kalau mengganggu kita take down,”

PONTIANAK, SP
– Media sosial mulai dipenuhi dengan berbagai postingan dan kampanye seputar pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sedang berlangsung di Kalbar. Kampanye tak hanya bersifat mengajak orang untuk memilih kontestannya. Namun, juga menyerang pihak lawan dalam unggahannya. 

Kondisi itu tentu saja membuat banyak pihak, mulai mengkhawatirkan kondisi yang terjadi. sebab, media sosial yang dipenuhi kebencian, hanya menghasilkan perang informasi dan berita hoaks atau palsu. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kalimantan Barat,  Anthony Sebastian Runtu mengatakan, media sosial dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 sudah mulai memanas. Berbagai postingan di media social, tidak hanya positif tapi juga negatifnya. 

"Saya sudah lihat beberapa situs itu sudah mengarah kepada penyerangan secara individu, itu sudah mulai muncul," ungkap Anthony, Senin (13/3).

Untuk itu, sesuai dengan tupoksinya, Kominfo mengambil bagian untuk memantau perkembangan media social, dengan membentuk tim satgas yang berfungsi memonitor semua media sosial secara khusus di lingkup Kalbar. 

"Memang tanggapan yang sering masih relatif baik, tapi juga sudah ada yang mengarah ke hal-hal yang negative. Ini hal yang tidak kita inginkan dalam kaitan itu, kita akan jalani kerjasama dengan pihak terkait," jelasnya.

Selain itu, Kominfo Kalbar juga telah memiliki command center yang di dalamnya berisi peralatan, serta sistem mempermudah pemerintah dalam mengawasi pergerakan situs-situs yang dianggap melakukan pergerakan provokasi.

"Alat-alat itu akan kita maksimalkan dan nanti akan ada tim yang piket di situ. Jadi kita bisa 24 jam memantau melalui sistem," katanya.

Anthony mengingatkan kepada masyarakat bahwa, ada aturan hukum tindak pidana untuk situs yang dianggap membahayakan. Seperti menebarkan berita hoaks dan mengumbar ujaran kebencian baik akun pribadi maupun situs berkelompok. 

"Kalau sudah mengarah ke Individu, pasti mereka yang merasa disudutkan juga akan melakukan tindakan, karena memang regulasi mengatur itu. Bisa dituntut jadi pidana," kata dia. 

Sementara itu, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan, untuk memantau aktivitas dunia maya atau cyber, Polda Kalbar memiliki alat dengan nama cyber troops untuk melihat akun-akun di Facebook, Path, Telegram dan sebagainya, yang kira-kira dapat berakibat tidak baik bagi pergaulan dan persatuan.

Saat ini sudah ada akun-akun yang dipantau. Namun, pihaknya masih melihat perkembangannya, saat melakukan cyber patroli. “Kita melakukan patroli dunia maya, sepanjang tidak mengganggu kehidupan sehari-hari ya sudah. Kalau mengganggu kita take down,” jelasnya.

Jika dilihat perkembangan media sosial saat ini sangat liar. Dalam artian tidak memperhatikan norma-norma agama, norma-norma etika, norma-norma susila dan tak toleran.

Untuk itu, Minggu (11/3) lalu, dilaksanakan deklarasi anti hoaks di Masjid Mujahidin bersama para ulama, untuk mengingatkan kembali pada semua pengguna media sosial bahwa, manusia tidak hidup sendiri dan tidak hidup berkelompok. Namun hidup bersosial.

Dia pun mengajak masyarakat untuk menghindari penggunaan medsos yang berisi fitnah, agitasi, adu domba dan provokasi. “Kita ingin hidup normal saja. Aman, damai, semua seperti itu. Tidak ada satu manusiapun ingin disakiti atau tersakiti,” tuturnya.

Ditegaskannya, jika ada tindakan ujaran kebencian maka akan dikenai Undang-Uandang ITE jika terbukti. “Bahkan UU-nya sudah direvisi lagi di 2016,” tuturnya.

Untuk menyikapi hoaks, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, sebarkan berita positif dan tulisan kritis, daripada hanya berdiam diri. Kedua, putus hubungan sosial dengan akun medsos orang atau kelompok dan orang yang sebarkan kebencian. Selain itu, jangan mudah percaya dengan judul yang dinilai sensasional. Pembaca hendaknya dapat memastikan kebenaran suatu isi pemberitaan.

Sebelumnya, Dirintelkam Polda Kalbar Kombes Pol Dally Achmad Mutiara mengatakan, Kalbar nomor tiga hatespeech atau ujaran kebencian melalui media sosial paling banyak se-Indonesia. Polda Kalbar menelusuri dan mempelajari bahwa Kalbar, Jabar, Jatim  dan Jateng akan jadi reduksi Pilpres tahun 2019. Bipolar dua kekuatan pada Pilpres 2014 akan terulang. 

Menurutnya, Kalbar memiliki kemajemukan dan heterogen lebih banyak dibandingkan beberapa wilayah lain di Indonesia. Kondisi ini memudahkan oknum atau kelompok tertentu bermain saat Pilkada di Kalbar. Arahnya ke 2019, head to head demikian. Ada indikasi atmosfer politik Pilgub DKI Jakarta dibawa ke Kalbar.

Berdasarkan pemantauan Polda Kalbar, oknum atau individu yang menyuarakan ujaran kebencian bukan dari Kalbar, namun luar Kalbar. Itu hasil tracking dan Polda masih mendalami motifnya apakah diundang atau ada sebab lain. Dari perbandingan 10 orang, hanya tiga orang yang benar-benar dari Kalbar. 

Berdasarkan hasil pemetaan se-Indonesia, Kalbar masuk 20 besar penggunaan media sosial terbanyak di Indonesia. Kalbar dipantau oleh Kemenkominfo dalam hal penggunaan media tidak bijak dan cerdas.


Bersikap Baik 


Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah mengharapkan masyarakat bisa mencerna informasi, janji dan sikap politik dari peserta Pemilu dengan lebih arif dan bijaksana, tidak mudah terprovokasi serta terhasut dengan pengaruh berita hoaks (berita yang tidak benar) lainnya. 

"Saya rasa semua pihak harus bekerjasama dalam menegakkan dan menjalankan Pemilu yang baik, baik Pilkada serentak, Pilpres dan Pileg," jelasnya.

Ia mengharapkan penyelenggaraan Pilkada serentak di Kalimantan Barat tahun 2018 mendatang, dapat terselenggara dengan baik dan tidak ada kecurangan.

Ketika ditanya soal potensi konflik, Suriansyah berkata, Kalbar digolongkan sebagai daerah rawan konflik, bahkan posisi ketiga terawan se-Indonesia. 

"Ini harus disikapi dengan baik yakni, pemerintah dan keamanan di Kalimantan Barat, penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, peserta Pemilu dan masyarakat secara umum," katanya. 

"Kepada aparat keamanan, kami DPRD berharap dapat berlaku netral dalam mengamankan jalannya Pemilu, sehingga tidak terkesan memihak salah satu kelompok," ujarnya. 

Ia berharap semua pihak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin, sehingga pelaksanaan Pilkada serentak 2018, dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 


Siagakan Pokja 


Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalbar mengembangkan metode baru dalam pengawasan Pilkada serentak 2018 di Kalbar. Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah menyebutkan, bentuk lain selain dari pengawasan melekat (Waskat) dan audit serta investigasi, yaitu metode pengawasan dengan membentuk satuan tugas (Satgas).

"Satuan tugas ini sifatnya khusus. Ada Satgas Anti Politik Uang, ada Satgas untuk memantau kegiatan kampanye di media sosial (medsos)," ujarnya.

Ia mengatakan, dalam pembentukan Satgas yang memantau kegiatan kampanye di medsos, Bawaslu telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kerjasama ini hingga ke tingkat daerah. 

Objek pemantauannya adalah, konten yang berisikan kampanye hitam ataupun ujaran kebencian atau penghinaan yang menyangkut proses Pilkada.

"Telah terjalin MoU antara Kominfo dengan Bawaslu terkait untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap black campaign atau negative campaign atau berita hoaks di medsos dalam kegiatan kampanye," terangnya.

Patroli cyber oleh Bawaslu ini memantau baik dari paslon dan timnya maupun di luar tim yang mengatasnamakan pendukung salah satu paslon. Sampai saat ini, tim cyber patrol Bawaslu telah mendeteksi sejumlah akun yang melakukan kegiatan kampanye di medsos.

“Sudah ada yang kami tandai. Ditandai artinya, kami monitor akunnya siapa, terus kami lakukan screenshot untuk kemudian diprint out sebagai bukti,” terangnya.

Temuan yang telah terdeteksi seperti mengandur unsur ujaran kebenecian dan lain, di samping ditangani langsung, Bawaslu juga akan menerus hal ini ke gugus tugas yang berada di pusat.

Anggota Bawaslu Kalbar Divisi Penanganan Pelanggaran, Mohamad mengungkapkan, kampanye hitam yang terkait dengan Pilkada serempak, menjadi salah satu fokus utama pihaknya saat ini. Bahkan, Bawaslu RI telah melakukan nota kesepahaman bersama Polri untuk melakukan pengawasan, pencegahan sekaligus penanganannya.

"Kami sudah MoU dengan Cyber Crime Polri, Bawaslu RI tentunya," ujarnya.

Ia menuturkan, jika ditemukan kampanye hitam di medsos yang mengarah pada dugaan pelanggaran seperti menghina seseorang atau kelompok, maka Bawaslu akan segera menanganinya bersama-sama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Kalau di luar konteks kepemiluan (atau) di luar hukum yang spesialis, maka itu ditangani oleh Cyber Crime Polri," terangnya. 


Bohong Haram


Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalbar, HM Basri Har menegaskan, menyebarkan berita atau informasi hoaks dalam bermedia sosial hukumnya haram. “Itukan berita bohong. Makanya ada etika dalam bermualah dalam bermedia sosial,” ujarnya.

Berdasarkan fatwa MUI, haram hukumnya menyebarkan berita hoaks dalam masalah apa pun termasuk terkait Pilkada. Hal itu ada di fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. 

Ia menjelaskan, etika bermualah dalam bermedia sosial yakni, dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa. Kedua, mempererat ukhuwah atau persaudaraan. Ketiga, memperkokoh kerukunan. 

“Jangan sampai dengan Pilkada ini kita terpecah,” ucapnya. 


Tingkatkan Literasi 


Pengamat Politik Untan Jumadi menegaskan, perlu sinergisitas dalam upaya edukasi dan literasi media sosial (medsos) kepada semua elemen masyarakat. Tidak dipungkiri sebagian besar pengguna medsos adalah generasi muda. Jika dalam kategori Pemilihan Umum (Pemilu), pemuda adalah pemilih atau calon pemilih yang memang belum begitu cerdas dan bijak secara politik. 

"Kecenderungan saat ini mudah sekali, pengguna medsos dalam hal ini generasi muda yang mengadopsi berita dan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, lalu dishare ke teman sebaya," ungkapnya.

Literasi medsos memang tugas berat. Dunia pers atau jurnalistik diakui tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi dan informasi medsos yang begitu maju dan pesat. Puncaknya, timbul suatu kondisi dimana masyarakat lebih percaya kepada informasi medsos yang jauh dari kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers. 

Jumadi menambahkan perlu kecerdasan guna seleksi informasi-informasi bersifat menyesatkan dan berpotensi pecah belah bangsa. Ketika momen Pemilu, lazimnya informasi hoaks gaungnya kian besar dan marak. Isu-isu bernuansa politik identitas atau Suku Agama Ras dan Antargolongan dimainkan dan disebarkan melalui medsos. 

Ia berharap selain generasi muda, literasi medsos juga harus masuk ke semua kelompok-kelompok yang berpotensi munculkan ujaran kebencian atau isu bernuansa SARA.

"Untuk masalah literasi media, kita tidak bisa melihat dalam konteks satu kelompok saja. Semua kelompok harus jadi sorotan. Kalau fokus ke satu kelompok saja, maka ada yang terabaikan," terangnya. (bls/jek/rah/umr/lis)

Gelorakan Perlawanan terhadap Hoaks


Beberapa waktu lalu, Komunitas Peduli Informasi (KOPI) Kalbar, Aliansi Masyarakat Peduli Informasi (AMPI) Kalbar, perwakilan komunitas dan gabungan beberapa elemen masyarakat melakukan aksi damai di Bundaran Digulis Untan. Dalam aksi damai itu, masyarakat memberikan 10 pernyataan sikap tentang hoaks.  

Di antaranya menolak dan melawan berbagai bentuk hoaks, fitnah, ujaran kebencian dan isu SARA yang dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab, mengajak seluruh masyarakat khususnya Kalimantan Barat untuk tidak menjadi pelaku atau penyebar hoaks, fitnah, ujaran kebencian dan isu SARA, mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan berita dan informasi yang diterima melalui media sosial, serta kedepankan langkah klarifikasi sebelum membagikan informasi di media sosial.

Kemudian meminta masyarakat bijak, beretika dan bermoral saat menggunakan media sosial dengan senantiasa lakukan check and cross check saat menerima informasi, mengajak masyarakat menjadi garda terdepan dalam upaya menangkal dan melawan hoaks dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meminta insan pers dan media massa baik cetak maupun elektronik satukan langkah lawan dan tangkal hoak, melalui optimalisasi aktivitas jurnalistik dengan menghasilkan produk jurnalistik sesuai prinsip, standar dan kode etik.

Lalu mendesak pemerintah, aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan memaksimalkan pencegahan dan penindakan hoaks melalui satuan tugas dan sub organ yang dibentuk internal maupun internal/koordinasi lintas sektoral, mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah mengambil langkah tegas bagi pelaku atau penyebar hoaks dengan implementasi jerat hukum sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku dan mendesak pemerintah dan instansi terkait lainnya berupaya ekstra menanamkan kesadaran dan budaya literasi tinggi kepada masyarakat baik kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

Koordinator Aksi Edi Suhairi mengatakan hoaks menjadi tantangan era ini. Tidak hanya bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, namun juga bagi seluruh elemen masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi.

“Perang terhadap hoaks sudah harus digelorakan karena penyebarannya sangat masif,” kata dia.

Ia mengatakan kesadaran masyarakat dan budaya literasi masyarakat sebagai pengguna media sosial masih rendah. Ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku dan penyebar hoaks yang jauh dari semangat keberagaman dan lebih mengarah kepada sikap intoleransi.

Koordinator Komunitas Peduli Informasi, Kalbar,  Ainul Yakin menilai perlu langkah tegas dan upaya bersama, dikarenakan hoaks merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Banyak kasus konflik terjadi di wilayah Indonesia yang dipicu hoaks.

“Kami tidak ingin bangsa Indonesia terpecah dan dikacaukan oleh hoaks. Terutama bagi generasi muda yang menjadi penerus bangsa di masa depan. Budaya bijak bermedsos dan merawat akal sehat harus selalu ditanamkan dalam mindset,” tambah Ainul Yakin.

Dalam aksi ini, beberapa aliansi yang terlibat ingin menyuarakan keprihatinan serta mengajak masyarakat untuk memerangi hoaks.

“Utamanya yang kini marak beredar di medsos. Intinya kami mengajak masyarakat menggunakan internet secara sehat,” ujarnya.

Ainul pun menyampaikan, guna mengantisipasi masifnya penyebaran hoaks, masyarakat diminta dapat menahan diri, mengoreksi serta mengkonfirmasi setiap informasi yang masuk.

“Jangan gampang klik, share dan komen,” pungkasnya. (jek/lis)