Pemprov Tahan Penyerahan Aset Tera

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 217

Pemprov Tahan Penyerahan Aset Tera
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Imran, Staf Ahli Wali Kota Pontianak bidang Pemerintahan dan SDM 
"Tapi tidak tahu jelas apa alasan Provinsi belum mau menyerahkan. Kita kalau mau mendengarkan rumor tidak enak, yang jelas bagaimana caranya kita jelaskan kalau terjadi kehilangan barang dengan sengaja itu ranah pidana,"

Heri Mustamin, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak 
"Jadi ini harus benar serius. Pemerintah pusat yang diwakili gubernur harus  serius, jangan main-main,"

PONTIANAK, SP
– Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak, semestinya sudah diserahkan dari Pemerintah Provinsi Kalbar ke Pemerintah Kota Pontianak, sejak 2 Oktober 2016. Penyerahan aset ini merupakan amanah Undang-undang Nomor 23  Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah. Tapi hingga kini, aset itu tak kunjung diserahkan.

Padahal unit yang melayani tera metrologi legal ini penting, untuk menjamin kebenaran pengukuran dan kepastian hukum dalam pemakaian alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat, Agus Priyadi mengatakan, akibat dari belum diserahkannya kewenangan pengelolaan aset ini, berdampak pada terganggunya pelayanan publik. Pelaku usaha tidak bisa melakukan uji tera di Kota Pontianak. 

"Masyarakat minta pelayanan, jika tera tidak dilakukan maka tidak mendapat DO-nya, distribusi pakai apa? Tidak ada muatan? Sekarang bagaimana dengan masyarakat, jadi dampaknya meluas. Perdebatan ini tidak selesai dalam satu tahun," katanya, kemarin.

Belum lagi, lanjutnya, dengan pelayanan tera di minimarket, supermarket, pedagang tidak bisa dilakukan pelayanan di Pontianak. “Berapa banyak itu, ribuan dan mereka harus ke daerah lain untuk mendapatkan pelayanan,” ujarnya.

Dalam kajian Stagnasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kota Pontianak oleh Ombudsman Kalbar yang dipaparkan dalam Forum Group Discussion (FGD) belum lama ini, sejumlah fakta mencengangkan terungkap.

Gedung metrologi legal yang terletak di Jalan Gusti Sulung Lelanang terbengkalai dan tidak terawat. Beberapa ruang kotor berantakan. Alat-alat metrologi legal yang sudah setahun tak beroperasi, seperti rongsokan. Padahal ada beberapa alat yang mesti dijaga suhunya. Namun, pendingin udara di ruangan itu sudah dibongkar dan dipindahkan ke tempat lain oleh Pemerintah Provinsi Kalbar.

Perwakilan Kementerian Perdagangan yang ikut dalam FGD tersebut pun, sempat melakukan studi kasus soal estimasi kerugian akibat timbangan salah penunjukan (kurang), akibat tidak dilakukan tera ulang. Berdasarkan data hasil survei Kemendag tahun 2016, di Pontianak ada 17 pasar dengan jumlah pedagang mencapai 5.126 orang dan 602 orang pedagang kaki lima.

Dengan asumsi pemilik timbangan ukur di pasar hanya mencapai 80 persen, dan satu pedagang hanya punya satu timbangan, berarti ada sekitar 4.582 timbangan. Jika setiap timbangan karena tidak ditera ulang salah penunjukannya untuk setiap kilogram sebanyak 100 gram. Bila setiap pedagang melayani rata-rata 10 pembeli sehari, dan tiap pembeli membeli 5 kilogram untuk sembako dengan harga per kilogram Rp10 ribu, maka masyarakat mengalami kerugian Rp876 miliar, terhitung sejak 30 Oktober 2016.

"Ratusan miliar sudah dirugikan, terutama timbangan besar. Kalau ini tidak dilimpahkan bagaimana jadinya. Padahal berlaku di moto pelayanan publik itu. Kalau mudah kenapa dipersulit," kata Agus.

Dari kajian yang dilakukan, aset belum diserahkan lantaran belum tuntasnya proses pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Pemerintah Kota Pontianak. 

Akibatnya, pengguna layanan tera terpaksa mengajukan tera ke Balai Standardisasi dan Metrologi Legal Wilayah III di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Waktu dan biaya pun relatif lebih besar.

"Persoalan ini sudah menahun. Walaupun sudah amanah undang-undang tetap saja bolak balik tidak selesai-selesai," papar Agus.

Menurutnya, dengan implementasi dari UU tersebut, maka Pemprov seharusnya menyerahkan aset itu kepada Pemkot Pontianak, tanpa persyaratan.

"Ini sudah setahun lebih, kenapa belum diserahkan? Sementara di Kota Singkawang sudah diserahkan tanpa syarat dan perintah UU adalah diserahkan," ujarnya.

Di Kalbar, ada dua tera timbang, yaitu di Singkawang dan Pontianak. Di Singkawang, Pemprov telah menyerahkan kewenagan aset tanpa persyaratan ke pemerintah setempat.

Ia menuturkan, belum diserahkannya aset tera yang berada di Kecamatan Pontianak Utara, dikarenakan Pemprov menafsirkan ada dua metereologi yakni legal dan teknis. Padahal, dari regulasi hanya menafsirkan satu yakni meterologi legal saja.

"Dalam meterologi legal itu adalah teknis, tidak ada yang lain itu. Karena penafsiran berbeda, maka Pemprov menilai tidak semua peralatan diserahkan. Sementara wilayah lain termasuk Singkawang dilakukan penyerahan tanpa syarat," terangnya.

Pihak Ombudsman telah melakukan inventarisir masalah, termasuk menanganalisa surat-surat yang berkaitan guna memperjelaskan persoalan penyerahan aset ini.

"Kami khawatir masalah ?bukan pada aturannya, tapi pada sesuatu di belakangnya. Kami tidak tahu apa itu. Ketika ini dijadikan alasan, kami melihat ada apa di balik ini," katanya.

Sengkarut ini bermula ketika diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tera, tera ulang dan pengawasan sebelumnya dipegang Pemerintah Provinsi. Namun dengan diberlakukannya peraturan itu, sejatinya per 2 Oktober 2016, pemerintah kabupaten/kota yang memegang wewenang tersebut. Artinya Pemerintah Provinsi Kalbar harus menyerahkan aset, personel dan pendanaan kepada Pemerintah Kota Pontianak.

Namun apa lacur, yang diserahkan baru personelnya saja. Setidaknya 14 orang petugas sudah jadi pegawai pemerintah kota. Tapi mereka tak kerja karena sarana dan prasarana pendukung tak ada. Akibatnya, sejak 2 Oktober 2016, terjadi stagnasi pelayanan tera dan tera ulang.

Dari hasil kajian Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, stagnasi terjadi akibat belum tuntasnya proses pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) antara Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintahan Kota Pontianak. Gedung Kantor Kemetrologian Legal di Jalan Gusti Sulung Lelanang tak kunjung diserahkan.

Pemkot Menunggu

Staf Ahli Wali Kota Pontianak bidang Pemerintahan dan SDM, Imran yang mewakili Pjs Wali Kota Pontianak dalam FGD tersebut, menyebut Pemkot sudah sering berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, soal penyerahan Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak tersebut.

"Tapi tidak tahu jelas apa alasan Provinsi belum mau menyerahkan. Kita kalau mau mendengarkan rumor tidak enak, yang jelas bagaimana caranya kita jelaskan kalau terjadi kehilangan barang dengan sengaja itu ranah pidana," ucapnya.

Dalam kajian Ombudsman, sejumlah barang memang disebut hilang. Misalnya pendingin ruangan yang tak lagi ada di lokasi. Imran menjelaskan menghilangkan barang pemerintah dengan tidak atau dicuri diatur dalam Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).

"Kondisi seperti ini sudah berlarut dari Oktober 2016 hingga sekarang, dan tenaga ahli baru diserahkan bukan 2016 tapi di 2017, kalau tidak salah April 2017," ucapnya.

Imran menjelaskan kerugian atas tak kunjung diserahkannya unit ini sudah luar biasa. Masyarakat sendiri ruginya sampai triliunan.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Haryadi Triwibowo, mengatakan, lantaran tak kunjung diserahkan, pihaknya belum bisa beroperasional secara maksimal. Untuk sementara, urusan pelayanan yang sama, Diskumdag bekerja sama dengan Balai Metrologi yang sudah berstandar di Banjarmasin.

"Alat-alat sudah diserahkan, SDM sudah diserahkan, tinggal gedungnya," ungkap Haryadi.

Mantan Kasatpol-PP ini menerangkan, keberadaan gedung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh peralatan yang sudah distandarisasi. Bila alat-alat dipindahkan ke gedung yang tidak standar, maka hasil pengukuran yang bisa tidak valid atau menyimpang. 

"Informasi dari Pemprov Kalbar akan diserahkan semuanya baik itu alat, SDM maupun gedung, yang jelas SDM dan peralatan sudah diserahkan tinggal menunggu gedung," katanya.

Alat-alat yang dimiliki UPTD Metrologi Legal cukup lengkap. Di antaranya tera ulang timbang dagang, jembatan timbang, timbangan emas, tera Pertamina.

"Kalau alat dipindahkan, gedung harus standar, sebagai contoh jembatan timbangan, tidak boleh di gedung sembarangan, fondasi harus yang tahan getar," katanya.

Dewan Minta 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Heri Mustamin meminta aset tera segera diserahkan dari Pemerintah Provinsi Kalbar ke Pemerintah Kota Pontianak. Dia menyebutkan urusan tera yang paling penting adalah pelayanan publik. Di mana aset ini merupakan konteks dunia perdagangan yang menyentuh semua tingkatan.

"Jadi ini harus benar serius. Pemerintah pusat yang diwakili gubernur harus  serius, jangan main-main," ucapnya.

Pelayanan tera disebut politisi Golkar ini merupakan pelayanan rasa aman terhadap barang-barang yang jual belinya lewat alat tersebut. Misalnya alat timbang atau timbangan. Semua barang seperti beras, emas dan bensin pun, semua melalui alat ukur.

"Emas sampai bahan pokok, indikator ukuran itu dari tera. Saya pikir agar lebih bagus, lebih tertib, segera lah ini, jangan diwacanakan sampai diperdebatkan," katanya.

Terlepas dari siapa pun kewenangan, pelayanan publik harus segera diberikan. Jika memang itu kewenangan Pemerintah Kota Pontianak, maka lebih baik segera dilaksanakan. Masalah tera katanya bukan sekadar masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), walau ada kemungkinan pendapatan besar.

"Kalau ini kewenangan provinsi, silakan, masyarakat tidak mau tahu itu, tapi kalau ini kewenangan kota, ya segera juga dilaksanakan. Karena masalah tera bukan sekadar PAD, walau pun di sana itu kemungkinan pendapatannya besar tapi kalau kami di dewan, saya pikir bagaimana kita mengamankan alat yang ada di tera itu," jelasnya.

Dengan berfungsinya tera, masyarakat yang belanja beras, gula, daging, dan sebagainya benar-benar merasa aman.

"Jangan beli sekilo, karena tera tidak baik jadi cuma delapan ons. Ini yang paling penting. Selebihnya tentu kalau kita atur dengan baik, pelayanan baik, retribusi itu akan masuk ke daerah dan untuk pembangunan masyarakat," pungkasnya. (bls/rah/lis)

Bantah Tahan Aset 

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintahan Provinsi Kalbar, Syarif Yuniarsyah menyampaikan bahwa, tera yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Pontianak, sebenarnya dalam proses pelimpahan. Sehingga dalam waktu dekat akan segera dilakukan penyerahan.

Jadi, tidak ada lagi cerita bahwa pemerintah provinsi tidak mau menyerahkan alat tersebut kepada kota. Sebab selama ini proses penyerahan tersebut mengacu pada regulasi yang ada. 

“Selama ini yang sering dipermasalahkan yaitu terkait alat tera, sementara alat kalibrasi masih berada di provinsi,” ujarnya.

Pada intinya bahwa tanah dan alat tera akan segera diserahkan, namun yang menjadi masalah yaitu terkait gedung yang merupakan aset. Dikarenakan merupakan aset, maka harus diselesaikan berdasarkan aturan-aturan terkait.

“Sehingga untuk menyerahkan semua harus ada penghapusan aset. Tapi dalam waktu dekat ini akan kita serahkan, setelah ada perintah dan adanya kejadian seperti ini kita akan proses cepat,” katanya.

Pada prinsipnya, pemerintah provinsi sudah melampirkan pada berita acara serah terima penyerahan P3D yang nantinya akan berupa gedung dan tanah, beserta alat-alat yang ada di Jalan Gusti Sulung Lelanang dan di Jalan Khatulistiwa.

“Tidak ada niat daripada pemerintah provinsi untuk menghalangi hal-hal seperti ini. Tetapi dalam proses perlu ada waktu, sehingga aturan-aturan yang berlaku itu terpenuhi,” imbuhnya.

Dikatakannya, perlunya pemenuhan P3D dan peraturan aset-aset provinsi, agar ke depan tidak tersangkut masalah aset. Sehingga perlu adanya penyelesaian pemenuhan regulasi yang ada baru diserahkan.

Selain itu, ada pula urusan-urusan lain yang diserahkan oleh kabupaten/kota kepada provinsi. Yaitu menyangkut penyerahan SMA dan SMK, SLB, Pengawas Tenaga Kerja, Kelautan dan Perikanan, Sosial Panti Asuhan, ESDM dan Meteorologi Legal yang dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota, serta Urusan Keluarga Berencana dari pusat ke provinsi.

Terkait tidak diserahkannya alat tera hingga dalam waktu dua tahun tersebut, dia mengatakan bahwa adanya aturan-aturan yang mengikat, berkenaan dengan penghapusan aset. Dalam penghapusan aset tersebut, salah satu yang harus dipenuhi yaitu persetujuan dari DPRD.

Dengan kondisi saat ini, menurutnya perlu adanya pemahaman bersama bahwa, tidak ada keinginan pemerintah provinsi untuk menghalangi. Sebab provinsi dan kota sama-sama merupakan bagian dari pemerintah RI.

“Hal-hal seperti ini akan kita selesaikan secara baik, secara santun, adem, ayem, pada akhirnya selesai dengan tidak adanya gonjang-ganjing. Kita tidak mau juga masuk dalam hal-hal politik, jangan,” pungkasnya.

Saat ini disampaikannya lagi bahwa syarat-syarat penyerahan sedang diselesaikan oleh biro pemerintahan Provinsi Kalbar. Sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan meyurati walikota atau pemerintah kabupaten yang berkenaan dengan hal tersebut.

Dijelaskannya, sejak tahun 2016, sudah ada tanda tangan berita acara serah terima yang dilakukan oleh Gubernur Kalbar. Tidak dapat dipindahkannya alat tera yang ada, dikarenakan telah termasuk bersama tanah dan gedung. “Sebab alat-alat tersebut sudah tertanam pada gedung. Sehingga apabila dilakukan pemindahan maka akan merusak gedung yang ada,” ujarnya.

Penetapan hari penyerahan hanya tinggal mencari waktu yang tepat saja untuk dilakukan. Terkait dengan tidak dilakukannya pinjam pakai alat dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kota, bahwa peralatan tersebut sebelumnya dilakukan pengecekan ulang, terhadap unit peralatan yang berjumlah 183 unit peralatan yang ada.

“Namun pada peralatan tera yang ada harus terlebih dahulu di kalibrasi ulang, sehingga memerlukan waktu yang lama. Selain itu pihak Pemerintah Kota Pontianak tidak melakukan pengajuan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar,” ujarnya. 

Kepala Sub Direktorat Perindustrian Dalam Negeri, Dirjen Kemendagr RI, Jahluddin mengungkapkan persoalan penyerahan aset tak hanya terjadi di Kalimantan Barat. Dari sembilan provinsi yang disurati oleh Kemendagri, tinggal empat provinsi yang belum menyelesaikan persoalan penyerahan aset tera. Empat provinsi itu adalah, Sulawesi Selatan, Papua, Kalbar, dan Maluku.

"Kami minta Pemerintah Kota Pontianak sementara bisa kerjasama dengan Pemerintah Kubu Raya. Secepatnya Kemendagri akan mendorong itu," ungkap Jahluddin.

Kerja sama peneraan bisa dilakukan dengan Pemerintah Kubu Raya, karena mereka punya unit yang sama. Adanya keterlambatan penyerahan aset ini sangat merugikan masyarakat. Pihaknya segera melakukan percepatan dengan komunikasi ke Pj Gubernur Kalbar. Mereka memberi tenggat tidak lewat April 2018, soal ini harus selesai.

"Mungkin ada hal-hal yang kita tidak tahu persis, kita coba dulu dengan cara ini (pendekatan pemerintahan)," tuturnya.

Dia optimis stagnasi aset tera dan tera ulang di Kalbar akan selesai dalam waktu dekat. Berkaca pada pengalaman di Provinsi Aceh, hal sama bisa juga selesai.

"Kalbar ini kepala daerahnya kooperatif mungkin masukan di bawah yang kurang aktif. Contohnya Aceh sama kayak Kalbar, cuma kok dia bisa, Kalbar kok belum?" pungkasnya. (bls/rah/lis)