Mutasi Pejabat Dianggap Janggal, Puluhan ASN Pemprov Kalbar Protes

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 752

Mutasi Pejabat Dianggap Janggal, Puluhan ASN Pemprov Kalbar Protes
KELUHKAN - Kanan ke kiri, Anugrah Rachmanto, Bulyadi (tengah) dan Golda M Purba. Mutasi jabatan terhadap 362 ASN yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar pada 9 April 2018 lalu, menyisakan masalah. (SP/Anugrah)
Mantan Kabid Bina Marga Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar, Anugrah Rachmanto
“Dimanapun kami sebagai ASN tentu kami akan siap. Tapi asalkan perpindahan, mutasi, demosi ataupun promosi itu harus melalui tahapan dan prosedur. Kami diatur oleh UU ASN dan peraturannya”

PONTIANAK, SP - Mutasi jabatan terhadap 362 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar pada 9 April 2018 lalu, menyisakan masalah. Pasalnya, agenda tersebut dinilai janggal dan melanggar aturan. Setidaknya ada 20 ASN yang dimutasi berencana akan menempuh jalur hukum.  

Satu diantara ASN yang menganggap janggal keputusan tersebut yaitu mantan Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar, Anugrah Rachmanto. Dia dimutasi ke Unit Pengujian Mutu dan Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar. Proses mutasi tersebut dinilainya terkesan tergesa-gesa.

Menurut Anugrah, Penjabat (Pj) Gubernur seharusnya berhati-hati dalam mengambil suatu kebijakan yang berimplikasi dan berdampak hukum. Apalagi dengan adanya Surat Edaran Mendagri Nomor: 821/970/Sj tanggal 12 Februari 2018 tentang Penggantian Pejabat oleh Pj/Plt/Pjs, yang pada intinya dilarang melakukan mutasi jabatan untuk menjamin kelancaran, kesinambungan dan stabilitas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat. 

“Dimanapun kami sebagai ASN tentu kami akan siap. Tapi asalkan perpindahan, mutasi, demosi ataupun promosi itu harus melalui tahapan dan prosedur. Kami diatur oleh UU ASN dan peraturannya,” ucapnya, Minggu (22/4).

Namun, mutasi yang dilakukan itu sangat terkesan tergesa-gesa dan mendadak. Mulai dari tata cara administrasi, jelas menurutnya sangat mendadak. Sebab ASN yang akan diundang dan dilantik secara administrasi negara tidak menerima undangan apapun.

“Hanya melalui apikasi whatsapp (WA). By WA itu hanya sekedar informasi, tapi bentuk fisik undangan itu harus kami terima,” imbuhnya.

Sebagai ASN dirinya beserta ASN lain mengikuti pelantikan. Namun setelah pelantikan dirinya bersama ASN mempertanyakan SK, namun hal itu juga tidak didapatkan. Hal itu semakin membuat bingung, hingga para ASN diminta melihat papan pengumuman.

“Inikan artinya ada pengendalian administrasi yang kita lihat apakah ini termasuk pengelolaan penyelenggaraan administrasi yang baik dan benar kalau seperti ini,” tambahnya.

Selain itu, setelah dilihat, perpindahan atau mutasi tersebut dinilai aneh, karena dalam mutasi memiliki sistem merit (merit system), yang artinya dalam pemindahan harus melihat kompetensi, kualifikasi, integritas personel yang sudah diatur dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014.

“Artinya BKD dan tim Baperjakatnya itu harus benar-benar menelisik, mengkaji seseorang dalam pembinaan karirnya. Artinya mereka harus melihat berdasarkan merit system Si A, Si B, Si C. Tidak bisa memindahkan orang itu like and dislike,” paparnya.

Setelah empat tahun lebih menjabat di Bina Marga, maka menurutnya mutasi dianggap sebagai tour of duty, namun pada perpindahan tersebut dilakukan pada unit yang baru, dimana nomenklaturnya sudah tidak ada. Sehingga membingungkan harus berkantor kemana.

“Tidak ada alasan itu salah ketik, karena SK adalah produk hukum. Di sinilah kita melihat kapabelnya seorang kepala BKD provinsi, kapabelnya seorang Sekda, kapabelnya seorang PJ Gubernur yang bisa kecolongan seperti ini. Kalau kami melihat kami mengatakan kecolongan. Karena kami sudah melakukan koordinasi dengan Kemendagri juga, dengan komisi ASN dan tempat dimana kami punya saluran untuk mengadu,” pungkasnya.

Dengan pemindahan tersebut, menurutnya beberapa ASN menilai hal ini cukup merugikan, apalagi laki-laki yang akrab disapa Nunu ini mengatakan bahwa dirinya ditempatkan seolah-olah di awang-awang, serta diturunkan satu tingkat di bawah sebelumnya. 

“Memang ke depannya tidak ada lagi perbedaan antara eselonisasi, namun peraturan sekarang ini masih berlaku. Artinya saya dari 3A menjadi 3B. Tapi yang lebih parah lagi, kami menemukan dari 3A menjadi Enselon 4, kemudian kami juga menemukan ada yang di-non job-kan,” jelasnya.

Dalam mutasi tersebut ada pula mutasi yang tidak sesuai kompetensi. Salah satunya di PU, untuk mengawasi hal di lapangan yang benar-benar teknis dijabat oleh ASN yang tidak sesuai kompetensi.

Kabid Agro, Kimia, Tekstil, Aneka dan Perwilayahan Industri Disperindag Kalbar, Bulyadi yang juga dimutasi ke Kabid Keamanan Umum dan Ketertiban Satpol PP Prov Kalbar menambahkan, sebagai ASN yang telah mengabdi cukup lama, ada hal aneh lainnya, sebab dalam proses mutasi tersebut ada pejabat yang tidak menjalani proses pelantikan.

Dari beberapa poin yang disampaikan oleh Anugrah R, Bulyadi lebih fokus kepada mutasi yang tidak sesuai kompetensi, sebab hal itu tidak sejalan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dimana dikatakan bahwa manajemen ASN dalam merit system harus mengacu pada asas profesionalisme.

Hal itu juga menurutnya juga melanggar asas pelaksanaan administratif pemerintahan, berupa asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan yang ada dalam dalam UU Nomor 30 Tahun 2014.

“Jadi dua UU sebenarnya, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” katanya.

Selain itu tidak sesuai juga dengan manajemen ASN yang ada pada PP Nomor 11 Tahun 2017. Dimana merit system juga harus mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi secara adil dan wajar.

Menurutnya, masih ada hal yang tidak cermat dalam mutasi tersebut, sebab ada pejabat yang baru dilantik selama tiga bulan dilakukan mutasi juga. Berkaitan juga dengan kompetensi, adanya ASN yang sudah diberi pendidikan secara khusus untuk menjalankan tugasnya juga turut dipindahkan.

Terkait hal ini, tim Baperjakat menurutnya sudah tidak cermat serta Pj gubernur selaku penanggungjawab keputusan.

Bulyadi menambahkan, perpindahan tersebut tidak menjadi permasalahan, namun hal yang sangat diperhatikan yaitu pemindahan yang tidak sesuai dengan kompetensi. Sebab dalam menjalankan kompetensi bidang tersebut harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar memiliki keahlian dan kompetensi keilmuan yang mumpuni, berdasarkan pendidikan dan pengalaman yang ada.

“Sebab pada pada penyelenggaraan pelayanan pubik harus menjaga kesinambungan pelayanan publik. Jika bidang teknis harus dilakukan oleh orang yang benar-benar kompeten, jika tidak maka akan mengganggu proses jalannya pelayanan public,” katanya.

Golda M Purba, yang sebelumnya menjabat Kabid Penyelenggaraan Kebijakan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar, yang dimutasi menjadi Kabid Penegak Perda Satpol PP, juga angkat suara.

Baginya jabatan apapun tidak menjadi masalah sebagai ASN, namun yang tidak dimengerti bahwa dirinya baru bekerja di bidang perizinan dalam waktu sembilan bulan dan tidak ada permasalahan sejauh ini. Hanya saja menurutnya ada masalah pada beberapa pertimbangan teknis yang ditolak oleh Pertambangan (SDM). 

Dengan pertimbangan teknis yang ditolak tersebut, pihaknya mengembalikan berkas untuk diajukan kembali, namun berkas tersebut tidak ditandatangani oleh atasannya.

Beberapa waktu lalu juga dari Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan (Kasatgas Kasubga) KPK menanyakan satu perusahaan tambang emas PT Mendawa Awapura Sentosa yang sudah lama berakhir izinnya tahun 2015. Dikarenakan telah berakhir izinnya, dari Dinas Teknis SDM menolak perpanjangan izinnya. Tapi menurutnya ada pihak-pihak tertentu yang bersemangat ingin menghidupkan kembali perusahaan tersebut.

“Sehingga saya heran, ada apa, kenapa dihidupkan,” tuturnya.

Dikatakannya bahwa terhadap izin-izin perusahaan yang telah berakhir izinnya apapun ceritanya harus sesuai SOT, jangan karena investasi masuk namun melabrak aturan yang ada.

Dia merasa ada kejanggalan pada perpindahan dirinya. Sebelumnya dia bertugas di Kemenpan hingga tanggal 7 April 2018 yang ditugaskan oleh dinas untuk melaksanakan evaluasi kebijakan publik. Namun pada tanggal 8, dirinya mendapat pesan singgkat via WhatsApp bahwa ada pelantikan pada hari Senin. Dia mengaku sempat mengkonfirmasi pesan tersebut kepada atasannya.

Dia juga manggaku tidak mendapatkan surat undangan pelantikan dalam bentuk fisik. Selain itu saat pelantikan, namanya tidak dipanggil atau dibacakan, sebab pada pelantikan yang diikuti selama ini selalu dibacakan. Dalam pelantikan tersebut hanya dibacakan nomor, jabatan lama dan jabatan baru hingga nomor 362 jabatan lama, jabatan baru.

“Jadi saya tidak tahu kena dimana, sampai ditempel di dinding dibaca di sana, seluruhnya,” ujarnya.

Seolah-olah menurutnya mutasi tersebut dilakukan dalam keadaan darurat perang yang harus dilakukan pada hari itu juga.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, Pj gubernur juga tidak mengetahui proses pelantikan tersebut hinggal pukul 11:00 WIB pada hari pelantikan.

“Jadi berkas itu sudah disiapkan semua dengan bawahan. Seharusnya check and balance. Dan Pj gubernur itu fungsinya bukan untuk memutasi orang, tetapi menyelenggarakan Pilkada. Fokus aja ke sana,” paparnya.

Dalam hal ini dia hanya meminta dilakukan pengecekan ulang terhadap keputusan tersebut, sebab keputusan tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang harus final and binding.

“Tidak ada cerita salah baca, tidak ada itu,” tambahnya lagi.

Dengan adanya permasalahan tersebut, Bulyadi mengatakan bahwa dari 362 ASN yang dimutasi, hingga saat ini sekira lebih 20 ASN yang akan menempuh jalur hukum. Sebab dari 362 ASN tersebut tentu ada ASN yang sebelumnya tidak nyaman pada posisi sebelumnya setelah dipindahkan menjadi lebih suka, maka tidak termasuk. 

Terkait polemik mutasi ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat, Moses Tabah saat coba dikonfirmasi Suara Pemred melalui sambungan telpon masih belum dapat dihubungi dikarenakan nomor dialihkan. Saat kembali dicoba melalui pesan singkat juga tidak dapat terkirim. (rah/ind)

Tinggal Diuji dan Lakukan Validasi

Pengamat hukum tata negara yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Turiman mengatakan bahwa kewenangan pelaksana tugas (Plt) atau penjabat (Pj) gubernur bukan kewenangan atribusi tetapi mandat. 

“Tidak melalui prosedur bisa terjadi penyalahgunaan wewenang sebagai plt. Bisa jadi SOP tidak diberlakukan, bisa jadi kesalahan SOP,” ungkap Turiman saat menangapi mutasi ASN yang dilakukan oleh Pj Gubernur Kalbar, Minggu (22/4).

Menurut Turiman,  kewenangan plt bukan kewenangan atribusi tetapi kewenangna mandat. Bisa jadi, telah terjadi kewanangan yang tidak mengikuti UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apalagi menjelang pilkada, bisa dipersepsi sebagai kepentingan politik, dan menyalahi  tujuan merit sistem dan UU ASN yang berbunyi bahwa  plt tidak berwenang mengambil keputusan tanpa ada dasar wewenang yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

“Ada dua kategori pejabat yang memperoleh mandat, yaitu ditugaskan oleh badan dan/atau Pemerintahan di atasnya, atau merupakan pelaksanaan tugas rutin. Tugas rutin adalah pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari-hari,” tambah Turiman.

Turiman mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada tiga wewenang yakni, atribusi, mandat, dan delegasi.  Turiman mengatakan, prosedur dalam melakukan mutasi pun telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014.  

Jika terdapat cacat prosedur, ada mekanisme yang harus ditempuh yakni melakukan klarifikasi kepada atasan. Jika dalam prosesnya tidak membuahkan hasil, dapat menempuh tahap selanjutnya yakni menggugat SK pengangkatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Mungkin mereka melihat dalam konstruksi hukum administrasi pemerintahannya tidak sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2014,” ungkap Turiman.

Mengenai pemindahan yang dilakukan oleh Pj gubernur, Turiman mengatakan mungkin telah terdapat administrasi pemerintahan yang tidak sesuai dengan UU tersebut. Mungkin bisa juga sebagai penataan yang oleh kebijakan sebelumnya belum sesuai penataannya.

Ditanya mengenai keluhan ASN yang mengatakan kualifikasi penempatan tidak sesuai dengan kualifikasi pribadi dari ASN, Turiman mengatakan bahwa UU Nomor 30 Tahun 2014 seharunya berbasis kompetensi. Mindset paradigma dari UU tersebut tidak lain adalah profesionalisme bukan like dan dislike. Sedangkan untuk ASN yang baru beberapa bulan dilantik lalu dimutasikan merupakan bukan suatu permasalahan selama tidak melanggar prosedur dan SOP-nya.

“Ada, sudah diatur. Apakah cacat prosedur, tidak sesuai dengan kewanangannya, tinggal diuji saja, dilakukan validasi,” pungkas Turiman. (adi/ind)