Pengacara Duga Ada Aktor Intelektual Kasus Alkes

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 252

Pengacara Duga Ada Aktor Intelektual Kasus Alkes
SIDANG ALKES - Suasana sidang korupsi pengadaan Alat-alat Kesehatan (Alkes) RS Kota Pontianak, dengan agenda menghadirkan saksi dari JPU di Pengadilan Tipikor Pontianak. Selasa (13/3). (SP/Anugrah)
PONTIANAK, SP - Salah satu penasehat hukum terdakwa yang terjerat kasus pengadaan alat-alat kesehatan bagi RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak, oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak, mengatakan kemungkinan adanya aktor intelektual dibalik kasus tersebut.

Hal itu disampaikannya setelah pelaksanaan sidang terhadap tiga orang terdakwa atas nama Yeti Sukmawati, Sugito dan Suhadi, di Pengadilan Tipikor Pontianak, Jalan Uray Bawadi, Selasa (13/3).

Sidang tersebut digelar dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam sidang tersebut empat orang saksi dihadirkan, di antaranya, Adi Nugroho, yang merupakan karyawan PT Medika Cahaya Mandiri dan Haryanto Direktur PT Chioda Atma Semesta, yang merupakan suplyer alat-alat kesehatan.

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim menggali keterangan saksi seputar hubungan saksi-saksi dengan terdakwa, terkait surat dukungan pengadaan, apa saja alat yang didistribusikan, serta jumlah pembayaran dan mekanisme pembayaran yang dilakukan antara suplayer dan pemenang tender.

Salah satunya keterangan dari saksi Haryanto, pada saat pengadaan perusahaannya mendapat permintaan satu buah alat dengan harga Rp85 juta.

Namun, sebelumnya masuk invoice dan faktur kepada perusahaan dengan jumlah Rp6 miliar. Berikutnya masuk pembayaran Rp4,3 miliar ke rekening stafnya yang bernama Agus Triono.

Sebab, menurutnya dalam pengadaan tersebut yang aktif berkomunikasi dengan perusahaan pemenang tender merupakan stafnya tersebut.

Dia mengaku mengetahui adanya dana yang masuk tersebut, setelah mendapat pemberitahuan dari Agus, dan dirinya sempat marah kepada stafnya tersebut. Lalu meminta mengembalikan uang yang ada.

Dalam pertanyaan majelis hakim, dia sempat mengaku tidak mengenal terdakwa Suhadi. Namun, setelah ditanyakan berulang-ulang oleh majelis hakim hingga penasehat hukum, baru yang bersangkutan mengakui mengenal dekat dengan terdakwa, tapi hanya sebatas melalui sambungan telepon, sebab dia mengaku hanya bertemu satu kali.

Penasehat hukum terdakwa Yeti Sukmawati, Dewi Ari Purnamawati mengatakan, bahwa keterangan saksi masih belum mengerucut, serta masih bersifat umum.

“Masih ada perusahaan yang memberikan surat dukungan ataupun yang kemudian terkait dengan pengadaan Alkes,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen bahwa bagaimanapun juga, aliran dana ke atas yang sudah disebutkan dalam dakwaan, tetap akan diungkap.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan yang didapat masih bersifat umum. Memang dikatakannya pula ada beberapa saksi yang sudah mengenal terdakwa Suhadi, meski sempat berusaha mengelak.

“Mereka mengenal. Jadi memang sepertinya, ya memang ada aktor intelektual di lingkungan pengadaan disana,” kata Dewi.

Jadi, menurutnya pada penyedia jasa sudah ada, begitu pula dengan yang ada di Kota Pontianak, sehingga muncullah nilai kerugian yang fantastis tersebut.

Terkait dengan kesempurnaan penyidikan pihak kepolisian, dia mengatakan bahwa saat ini belum sempurna. Sebab diketahui bahwa dakwaan tersebut ada, karena diambil dari BAP yang sudah ada.

“Artinya teman-teman di kepolisian juga sudah faham, siapa saja sih yang bisa diangkat, kemudian diambil untuk menjadi tersangka lain,” imbuhnya.

Menurutnya, hal itu masih belum sempurna, bahkan sangat belum sempurna. Karena mestinya sudah ada petunjuk, sudah ada aksi, namun belum dilakukan.

“Sangat tidak memenuhi rasa keadilan,” tandasnya.

Sementara itu, Penasehat Hukum terdakwa Sugito dan Suhadi, Muhammad Mauluddin, mengatakan dari beberapa keterangan saksi baik dari Adi Nugroho maupun Harianto, mengatakan bahwa perannya sebagai pendukung dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Suhadi.

Namun, menindaklanjuti keterlibatan secara langsung dari orang-orang dibalik kasus tersebut, dia berharap dalam proses pelaksanaan sidang akan memunculkan titik terang dalam penanganan perkara Alkes Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2012 tersebut.

Pada proses pelaksanaan ke depan, dia juga berharap, karena saat ini ada juga pengawasan dari KPK yang melakukan perekaman jejak terhadap perkara kasus tersebut dari awal hingga pada pelaksanaan sidang, Selasa (13/3).

“Semoga saja dari kawan-kawan yang di KPK, mengambil suatu sikap, mengambil juga suatu tindakan, untuk menggapai nilai-nilai kerugian negara yang dilakukan oleh para oknum tersebut,” katanya.

Terutama, hal tersebut sangat menyakiti hati masyarakat Kalimantan Barat, karena nilai kerugian yang diakibatkan sangat besar yang mencapai angka Rp13 miliar lebih.

Dia juga berharap, media massa juga dapat mendorong siapa saja orang-orang dibalik kasus tersebut.

Lebih lanjut, terkait kinerja dari pihak kepolisian terutama Polda Kalbar, dia menyampaikan semoga seperti yang sudah diungkapkan oleh Kabid Bimas Polda Kalbar, adanya tindak lanjut karena kasus tersebut masih terus berjalan.

“Tidak kita langsung sekaligus “prek” gitu menjerat kepada tersangka berikutnya belum tentu,” imbuhnya.

Karena masih harus melihat pelaksanaan peradilan dari ketiga tersangka yang ada, siapa saja yang benar-benar memiliki andil dan peran dalam melakukan kejahatan, sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Mengenai harus ikut atau tidaknya empat orang yang terdapat didalam dakwaan, dia mengatakan belum mengetahui, karena yang bertugas dan memiliki kewenangan dalam hal tersebut merupakan tim penyidik dari Kepolisian Polda Kalbar.

“Sidang masih panjang, baru pada proses pengambilan keterangan saksi,” pungkasnya. (rah/bob)