Tokoh Kalbar Komitmen Jaga Stabilitas Khamtibmas

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 443

Tokoh Kalbar Komitmen Jaga Stabilitas Khamtibmas
FOTO BERSAMA - Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono berserta sejumlah tokoh di Kalbar menggelar deklarasi persatuan dan kesatuan masyarakat di Balai Kemitraan Polda Kalbar, Selasa (15/5) sore. (SP/Anugrah)
PONTIANAK, SP - Sejumlah tokoh di Kalbar menggelar Deklarasi Persatuan dan Kesatuan Masyarakat, dalam rangka menjaga stabilitas khamtibmas di Kalimantan Barat, di Balai Kemitraan Polda Kalbar, Selasa (15/5) sore.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah tokoh menyampaikan dukungan dan dorongannya dalam upaya mendukung Polda Kalbar dalam menjaga keamanan di Kalbar.

Dijumpai seusai pertemuan, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono menyampaikan rasa syukurnya kepada Tuhan, karena dapat berkumpul dalam menyatukan visi pandangan.

" Kalbar benar-benar menginginkan kondusifitas situasi yang benar-benar aman, damai, sehingga semua aktifitas di Kalbar dapat terlaksana sesuai dengan harapan pemerintah dan warga masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya, deklarasi tersebut menurutnya menjadi suatu momentum dan kesepakatan. Kejahatan apapun namanya, baik berupa kemanusiaan dan lainnya harus diberantas dan dituntaskan. 

Komitmen ini, dimulai dari tingkat terkecil yang sudah disepakati, yaitu tingkat RT, RW, dusun, kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat provinsi. Mereka mesti bersama-sama mencekal (mencegah dan menangkal) semua potensi, yang terkait dengan gangguan khamtibmas tersebut.

“Disana ada namanya tiga pilar, mulai dari bhabinkhamtibmas, bhabinsa dan kepala desa,” imbuhnya.

Merekalah nantinya, yang akan melakukan kegiatan cegah dan tangkal terhadap gangguan-gangguan ataupun potensi adanya gangguan khamtibmas itu.

“Di Kalimantan Barat sudah beberapa peristiwa yang kita lalukan proses hukum. Bahkan, saat ini juga sudah kita proses yang dari Kayong Utara,” katanya.

Ia mengatakan bahwa yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan. Proses tersebut, menurutnya melihat dari alat bukti yang ada. “Apabila alat buktinya cukup, tentu ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,” katanya.

Jika sudah ditingkatkan pada tahap penyidikan, maka yang bersangkutan sudah memiliki status, yakni sebagai tersangka.

“Saya berkeyakinan ini bisa ditingkatkan,” terangnya.

Dikatakannya, satu saja muncul potensi konflik dari media sosial, pihak kepolisian langsung melakukan tindakan penegakan hukum. (rah/bob)