Warga Perbatasan Gelar Aksi Soroti Persoalan DPT

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 221

Warga Perbatasan Gelar Aksi Soroti Persoalan DPT
Aksi massa di Bundaran Tugu Digulis. (SP/Anugerah)
PONTIANAK, SP - Puluhan massa dari Aliansi Suara Perbatasan dan Pedalaman Indonesia untuk Demokrasi (ASPPIRASI) Kalimantan Barat, melakukan aksi damai untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasinya kepada KPU dan Bawaslu Kalbar, Kamis (3/5) pagi.

Dalam aksinya puluhan massa tersebut memulai aksinya di bundaran tugu Digulis Untan, untuk melakukan orasi terbuka.

Koordinator Aksi, Abelnus mengatakan bahwa aksi tersebut untuk menindaklanjuti adanya data yang tidak sinkron antara DP4 dengan DPT yang telah dirilis oleh KPU Kalbar.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti masalah pada Coklit yang dilakukan berdasarkan NIK KTP, tidak berdasarkan NIK Kartu Keluarga.

“Nah karena berbasiskan NIK di KTP, secara otomatis, kawan-kawan yang tidak memiliki e-KTP tidak masuk di DPT, itu yang jadi persoalan,” katanya.

Menurutnya berdasarkan data DP4 milik pemerintah dan data DPT milik KPU Kalbar yang dibandingkan pihaknya, memiliki selisih sejumlah 400.000-an data pemilih. Data tersebut dikatakannya terjadi di seluruh kabupaten/kota namun yang menjadi dominan dan menjadi sorotan pihaknya terjadi di daerah perbatasan yang memiliki akses yang susah dijangkau.

Dalam aksinya terdapat empat tuntutan utama disampaikan kepada KPU dan Bawaslu, yaitu menuntut kebijakan khusus bagi masyarakat Kalbar yang belum melakukan perekaman e-KTP dan belum memiliki Suket.

“Kabijakan khusus yang kami maksud adalah, yang pertama pihak KPU tetap menggunakan kartu pengenal lain sebagai pengganti KTP," ujarnya lagi.

Kedua, pihaknya tetap meminta kepada penyelenggara Pemilu agar masyarakat diberi kebebasan dalam menggunakan KTP lama untuk memilih.

Ketiga, meminta penyelenggara Pemilu tetap memberikan kebebasan kepada masyarakat berdasarkan rekomandasi dari kepala desa untuk memilih walaupun tidak memiliki e-KTP.

Selanjutnya mendesak Komnas HAM untuk mengusut pelanggaran HAM terkait dengan hak pilih warga negara Indonesia dalam pemilihan serentak di Kalbar.

Lebih lanjut pihaknya juga meminta Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan pengawalan terkait DPT secara maksimal.

Terakhir menuntut KPU agar debat Cagub dan Cawagub Kalbar disiarkan langsung melalui stasiun televisi yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah Kalbar.

“Kemarin kita lihat, untuk khusus masyarakat perbatasan dan pedalaman yang tidak masuk ke DPT kurang lebih 142 ribu lebih,” tambahnya.

Setelah melakukan aksinya di bundaran tugu Digulis, sesuai dengan izin Polresta, pihaknya melakukan kunjungan ke Komnas HAM untuk melakukan diskusi berkaitan dengan desakan masalah indikasi pelanggaran.

Kemudian menuju KPU berkaitan dengan KPU sebagai pihak penyelenggara Pilkada dan terakhir menuju Bawaslu. (rah)