Terbukti Berafiliasi dengan Parpol, Petugas PPDP Direkomendasikan untuk Diganti

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 337

Terbukti Berafiliasi dengan Parpol, Petugas PPDP Direkomendasikan untuk Diganti
Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Provinsi Kalbar, Faisal Riza. (SP/Umar)
PONTIANAK, SP – Bawaslu Kalbar, menginstruksikan Panwas di kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan dan memastikan tidak ada petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang diindikasikan tidak netral, karena berafiliasi dengan parpol di Kalbar.

Sebelumnya, Bawaslu RI menemukan, 471 Petugas PPDP yang bertugas melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih di Pilkada 2018 terkait dengan partai politik tertentu di sejumlah daerah.

“Kita juga meminta kepada teman-teman di Panwas kabupaten/kota agar memastikan hal ini tidak terjadi,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Provinsi Kalbar, Faisal Riza, kepada awak media di Pontianak, Selasa (13/3).

Namun, sambung dia, dari informasi ditemukan oknum yang diduga berafiliasi dengan salah satu parpol. Berdasarkan hasil klarifikasi, indikasi itu lantaran oknum tersebut tidak mengetahui bahwa dirinya telah dimasukkan dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

“Sampai hari ini ada beberapa informasi melalui lisan dari teman-teman Panwas kabupaten, misalnya ternyata ada banyak juga orang-orang yang tidak tahu kalau dia dimasukkan ke dalam Sipol,” katanya.

Namun menurut Faisal, ini bukan kesalahan orang tersebut. Bahkan bukan cuma PPDP, tapi ada oknum PPS.

“Dan dia sudah diklarifikasi, misalnya kejadian di Melawi itu ada Panwas menyampaikan bahwa ada petugas PPS yang masuk dalam Sipol. Kita minta agar kalau memang dia tidak merasa pernah mendaftar, maka minta surat dari parpol itu bahwa dia bukan anggota,” terangnya.

Dia menjelaskan, tidak semua orang mengetahui dirinya itu masuk dalam Sipol. Tentu hal ini dapat dimaklumi. Akan tetapi harus diklarifikasi. Jika tidak bisa dan benar berkaitan dengan parpol, maka Bawaslu akan merekomendasikan untuk dilakukan pemecatan.

“Tapi prinsipnya, kalau mereka tidak bisa menghadirkan surat keterangan kalau ada kejadian seperti itu, maka kita memang akan rekomendasikan agar diganti,” terangnya. (umr)