Pj Gubernur: Cari Pemilik Modal PETI dan Beri Hukuman

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 347

Pj Gubernur: Cari Pemilik Modal PETI dan Beri Hukuman
Rakor penanganan PETI. (SP/Anugerah)
PONTIANAK, SP - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka mencari solusi penyelesaian Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Kalimantan Barat, di Balai Petitih, Kantor Gubernur Provinsi Kabar, Kamis (17/5).

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Dody Riyadmadji menuturkan diharapkan pada hari puasa pertama ini dalam rapat untuk mencari solusi dari pertambangan yang ilegal, dapat ditemukan solusi masalah PETI.

Berdasarkan data yang dimiliki Polda Kalbar dikatakannya paling banyak kasus PETI terdapat di Kabupaten Bengkayang, yang dari seluruh kabupaten terdapat PETI pada sembilan kecamatan.

“Kedua mungkin Sintang yang banyak,” tambahnya.

Dia sempat menceritakan bagaimana perjalanannya bersama Kapolda Kalbar dengan menggunakan helikopter, dari Singkawang menuju Sambas. Di bawah menurutnya banyak tenda biru yang digunakan oleh penambang ilegal.

“Sebagaimana yang telah disampaikan bapak Kapolda bahwa ekspansi PETI yang telah dilakukan oleh pemilik modal yang menggunakan merkuri dan pompa-pompa besar itu yang dapat merusak lingkungan,” terangnya lagi.

Untuk itu dikatakannya dalam Rakor ini pihaknya mengundang seluruh bupati dan walikota, Walhi dan kepolisian untuk mencari solusi bagaimana dari kepala daerah serta dari LSM.

Jumlah tersangka yang telah ratusan ditindak oleh Polda Kalbar menurutnya akan terus bertambah apabila permasalahan PETI tersebut dibiarkan tetap berlarut.

Saat ini menggambarkan jika Kalbar ini pertumbuhan ekonominya bagus, tambang emasnya banyak, namun menurutnya bagaimana hal ini dapat dikelola agar menjadi baik.

“Kalau ini dicari para aktor intelektual, para pemilik modal, itu yang harus dicari dan diberi hukuman,” katanya lagi.

Akan berbeda urusannya menurutnya jika bagi para penambang yang bekerja untuk urusan perut. Untuk itu di wilayah tertentu dapat dijadikan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR).

“Dalam rangka memfasilitasi ini, saya selaku kepala daerah akan memperhatikan apa yang menjadi saran-saran dari kepala daerah, LSM dan kepolisian. Hanya saja tinggal menyelaraskan saja melalui rapat koordinasi yang kita lakukan melalui rapat yang dilaksanakan pada puasa hari  pertama ini,” tambahnya. (rah)