Kodam Serahkan 4.600 Pasukan BKO ke Polda Kalbar

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 459

Kodam Serahkan 4.600 Pasukan BKO ke Polda Kalbar
Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono bersama Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen Achmad Supriyadi. (SP/Anugrah)
PONTIANAK, SP - Kodam XII Tanjungpura melaksanakan apel pernyataan pemberian dan penerimaan Bawah Komando Operasi (BKO) pasukan TNI kepada Polda Kalbar dalam rangka pengamanan Pilkada Kalbar tahun 2018, di Makodam XII/TPR, Jumat (20/4) pagi.

Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Acmad Supriyadi menyampaikan bahwa pihaknya menyerahkan sebanyak 4.600 personel TNI untuk diperbantukan kepada Polda Kalbar.

“Di seluruh Kalbar. Polda Kalteng nanti sendiri,” ujarnya.

Dijelaskannya bahwa wilayah Kodam XII Tanjungpura membawahi Kalbar dan Kalteng untuk BKO yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan permintaan Kapolda Kalbar.

Dikatakannya juga bahwa personel BKO sesuai dengan permintaan dari Kapolda Kalbar kepada Pangdam XII Tanjungpura, yang sudah disesuaikan dengan wilayah masing-masing Polres.

Kemudian perlengkapan-perlengkapan dan alat-alat baik kendaraan air, darat, dapat digunakan apabila nantinya saat penyaluran logistik Pilkada mengalami hambatan, baik saat keberangkatan, maupun saat kepulangan.

BKO tersebut dikatakannya akan dimulai sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018.

Dalam amanatnya, Pangdam XII Tanjungpura menyampaikan instruksinya kepada personel agar tidak ragu-ragu dalam menjalankan komando. Dijelaskannya lagi bahwa komando di dalam sebuah kegiatan hanya ada satu, tidak boleh dua.

“BKO itu berarti saya memberikan kekuatan kepada Polri, sehingga pasukan yang nanti diberikan kepada Polres, maka pasukan-pasukan itu harus hanya patuh kepada perintah dari Kapolres,” imbuhnya.

Patuh tersebut menurutnya dalam artian sesuai dengan tugas pengamanan Pilkada.

“Jadi jangan ragu-ragu Kapolres untuk menggerakkan pasukan ini, karena pasukan ini sudah di bawah komandonya,” pungkasnya.

Jumlah personel yang diberikan bagi setiap Polres yang ada di Kalbar menurutnya berbeda-beda sesuai dengan permintaan dari Kapolda dan luas wilayah.

“Sesuai dengan permintaan Kapolda, mungkin ada yang 200, ada yang 300, sesuai dengan luas wilayahnya,”
tambahnya. (rah)