Dimutasi, Mantan Kabid Bina Marga Bakal Tempuh Jalur Hukum

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 2880

Dimutasi, Mantan Kabid Bina Marga Bakal Tempuh Jalur Hukum
Mutasi mantan Kabid Bina Marga Kalbar, Anugrah Rachmanto. (ist)
PONTIANAK, SP - Mantan Kabid Bina Marga, Dinas PU Kalbar, Anugerah Rachmanto keberatan dengan mutasi yang dilakukan Pj Gubernur Kalbar, Doddy Riyadmadji terhadap dirinya.

Anugerah akan menempuh jalur hukum, lantaran sekarang diposisikan pada bidang yang sudah bubar.

Dirinya dipindahkan dari Kepala Bidang Bina Marga ke Kepala Unit Pengujian Mutu dan Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalbar.

Unit tersebut sudah tidak ada lagi di Dinas PUPR Kalbar, termasuk kantor dan staf yang membawahinya.

"Sebagai ASN yang dilindungi UU ASN dan peraturan lainnya tentang kepegawaian, saat ini saya mempergunakan hak untuk menyatakan berkeberatan sesuai Pasal 129 Ayat 3 UU ASN No 5 Tahun 2014 karena saya dilantik dan diambil sumpah pada tanggal 9 April 2018 oleh Pj Gubernur Kalbar pada wadah atau organisasi yang sudah tidak ada," katanya.

Atas kejadian ini, Nunu sapaan akrabnya bersurat ke KASN untuk diambil langkah dan disikapi secara bijak.

"Secara internal dan saya ngikuti saluran yang benar dan tanpa harus membuat gaduh di saat kita sedang menyelenggarakan Pilkada serentak," ujarnya.

Nunu menyebutkan, KASN juga sudah berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini. Dia diminta membuat laporan atau pengaduan resmi, setelah datang dan berdialog di kantor Komisi ASN di Jakarta.

"Sebagai ASN bahwa jabatan itu hanya amanah. Dan mutasi, demosi maupun promosi adalah hal yang biasa tetapi di dalam pelaksanaan tersebut harus memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Menurutnya, ada hal pokok dan menjadi syarat utama bagi seorang Pj/Plt/Pjs di dalam menjalankan tupoksinya yang sangat terbatas.

Merujuk Surat BKN No. K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Okrtober 2015 serta SE Mendagri No. 821/970/Sj tentang penggantian pejabat oleh Pj/Plt/Pjs kepala daerah pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak, sebaiknya dilarang melakukan mutasi jabatan untuk menjamin kelancaran, kesinambungan dan stabilitas penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat.


"Dan apabila ada keinginan untuk melakukan mutasi adalah dalam rangka mengisi kekosongan dan pengisian jabatan struktural pada UPTD sebagai tindak lanjut Permendagri No. 12 tahun 2017 dapat dilaksanakan dan persetujuan tertulis dari Mendagri," tambahnya.

Nunu mempertanyakan persoalan sah atau tidaknya pelantikan dan pengambilan sumpah pada tanggal 9 April 2018, serta penyelenggaraannya apakah sudah mengikuti tata kelola pemerintah yang baik atau belum.


Pasalnya dia melihat Surat Mendagri  No. 831/3185/OTDA tertanggal 6 april 2018 ; Surat Undangan No. 821/528/BKD-B tertanggal 6 April 2018 dan SK Gub No. 821.23/30/BKD-B thn 2018 juga tertanggal 6 April 2018, dimana semua administrasi dibuat pada hari Jumat tanggal 6 April 2018, dan dia dimutasi pada jabatan tingkatan lebih rendah.


"Kenapa saya tidak banyak berkomentar, biarlah KASN yg menelisik dan mendalami laporan saya tersebut dan kita lihat hasil  rekomendasi KASN nantinya. Dan tidak menutup kemungkinan hal ini akan berlanjut ke PTUN," pungkasnya.

Sementara itu, praktisi hukum, Alamudin menyebutkan hal terjadi ini maladministrasi.

"Ini luar biasa tak bisa ditolerir. Ini maladministrasi, karena bagaimana mungkin seseorang diundang, dilantik dan diambil sumpahnya dimana penempatan baru (posisi baru) sudah tidak ada lagi, memang pa Anugrah mau berkantor dimana?" katanya.

Karena hal ini, dia menilai kapabilitas dan kapasitas dari Kepala BKD, Sekda dan Pj Gubernur di dalam menjalankan roda organisasi tidak mengacu pada azas bagaimana pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

"Saya siap menjadi kuasa hukum pak Anugrah, kasihan orang dizalimi seperti itu dan tak perlu biaya dan kita lanjut ke PTUN," katanya. (jee)