Tera Ulang Kembali Berjalan

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 463

Tera Ulang Kembali Berjalan
Kadiskumdag Pontianak, Haryadi. (SP/Balasa)
PONTIANAK, SP – Layanan tera dan tera ulang di UPTD Kemetrologian di Kota Pontianak kembali berjalan. Unit yang kini berada di bawah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak ini sudah mendapat legalitas lewat Cap Tanda Tera (CTT) dan permasalahan asetnya telah selesai.

“Disperindag lewat UPTD Kemetrologian sudah boleh dan sah melakukan tera dan tera ulang karena kita sudah mendapat Cap Tanda Tera (CTT),” kata Kepala Diskumdag Pontianak, Haryadi Tri Wibowo, Kamis (17/5).

Haryadi menjelaskan CTT sudah diterima dari Direktorat Kemetrologian Kementerian Perdagangan. Denga diberikannya cap tersebut, unit yang ada bisa melakukan tera ulang SPBU, tera timbangan di pasar dan lainnya. Pengusaha dan pedagang tidak perlu lagi bekerja sama dengan BMSL Banjarmasin.

“Aset dalam proses, tapi yang penting kita sudah bisa melakukan operasional,” imbuhnya.

Dia menerangkan beberapa bulan lalu pihaknya belum bisa melakukan operasional lantaran aset belum diserahkan dan CTT belum didapat dari Direktorat Kementrologian. Termasuk Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU).

“Apa yang selama ini jadi polemik sudah beres. Kita mengedepankan pelayanan, karena dalam undang-undang, konsumen perlu dilayani,” tegasnya.

Berdasarkan laporan Ombudsman Perwakilan Kalbar, sejumlah aset peralatan di UPTD Kemetrologian di Jalan Gusti Sulung Lelanang mengalami kerusakan. Haryadi menjelaskan pihaknya sudah melakukan verifikasi dan validasi. Sebagai pembina kemetrologian yang ada di Pontianak, dia memastikan akan mencari jalan terbaik.

“Kalau rusak akan kita perbaiki, yang tidak jalan akan dijalankan. Kita akan berdayakan para ahli penera yang ada,” pungkasnya.

Sengkarut pengelolaan Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak bermula dari belum diserahkannya aset tersebut dari Pemerintah Provinsi Kalbar ke Pemerintah Kota Pontianak. Di mana semestinya sejak 2 Oktober 2016 aset sudah diberikan sebagai amanah Undang-undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Ombudsman Kalbar sampai sempat memberikan teguran dan menginisiasi forum diskusi dengan mengundang kedua belah pihak dan wakil dari kementerian. Dalam kajian mereka, gedung metrologi legal ini terbengkalai dan tidak terawat. Beberapa ruang kotor berantakan dan menguar aroma tak sedap. Alat-alat metrologi legal yang sudah setahun tak beroperasi seperti rongsokan. Padahal ada beberapa alat yang mesti dijaga suhunya. Namun pendingin udara di ruangan itu sudah dibongkar dan dipindahkan ke tempat lain oleh Pemerintah Provinsi Kalbar.

Perwakilan Kementerian Perdagangan yang ikut dalam forum tersebut pun sempat melakukan studi kasus soal estimasi kerugian akibat timbangan salah penunjukan (kurang) akibat tidak dilakukan tera ulang. Berdasarkan data hasil survei Kemendag tahun 2016, di Pontianak ada 17 pasar dengan jumlah pedagang mencapai 5.126 orang dan 602 orang Pedagang Kaki Lima.

Dengan asumsi pemilik timbangan ukur di pasar hanya mencapai 80 persen dan satu pedagang hanya punya satu timbangan, berarti ada sekitar 4.582 timbangan. Jika setiap timbangan karena tidak ditera ulang salah penunjukannya untuk setiap kilogram sebanyak 100 gram, dan setiap pedagang melayani rata-rata 10 pembeli sehari, dan tiap pembeli membeli 5kg untuk sembako dengan harga per kilogram Rp10 ribu, maka masyarakat mengalami kerugian Rp876 Miliar, terhitung sejak 30 Oktober 2016.

Dari kajian yang dilakukan, aset belum diserahkan lantaran belum tuntasnya proses pengalihan Personel, Pendanaan, sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Pemerintah Kota Pontianak. Akibatnya, pengguna layanan tera terpaksa mengajukan tera ke Balai Standardisasi dan Metrologi Legal Wilayah III di Banjarbaru, Kalsel. Waktu dan biaya pun relatif lebih besar. (bls)