Dewan Kalbar Soroti Kasus Murid Aniaya Guru

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 129

Dewan Kalbar Soroti Kasus Murid Aniaya Guru
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Markus Amid
PONTIANAK, SP - Kejadian penganiayaan yang dilakukan  oleh pelajar di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pontianak  terhadap gurunya sendiri, baru-baru ini, mendapat tanggapan dari berbagai pihak, tak terkecuali Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Markus Amid.

Ia mengaku sangat prihatin akan kejadin itu, terlebih yang menjadi korban merupakan seorang guru. Sedangkan, pelakunya adalah murid atau siswanya sendiri.

"Melihat fenomena seperti ini, kami merasa prihatin hal ini bisa terjadi. Ini bukan kesalahan guru, kami menduga anaknya yang bermasalah, masih duduk dibangku SMP saja  sudah bisa menganiaya guru," ungkap Markus Amid.

Menurut dia, akibatnya kejadian ini menjadi perhatian banyak pihak itu, bahkan viral di media sosial.

Untuk itu, Markus mengharapkan ada efek jera bagi sang murid, agar tidak mengulangi tindakannya dikemudian hari. Ini juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh siswa khususnya di  Kalbar 

"Mesti diberi efek jera,  agar menjadi perhatian bahwa hal seperti ini merupakan masalah besar yang tidak lagi boleh terjadi di sekolah manapun di Kalbar," tegasnya.

Meski peristiwa seperti ini tak kerap terjadi, namun kasus penganiayaan guru di Pontianak tersebut harus menjadi buah perhatian seluruh pihak, termasuk pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan serta masyarakat luas.

"Belum lama terjadi penganiayaan guru terhadap murid dan kali ini murid terhadap guru sampai masuk rumah sakit. Jika tak diproses, maka semua beranggapan hal ini boleh dilakukan dan akan terulang kembali," sesalnya.

Markus Amid menambahkan kasus penganiayaan terhadap guru ini juga harus menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak. Dirinya berharap, lembaga tersebut bisa mengawasi kasus ini hingga selesai, bahkan diwajibkan melakukan pembinaan baik kepada siswa yang bersangkutan maupun siswa lainnya, agar peristiwa semacam ini tidak kembali terulang.

"Saya berharap Komisi Perlindungan Anak dapat memberikan pemahaman bahwa kasus ini tidak layak dilakukan oleh seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah," tuturnya.

Menurutnya,  jika saat proses hukum dilakukan sang anak mendapatkan perlakuan tidak wajar oleh pihak tertentu, Komisi Perlindungan Anak sah-sah saja bertindak sesuai tupoksi.

"Namun supaya ada efek jera, sang anak ini harus diberikan hukuman, agar tidak mengulangi perbuatannya dan melakukan tindakan serupa terhadap teman dan anak seusia mereka," katanya.

Sebelumnya, Direktur Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN), Devi Tiomana mengungkapkan insiden pemukulan siswa terhadap guru Madrasah Darussalam, Pontianak Timur bisa berujung pemidanaan. Dia menjabarkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, siswa yang berusia 14 tahun bisa dipidanakan. Namun tentu dengan sejumlah proses. 

"Menurut UU Sistem Peradilan Anak kita jelas, usia 14 tahun itu boleh ditahan apalagi kalau korbannya sampai mengalami perawatan," ucapnya, kemarin.

Dia menjelaskan perilaku yang terjadi memenuhi unsur pidana dalam pasal 351, yang mengakibatkan korban sampai dirawat. Di mana ancaman penjara di atas lima sampai tujuh tahun. Syarat seseorang bisa ditahan pun terpenuhi. Akan tetapi jika pun ditahan, harus di Lapas Anak. 

Upaya diversi harus dilalui lebih dulu. Di mana ada tiga tingkatan. Dimulai dari  pihak kepolisian, kejaksaan dan peradilan. Masing-masing tingkatan harus dilewati dengan pertimbangan apakah korban menolak atau tidak, upaya diversi tersebut. 

"Diversi itukan tiga tingkatan sebetulnya, di tingkat penyidik, sampai di persidangan itu harus diupayakan. Tapi kalau tetap ditolak, itu harus diputuskan harus divonis. Apakah ada hukuman vonis pidana kurungan, itu bisa saja, nanti tergantung," katanya. 

Namun demikian, Devi melihat memang harus ada pembedaan perlakuan terhadap anak. Misalnya, selama dia ditahan tidak boleh terputus pendidikannya. Walau berada di lapas, anak tidak boleh putus pendidikan karena di dalam juga diperbolehkan belajar, dan mengikuti kursus-kursus singkat. 

"Ini akan jadi bahan pembelajaran bagi setiap orang, bukan berarti setiap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana boleh tidak ditahan, kemudian dibebaskan tidak boleh dipidana. Itu tidak benar, jadi harus didudukkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak itu dengan yang sebenarnya," ucapnya. 

Dia mengungkapkan saat ini banyak orang salah kaprah. Malah mengambil celah dalam undang-undang untuk melakukan kejahatan. Dia mengambil contoh, pelaku tindak kejahatan seperti kurir narkoba yang banyak melibatkan anak-anak. Anak-anak dipilih karena hukumannya ringan, tidak ada hukuman mati. Dihukum seumur hidup pun tidak boleh walau kasusnya narkoba. 

"Jangan sampai ini menjadi celah untuk penjahat kelas kakap. Orang dewasa itu menganggap anak bisa digunakan untuk begitu. Jadi saya lihat banyak yang salah kaprah," katanya. 

Dia pun mengulang, anak yang tidak boleh diproses hukum hanya anak di bawah 12 tahun. Anak di bawah usia 14 di atas 12 boleh diproses. Sedangkan usia 14 tahun ke atas kurang dari 18 tahun boleh ditahan. 

"Boleh ditahan, apalagi untuk kebaikan anak. Nah, ini yang harus dipahami penyidik juga jangan kalau sudah anak langsung alergi," pungkasnya. (jek/bls/bob)