Penyeberangan Feri Segera Non Tunai

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 208

Penyeberangan Feri Segera Non Tunai
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Hendra Prasetyo, Manajer Teknik PT ASDP Indonesia Cabang Pontianak 
“Nantinya, pemberlakuan tersebut hanya akan diterapkan pada golongan kendaraan roda dua. Karena memang melihat dari volume dan kecepatannya itu roda dua,”  

Uray Indra Mulya, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, 
"Nanti waktu mau masuk penyeberangan, cukup dengan handphone ditempel langsung terpotong dari nilai yang ada di t-cash. Ini yang sedang kita laksanakan dan lagi koordinasi terus dengan Telkomsel," 

PONTIANAK, SP
– Pemerintah Kota Pontianak bakal memberlakukan penggunaan pembayaran non tunai untuk penggunaan penyeberangan feri di Siantan. Sebelumnya, Pemkot sudah memberlakukan untuk transaksi pemberlian Bahan Bakar Minyak (BBM), jenis non subsidi, Premium.  

Warga tidak mempermasahkan bila penyeberangan feri menggunakan sistem non tunai. Namun, mereka minta adanya fasilitas penukaran uang di lokasi penyeberangan. 

“Kita tidak masalah dengan kebijakan kota. Bagus. Namun, harus dikaji ulang,” ungkap Keli Basuki (41), Senin (16/4).

Menurut Basuki, semua tergantung masyarakatnya. Bagi masyarakat menengah ke bawah yang harus deposito terlebih dahulu, harus dikaji ulang apakah pengguna penyeberangan ini, semua mampu mengisi deposito. Pendapatan masyarakat bermacam-macam, tidak dapat disamaratakan. Belum lagi mobil-mobil yang harus punya deposito lebih dari harga tiket.

“Sebenarnya mempermudah. Namun, untuk menengah ke bawah, kita tidak tahu apakah mempermudah mereka,” ungkap Basuki.

Menurut Basuki, kebijakan ini sudah semestinya ditinjau kembali. Perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat bisa terdidik. Untuk itu, pemberlakuannya tidak untuk tahun ini. Tenggatnya paling tidak sampai masyarakat, mampu dalam memanfaatkan pembayaran dengan metode ini.  

“Selanjutnya harus juga ada pengisian deposito di area ini,” pungkas Basuki.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Yanto (43). Ia mengatakan, sebenarnya kebijakan tersebut bisa dimanfaatkan pada pembayaran penyeberangan fery. Juga, sebenarnya langkah untuk menghidari pungli. Namun, tidak semua orang bisa dalam menggunakan kartu non tunai. 

Di Pontianak ini belum benar-benar membudaya pembayaran alternatif seperti itu. Seperti pengisian deposito yang harus lebih dari harga bayar tiket, belum tentu semua masyarakat bisa. “Atau lebih praktisnya ada disediakan kartu yang bisa dibeli. Contohnya seperti kartu perdana,” pungkas Yanto.

Menurut Yanto, untuk masa sekarang ini, pemanfaatan pembayaran non tunai sebenarnya masih belum terlalu efektif dan belum bisa praktis dalam penggunaannya. Jika memang benar diterapkan, harusnya ada mesin pembelian deposito di sini.

“Selama ini, menggunakan pembayaran tunai saya rasa sudah efektif. Pembayaran di feri juga tidak besar. Lain hal dengan pembayaran yang ada di SPBU,” tambah Yanto.

Tentang pembayaran yang dinilai sudah efektif, Riksan (29) mengatakan, selama ini pembayaran secara tunai pun sudah efektif. Jika ingin diubah ke non tunai juga, sebenarnya akan efektif namun fasilitasnya harus baik. Selain itu, masyarakat juga harus terdidik dan harus dipahamkan, bagaimana cara pembeliannya, pembayarannya dan sebagainya.

“Harusnya sistem non tunai itu lebih mempercepat,” ungkap Riksan. 

Sebelumnya, Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Pontianak, Mahmudah mengungkapkan, dalam waktu dekat transaksi non tunai akan diterapkan, untuk pembayaran penyeberangan feri di Sungai Kapuas. Penyeberangan itu dikelola oleh PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Feri cabang Pontianak. Rencana ini merupakan bagian dari Pontianak Go Cashless.

Pemerintah Kota Pontianak tampaknya ingin mendapatkan label baru sebagai kota sukses non tunai. Hal itu terlihat dari beberapa wacana kebijakan baru, seperti penyebrangan fery yang akan segera non tunai. Hal ini bukan tanpa alasan, karena program non tunai tersebut dianggap cukup berhasil di Pontianak. 

Baru Pembahasan

Manajer Teknik PT ASDP Indonesia, Feri (Persero) Cabang Pontianak, Hendra Prasetyo mewakili General Manager menyatakan, terkait rencana pemberlakuan pembayaran non tunai pada penyeberangan feri pelabuhan Bardan ke Siantan, program tersebut merupakan program Pemerintah Kota Pontianak yang baru masuk pada tahap pembahasan.

Dia mengatakan, dari pihak PT ASDP sudah melakukan pembahasan awal terkait rencana pemberlakuan tersebut dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, dan pihaknya menyambut baik program tersebut. 

“Nantinya, pemberlakuan tersebut hanya akan diterapkan pada golongan kendaraan roda dua. Karena memang melihat dari volume dan kecepatannya itu roda dua,” ujarnya. 

Hal itu tidak bakal mengganggu pelayanan. Dalam hal ini kecepatan dalam proses bongkar muat atau pun kendaraan menuju ke kapalnya.

Pihak Bank Kalbar sebagai BUMD sudah mendatangi pihak ASDP, menawarkan jasa penyedia kartu pembayaran non tunai berupa kartu flash. Nantinya akan diselaraskan. Artinya nanti kita menunggu undangan dari pihak dinas kota, dalam hal ini memang akan membicarakan lebih lanjut dengan mempertemukan beberapa pihak,” ujarnya.

Pihak yang akan dipertemukan tersebut diantaranya Sekda Kota Pontianak, ASDP dan Bank-bank yang akan mendukung program tersebut.

Hendra juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membatasi pihak Bank yang akan bekerjasama dalam menjalankan program tersebut. Sebab pihaknya melihat keberagaman pengguna kartu non tunai yang sudah banyak.

“Karena tidak adanya kekhususan satu kartu saja. Dalam hal ini kemudahan masyarakat juga nantinya menggunakan fasilitas non tunai ini,” imbuhnya.

Untuk teknis transaksi pada pelabuhan Bardan, diharapkannya agar mengutamakan kecepatan transaksi dengan mesin tapping, bukan dengan mesin gesek seperti pada SPBU yang harus terlebih dahulu dituliskan nominal harga.

“Tapi di pelabuhan ini dengan golongannya, dia hanya menempelkan kartu di mesin non tunai, nanti pengguna jasa bisa langsung mendapat semacam bukti tiketnya dan sah, untuk menggunakan jasa penyeberangan kami,” jelasnya.

Dari sisi ASDP, pihaknya melihat dari potensi yang ada pada penyeberangan pelabuhan Bardan - Siantan serta pada masyarakat. “Kami melihat di penyeberangan pun juga kami bisa terbantu, dalam arti untuk non tunai ini, nantinya pembayaran itu tidak perlu repot-repot lagi,” tambahnya.

Dicontohkan salah satu kemudahan nantinya, masyarakat tidak perlu menyediakan uang tunai, petugas juga tidak perlu repot menyediakan uang kembalian, sehingga bisa mengefisiensikan waktu. Pihaknya juga dapat lebih terbantu dari segi pencatatan yang akan menjadi lebih akurat, serta dapat meminimalisir kebocoran yang terjadi pada pembayaran.

Dengan sistem tersebut menurutnya masyarakat dapat terbantu juga dalam hal edukasi, yaitu pembayaran non tunai hanya dengan satu kartu dapat bertransaksi. Seperti pembelian BBM di SPBU.

Pada tiket tersebut telah terjamin dengan adanya asurasi jiwa dan asurandi kendaraan bagi masyarakat yang menggunakan jasa feri. Pihaknya juga akan menyediakan kartu. Namun terkait sistemnya masih akan dibahas dengan pihak bank. 

Sementara mengenai harga pembayaran masih akan dibahas sebab pada golongan kendaraan bermotor terdapat dua jenis, yaitu pemotor tunggal dan berboncengan. Untuk pemotor tunggal Rp5 ribu dan berboncengan Rp6ribu. 

Dalam satu hari, jumlah kendaraan yang menggunakan feri bisa mencapai 2000 hingga 3000 unit. 

Semangat Cashless 

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Uray Indra Mulya mengungkapkan Pontianak Go Cashless memang sudah dimulai sejak awal tahun 2018. Untuk Pemerintah Kota Pontianak, tak ada lagi penerima atau pengeluaran yang tunai. Mulai dari gaji, honor, biaya perjalanan dinas, apa pun yang terkait dengan keuangan daerah, sudah langsung ke rekening masing-masing.

"Memang yang namanya kendala barang baru pasti ada. Tapi tetap kita jalankan, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan normal. Termasuk dengan yang lain-lain," ucapnya.

Rencana baru, penerapan transaksi non tunai juga akan menyasar jasa penyeberangan feri Jalan Bardan ke Dermaga Siantan yang dikelola ASDP. Pemkot tengah berkoordinasi dengan Telkomsel untuk menggunakan produk t-cash mereka sebagai alat transaksi.

"Nanti waktu mau masuk penyeberangan, cukup dengan handphone ditempel langsung terpotong dari nilai yang ada di t-cash. Ini yang sedang kita laksanakan dan lagi koordinasi terus dengan Telkomsel," katanya.

Perihal waktu pelaksanaan masih menunggu kesiapan alat. Dia pun memastikan program non tunai di penyeberangan tak akan langsung berlaku keseluruhan. Penerapannya dilakukan bertahap. Konsumen tetap bisa membayar dengan tunai namun sedikit demi sedikit akan diubah jadi non tunai.

"Kita akan bertahap, sedikit-sedikit tiket kita hilangkan. Selain itu yang bisa mungkin dengan e-Money dari bank," imbuhnya.

Semangat Pontianak Go Cashless lahir salah satunya agar uang konvensional yang beredar di Kota Pontianak, makin tahun makin berkurang. Namun perputaran makin banyak.

"Semangat go cashless salah satunya itu. Selain itu kita juga ingin memantau pajak. Kan kita pajak primadona," ucapnya.

Penggunaan non tunai atau kartu-kartu pintar katanya sangat penting untuk memantau pajak. Nantinya transaksi serupa akan diterapkan di sistem parkir Taman Alun Kapuas dan mesin pembayaran di hotel dan restoran. Namun demikian, berapa besarnya tergantung bagaimana yang diatur dalam Perda. Dia mengaku tak tahu persis.

"Telkomsel hanya menyediakan t-cash saja, pengisiannya bisa lewat bank apa saja. Penyeberangan itu berapa pajaknya itu saya kurang tahu persis, tapi itu semua masuk ke kas kita," katanya.

Perihal sosialisasi penerapan Pontianak Go Cashless, pemerintah dalam hal ini melakukan intervensi lewat kebijakan. "Masyarakat kadang perlu kita paksa juga," imbuhnya.

Dia mencontohkan, urusan di kelurahan yang kini menggunakan layanan secara elektronik atau digital. Sudah jadi kebiasaan kalau tidak ketemu lurah, rasanya tak sedap. Kebiasaan ini pun disiasati sambil sosialisasi.

"Oke mereka silakan datang ke kelurahan tapi tetap dibantu dengan aplikasi. Beberapa bulan kemudian mereka akan terbiasa. Kalau katakanlah telepon mereka jadul, di kelurahan ada komputer dan orang kelurahan akan bantu menggunakannya," jelasnya.

Menurutnya, hal-hal seperti ini yang dilakukan sehingga masyarakat lama-kelamaan terbiasa.

"Penyeberangan belum tahu persisnya kapan (pakai non tunai), tapi itu yang pasti akan kita laksanakan," pungkasnya. (bls/mar/rah/nak/lis)

Terlalu Mengada-ngada Pemkot

Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar menanggapi wacana Pemkot Kota terkait diberlakukan transaksi non tunai, untuk penyeberangan feri di Sungai Kapuas. 

Herman mengatakan, kebijakan transaksi non tunai, jika diterapkan untuk penyeberangan feri akan mempersulit masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi ke bawah. Sebab feri kebanyakan dimanfaatkan oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah.

“Dengan diterapkan sistem non tunai itu, semakin mempersulit masyarakat kecil. Dan itu esensinya apa sebenarnya, ini terlalu mengada-ngada pemerintah,” ujarnya, Senin (16/4). 

Ketua Umum PPP Kota Pontianak tak menampikan bahwa, penggunaan transaksi non tunai mempunyai manfaat, salah satunya menekan laju inflasi. Tetapi jika diterapkan pada masyarakat kecil, perlu dipertimbangkan lagi.

Dirinya mengaku tak setuju jika wacana itu berlakukan oleh Pemkot, apalagi jika diratakan untuk masyarakat. Sebab selama ini daya beli masyarakat masih rendah, sehingga nantinya akan mengganggu perekonomian masyarakat kecil.

Dia beragapan, seharusnya penggunaan transaksi non tunai, dikhususkan untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Karena jika sudah menggunakan transaksi non tunai, dana sudah terkurung di dalam kartu.

“Inikan hanya berapa rupiah, apalagi masyarakat kita belum tentu selalu menggunakan feri untuk menyebrang. Jadi saya pikir tak tepatlah. Padahal masih banyak program yang lebih penting dari pada itu,” kata Herman. 

Menurutnya, sudah jelas transaksi non tunai jika terus diterapkan akan mematikan usaha-usaha kecil, karena selain dana masyarakat terkurung dalam kartu E-money, pasti penggunaan tempatnya terbatas, dan tak meyentuh usaha kecil.   

Terkait dengan 40% penggunaan transaksi non tunai, Herman mengatakan hal tersebut wajar. Karena pemerintah memaksa, tentunya masyarakat kecil akan otomatis ikut.

“Tapi persoalankan inikan masyarakat kita terlalu dibebani oleh beban yang terlalu berat. Tidak semua tempat bisa digunakan transaksi non tunai tersebut,” ujarnya

Dirinya yang mengaku dari awal tak setuju dengan ditetapkannya transaksi non tunai di Kota Pontianak. Sehingga kedepan pihaknya akan melakukan evaluasi kembali bersama Pemkot.

“Kita akan minta pada komisi yang terkait dan bersama-sama untuk melakukan evaluasi kembali terhadap dampak-dampak transaksi non tunai. Nanti kita minta pemkot kita batalkan itu, kalaupun diteruskan dibatasi transaksinya,” ujarnya.

Lain hal jika penerapan transaksi non tunai di masyarakat dilakukan khusus untuk transaksi di atas Rp500 ribu. Itu jauh lebih masuk akal ketimbang transaksi di penyeberangan feri yang nilainya berkisar di Rp2 ribu sampai belasan ribu.

"Di bawah Rp500 ribu tidak perlu pakai non tunai. Sebab dampaknya sangat besar sekali, perekonomian kalangan menengah kita ke bawah masih banyak sekali jumlahnya," katanya.

Pemkot seperti ingin menjalankan dua hal yang bertolak belakang. Di satu sisi, transaksi non tunai diterapkan di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Di sisi lain, Pemkot ingin menghidupkan usaha informal dan pasar tradisional. Sementara di sana belum siap untuk menghadapi transaksi non tunai itu karena fasilitas tidak ada.

"Kecuali kalau jual ikan di sana ada alatnya, kan tidak ada. Kita akan panggil dan diskusikan dengan Pemkot terkait itu, saya khawatir betul. Kalau ini terus menerus digunakan untuk sekadar dapat pencitraan, ini kan akan banyak yang dirugikan," ujarnya.

Herman menilai, semangat Pontianak Go Cashless hanya sekadar ingin membentuk citra Kota Pontianak. Masyarakat tidak mendapatkan manfaat. Mereka yang diuntungkan dari kebijakan ini tak lain adalah perbankan. Apalagi saat ini, geliat ekonomi tengah turun.

"Saya pikir sudahlah, tidak perlulah itu, kalau feri cuma beberapa ribu pakai non tunai," ucapnya.

Dia pun menekankan soal keuntungan perbankan dan perusahaan penyedia layanan non tunai tersebut. Jika diasumsikan setengah dari penduduk Kota Pontianak menggunakan e-Money dan segala jenisnya, paling tidak Rp6-7 miliar yang tersedot. 

"Itu pun cuma buat kartu," pungkasnya. (bls/iat/lis)