Asimetris, Film Dokumenter dari Watchdoc, Sawit dan Kenyataan yang Tak Seimbang

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 411

Asimetris, Film Dokumenter dari Watchdoc, Sawit dan Kenyataan yang Tak Seimbang
ASIMETRIS - AJI Kota Pontianak bekerja sama dengan UNU Kalbar, menyelenggarakan pemutaran bersama film dokumenter karya Dhandy Dwi Laksono dengan judul Asimetris. Dokumenter ini berkisah tentang bisnis sawit yang tak seimbang. (SP/Balasa)
Sawit jadi komoditas penghasil devisa nomor satu Indonesia. Semangat nasionalisme mendukung ekonomi Indonesia dari sawit digaungkan pemerintah. Tapi mereka, para buruh kebun, hingga petani mandiri, tetap kelimpungan menutup biaya hidup sehari-hari.

SP - Film ke sembilan dari Ekspedisi Indonesia Biru yang digarap Watchdoc itu, menukilkan bagaimana kegetiran, dan jalur panjang industri sawit yang menguntungkan segelintir orang dan afiliasinya, dengan bank-bank dunia. Dandhy Dwi Laksono dan rekan-rekannya menampilkan sesuatu yang sebenarnya, sudah banyak orang tahu.

Kalimantan Barat jadi salah satu lokasi pengambilan film dokumenter berdurasi 68 menit tersebut. Hari perdana pemutaran pun berlangsung di banyak kota. Salah satunya Pontianak yang digagas Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Pontianak, bersama Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Kampus UNU, Selasa (13/3) malam.

Puluhan orang berkumpul. Mulai dari acara sampai diskusi berlangsung. Apa yang dipaparkan Asimetris memang lekat dengan kehidupan tanah Borneo. Saat ini, setidaknya ada 420 lebih izin perkebunan sawit di Kalbar. Ketika kebakaran lahan yang mengakibatkan bencana asap terjadi tahun 2015, sebagian besar lokasi kebakaran berada di lahan konsesi.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar, Anton P Wijaya yang jadi salah satu pemantik diskusi di satu sisi, menyatakan bahwa perkebunan sawit memang memberi keuntungan, tapi di sisi lain banyak menimbulkan kerugian. Kalbar jadi satu di antara tujuh provinsi yang berpotensi tinggi terhadap kebakaran lahan. Salah satu penyebab, konsesi-konsesi itu, berada di lahan gambut.

"Pemerintah mencoba menangapi dengan serius, misalnya dengan Badan Restorasi Gambut. Tapi di luar itu, banyak juga kawasan yang jadi tanggung jawab masyarakat yang belum masuk, dalam tanggungan wilayah gambut," katanya.

Dia berujar lahan gambut di Kalbar setidaknya seluas 1,6-1,7 juta hektar. Di mana 800-900 hektarnya masuk lahan konsesi perusahaan. Tapi hingga kini tak ada regulasi khusus yang spesifik. Semestinya ada peninjauan ulang izin perusahaan, sampai pada pencabutan izin.

Setidaknya ada tiga kali kebakaran hebat di Kalbar, tahun 1997, 2006, dan 2015. Namun, Anton mengungkapkan hingga kini belum ada upaya preventif yang benar-benar terbukti dilakukan oleh pemerintah. 

Terbaru, beberapa bulan lalu, hujan yang tak turun dua minggu membuat kebakaran lahan di Kalbar terjadi. Ratusan titik api terlihat. Beruntung alam masih sayang. Hujan turun dan cerita kebakaran lahan hanya sampai pada upaya pemadaman.

"Apa yang dilakukan pemerintah dalam konteks lain sebenarnya tidak terasa benar, yang membantu karena turun hujan. Sama seperti tahun 2016 dan 2017. Mungkin di sini Satgas Doa punya peran besar," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengancam akan mencopot Kapolda dan aparat TNI yang gagal menjaga wilayahnya dari kebakaran lahan. Ketika kebakaran terjadi, para petinggi ini pun turun menyingsing lengan. Melakukan emergency respon agar api padam. Tapi setelahnya, hilang seperti asap.

"Tidak bisa kita meniadakan api kalau hanya dengan memadamkan. Harus ada pencegahan dan sosialisasi terus menerus," katanya.

Pemahaman itu bukan hanya harus ada di eksekutif, tapi juga legislatif yang punya hak penganggaran. Namun secara umum, dia menegaskan masalah kebakaran lahan adalah masalah semua pihak.

Hal utama yang harus jadi perhatian adalah penegakan hukum terhadap perusahaan yang membakar lahan. Di tahun 2015, empat perusahaan diselidiki. Satu di-SP3 kan, tiga hilang tanpa kabar. Padahal dalam aturan jelas, jangankan membakar, api dari langit sekali pun, jika lahan konsesi yang terbakar, perusahaan harus tanggung jawab.

"Membakar adalah cara murah meriah, syukurnya belum semaju seperti di Riau dan Jambi yang jadi proyek bagi kelompok masyarakat. Poin penting penegakan hukum belum maksimal," katanya.

Namun yang ada kini, kearifan lokal masyarakat malah dikekang. Tradisi bertanam orang Kalbar yang membuka lahan dengan membakar dianggap kriminal. Padahal, pemerintah sudah memberi batasan luasan dua hektar. Selain itu saat pembakaran pun, dilakukan secara gotong royong lewat ritual adat, dan memperhatikan batas api serta arah mata angin. Sudah semestinya tradisi ini dilindungi.

Pada kenyataannya, Indonesia dengan buruh sawitnya yang tak sejahtera jadi suplayer kehidupan mewah orang di dunia. Mulai dari kebutuhan rumah tangga sampai bio aftur diproduksi dari olahan sawit. 

Asimetris hadir sebagai cermin peradaban yang tidak seimbang.

Hermawansyah dari Swandiri Institute menyebut, isu kebakaran yang terjadi berhubungan dengan krisis air tawar. Perkebunan sawit melakukan ekspansi besar-besaran. Namun, karena ketersediaan lahan mineral makin terbatas, mau tidak mau ekspansi lari ke ladang gambut. Sementara gambut punya karakter berbeda.

Apalagi dengan dibuat kanal, tingkat kebasahan gambut makin berkurang. Air yang disimpan langsung mengalir ke laut. Hal ini terbukti dari kasus di persidangan pembakaran lahan oleh tiga perusahaan tahun 1996/1997 di Sambas. Walau dugaan lemah, tapi berdasarkan identifikasi yang dilakukan ahli, terbukti membakar berhubungan dengan ekonomi perusahaan.

"pH (derajat keasaman, red) lahan gambut itu 2-3 sementara pH lahan subur 6-7. Untuk meningkatkan pH diperlukan pupuk dan kapur. Pembakaran dilakukan untuk menaikkan pH dan keasaman untuk mengurangi pengeluaran pupuk," jelasnya.

Potongan lain film, menggambarkan bagaimana perusahaan sawit yang bersertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) membeli sawit dari petani mandiri. Yang bahkan tak tahu sama sekali apa itu ISPO dan RSPO. Hal ini tentu bertentangan dengan aturan dua hal di atas.

Konsultan RSPO Indonesia, Darmawan menjelaskan, ISPO adalah skema sawit berkelanjutan yang wajib diikuti perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Sementara RSPO punya maksud sama, namun sifatnya suka rela. Namun jika sudah jadi anggota, harus ikut dalam aturan dan berpedoman pada delapan prinsip kesepakatan bersama pihak terkait.

Darmawan yang juga pendiri Yayasan Titian Lestari ini mengatakan, di Kalbar baru 16 perusahaan yang punya ISPO dari total kurang lebih 420 izin perusahaan. Sementara untuk RSPO, baru enam grup perusahaan yang masuk di dalamnya.

"Pemerintah sudah membuat ISPO walau penerapan belum penuh maksimal, dan saat ini sedang diperbaiki pemerintah. Dari Permen akan jadi Perpres," katanya.

Apa yang dia katakan seakan mengamini potongan adegan Asimetris. Penerapan ISPO yang tak serius dari perusahaan, salah satunya dengan tak mengawasi dari mana bahan baku mereka berasal. Padahal semua adalah satu kesatuan. Apalagi petani mandiri di Indonesia menguasai 42 persen lahan sawit, atau hampir 5 juta hektar dari total 11 juta hektar lahan sawit.

"Tapi mereka (petani mandiri) akses ke perbankan sulit, untuk teknik pertanian yang baik juga rendah," imbuhnya.

Penerapan ISPO, katanya, seperti berharap kejahatan bisa hilang 100 persen. Sama hal dengan cara-cara culas membakar lahan. Jika dari 10 perusahaan yang melakukan pembakaran sekarang tinggal dua, itu cukup baik. Tapi kepatuhan pada aturan tidak ada yang 100 persen.

"Sekarang banyak juga, walau isunya dianggap tekanan pasar, tapi apakah itu memperbaiki pengelolaan. Tekanan dari luar harus jadi perbaikan," ujarnya. (kristiawan balasa/lis)