PPDI Kalbar: Disabilitas Cuma Objek Pilkada

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 253

PPDI Kalbar: Disabilitas Cuma Objek Pilkada
Sosialisasi, Pendidikan dan Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pilkada 2018 di Warung Kopi Aming, Selasa (17/4). (SP/Balasa)
PONTIANAK, SP - Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Barat, Zamhuri mengungkapkan dalam pemilihan umum, penyandang disabilitas sekadar jadi objek. Mereka hanya didatangi ketika orang butuh suara dan ditinggal setelah duduk di singgasana jabatan. Sedihnya, dalam visi misi, seperti kontestasi Pemilihan Wali Kota Pontianak, kaum difabel tak disinggung sama sekali.

"Di dalam visi misi calon Wali Kota pun tidak ada visi misi yang menyinggung masalah disabilitas, bagaimana mau pilih mereka. Tinggal kepada teman-teman disabilitas, apakah mau golput atau pilih," katanya dalam diskusi Sosialisasi, Pendidikan dan Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pilkada 2018 di Warung Kopi Aming yang digagas Lembaga Penelitian Media Borneo, Selasa (17/4).

Dia menjelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, sudah dikatakan bahwa memilih dan dipilih merupakan hak penyandang disabilitas. Tapi apa lacur, posisi mereka lagi-lagi hanya untuk perolehan suara saja. Dia pun merasa tidak hanya dalam Pilwako, pemilihan legislatif ke depan akan sama seperti tahun 2014 lalu. Para calon wakil rakyat itu ketika duduk di kursi dewan tak kembali datang. Reses pun jangan harap.

"Katanya ada yang reses, tapi PPDI tidak pernah disentuh, tapi begitu mau dipilih kita didatangi, tapi begitu dipilih tidak kembali lagi," sesalnya.

Pengalaman ini seperti anomali. PPDI saat ini sudah punya perwakilan di 14 kabupaten kota se Kalimantan Barat. Di Kota Pontianak saja, jumlah penyandang disabilitas menyentuh ribuan. Potensial untuk suara tapi seperti pepatah, habis manis sepah dibuang.

Walau sempat ragu, pilkada jadi jalur penting untuk mengubah hidup penyandang disabilitas yang selama ini kerap diabaikan. Sayangnya, tidak banyak partai politik yang melakukan pengkaderan pada mereka. Hal ini bisa dilihat dari keterwakilan mereka di legislatif atau kepala daerah. Hampir tak ada.

Bukan tak pernah usaha. Perwakilan penyandang disabilitas di Kalbar sempat maju dalam pemilihan. Misalnya Nursantio yang maju sebagai Wali Kota Singkawang beberapa tahun lalu. Ada pula calon legislatif di tahun 2004. Tapi semuanya belum mencapai titik yang diinginkan.

Masalah minimnya perwakilan difabel dalam kancah politik, menurut Saparlis, mantan Ketua PPDI Kalbar turut diakibatkan terbatasnya akses pendidikan. Kebanyakan penyandang disabilitas berasal dari keluarga miskin. Entah itu disabilitas sejak lahir atau akibat kecelakaan. Semua sama. Pemerintah belum memenuhi kebutuhan mereka akan pendidikan. (bls)