Pj Gubernur Lantik Komisioner KPAID Kalbar

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 208

Pj Gubernur Lantik Komisioner KPAID Kalbar
DIKUKUHKAN - Lima komisioner Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar dikukuhkan oleh Pj Gubernur Kalimantan Barat, Dodi Riadmadji, di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (26/4) pagi. (Humas)
PONTIANAK, SP - Komis Perlindungan Anak Daerah Indonesia (KPAID) Kalimantan Barat resmi berubah nama menjadi Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD). Lima orang komisioner KPPAD Kalbar pun resmi dikukuhkan oleh Pj Gubernur Kalimantan Barat, Dodi Riadmadji di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (26/4) pagi.

Pj Gubernur, Dodi Riadmadji berharap perubahan nomenklatur itu  diharapkan semakin menguatkan fungsi KPPAD dalam memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya upaya perlindungan anak di Kalimantan Barat.

Kalimantan Barat, kata Dodi, secara geografis terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, dimana memiliki keragaman kasus terhadap anak yang cukup tinggi, meliputi pornografi, narkoba, perdagangan anak serta pengaruh budaya luar.

Oleh karena itu, KPPAD Kalbar diharapkan memiliki manfaat yang sangat signifikan terhadap pelayanan dan penyelesain masalah perlindungan serta upaya membendung pengaruh tersebut, semata untuk memenuhi hak-hak anak di Kaimantan Barat ini.

Dodi menaruh harapan besar KPPAD Kalbar ke depan, agar mampu memberikan layanan dan dapat menjangkau masyarakat di daerah-daerah dengan membentuk KPPAD di setiap Kabupaten/Kota di Kalbar.

“Upaya ini akan semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan dan penyelesaian masalah pelanggaran hak-hak anak di Kalimantan Barat,” kata Dodi.

Komisioner KPPAD RI Bidang Kesehatan dan Napza, Sitti Hikmawatty, yang turut hadir dalam pengukuhan KPAAD Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia dinilainya sudah cukup tinggi.

“Selama ini masalah yang anggap sebagai gunung es mulai mencair,” sebutnya.

Sementara itu, Komisioner KPPAD Kalbar yang baru saja dikukuhkan, Alik Rosyad menyebutkan berdasarkan data KPAID sebelumnya, bahwa untuk di Kalbar kasus kekerasan terhadap anak memang cenderung meningkat.

“Kasus ini mencangkup kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual cenderung menjadi naik,” katanya.

Ked epan, pihaknya akan kembali berupaya untuk melakukan koordinasi dngan pemerintah daerah bagaimana agar KPPAD ini bisa hadir di semua kabupaten/kota. Selama ini, laporan yang masuk ke KPAID lebih didominasi oleh Kota Pontianak. (nak/bob)