DPRD Kalbar Gelar Rapat Paripurna

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 149

DPRD Kalbar Gelar Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah
PONTIANAK, SP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat mengelar Rapat Paripurna guna mendengar penyampaian laporan hasil kerja Pansus DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar akhir tahun anggaran 2017. 

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah mengatakan,m rapat tersebut merupakan paripurna internal mendengar laporan dari panitia khusus (Pansus) terkait rancangan dan hal-hal yang akan direkomendasikan dalam rapat paripurna yang akan berlangsung, Selasa (17/4). 

"Kita hanya mendengar laporan Pansus. Materi yang dibahas masih belum bersifat rekomendasi, artinya setelah itu masing-masing fraksi akan melihatnya apakah ditambah atau perlu dikurangi. Bahkan, apakah perlu penekanan ataupun tidak," kata Suriansyah saat ditemui usai paripurna.

Adapun yang nanti menjadi perhatian pihaknya, seperti masalah pendidikan, kesehatan, perekonomian, pendapatan daerah dan lain sebagainya.

"Jadi resminya baru bisa kami sampaikan sebagai pendapat DPRD setelah sidang paripurna besok," terangnya. 

Ditanya terkait masalah - masalah pokok yang menjadi perhatian serius pihak DPRD Kalbar atas laporan Pansus tersebut, Suriansyah menilai akan ada banyak hal yang menjadi sorotan pihaknya. 

"Sebenarnya banyak hal, di antaranya di bidang pendidikan bagaimana permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi di Kalimantan Barat, sehingga menyebabkan indeks prestasi dan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat masih rendah," ujarnya.

Misalnya, sebut Suriansyah dalam hal ujian nasional berbasis komputer masih ada kekurangan fasilitas komputer, dan mengenai pelayanan rumah sakit serta fasilitas rumah sakit yang perlu ditingkatkan.

"Tapi ini belum kami nyatakan sebagai pendapat, karena besok baru bisa dinyatakan sebagai rekomendasi untuk perbaikan permasalahan yang ada. Ini kan sifatnya menilai apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur sampai dengan tahun 2017," tambahnya.

Kemudian masalah lainnya, ungkap legislator asal Kabupaten Sambas ini adalah masalah peningkatan kualitas jalan provinsi. 

"Porsi jalan provinsi, menurut informasi dahulunya sudah lebih mantap, yakni lebih dari 85 persen. Tapi berdasarkan peninjauan lapangan masih di bawah itu, dan ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskan kepada kami apa sebabnya. Harusnya ini tidak lebih rendah dari angka yang disampaikan sebelumnya," sebut Suriansyah 

Sementara disisi kesehatan, kata Suriansyah ada masalah pelayanan di RSUD dr Soedarso yang banyak dikeluhkan masyarakat, di antaranya tentang pelayanan aparatur sipil negara yang bertugas disana.

"Hal itu seharusnya tidak terjadi, karena ASN sebagi pelayan dari masyarakat harusnya bisa meningkatkan pelayanan. Hal-hal itu menurut kami harus ada penekanan," pungkasnya (nak/bob)