Badan Publik Diharuskan Membuka Tiap Informasi

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 592

Badan Publik Diharuskan Membuka Tiap Informasi
FGD Komisi Informasi. (SP/Jaka)
PONTIANAK, SP - Komisi Informasi Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang penyelesaian sengketa informasi, di Hotel Golden Tulip Pontianak, Jumat (25/5).

Kegiatan FGD ini bertujuan  membangun pemahaman pentingnya informasi publik dalam meningkatkan kualitas pribadi dan lingkungan sosial. Selain itu, tujuan lainnya, mendorong penggunaan UU Nomor 14/2008 dan aturan turunannya sebagai instrumen dalam menjamin akses informasi.

Koordinator Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, KI Kalbar, Syarif Muhammad Herry mengatakan,  Undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang  Keterbukan Informasi Publik (KIP) mengamanahkan bahwa tiap badan publik diharuskan untuk membuka tiap jenis informasi publik yang bersifat terbuka.

"Badan publik wajib menyediakan informasi yang sifat terbuka setiap saat," ujar Syarif Muhammad Hery.

Dikatakan dia, jika informasi yang wajib disediakan ini tidak tercantum. Maka, masyarakat diperbolehkan untuk meminta informasi itu kepada badan publik tersebut, dengan cara, bisa melalui tertulis, telepon, email dan sebagainya.

"Apabila itu tidak dijawab, masyarakat juga dijamin oleh UU KIP, dan diperbolehkan menyengketakan informasi publik itu kepada Komisi Informasi," ujarnya. 

Ia mengatakan, dalam upaya pemenuhan hak tersebut, badan publik berkewajiban melakukan pelayanan informasi publik, baik secara aktif dengan mendiseminasikan informasi melalui media-media yang aksesibel, maupun secara pasif dengan menyediakan dan memberikan pelayanan permohonan informasi publik ketika diminta.

Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, KI Kalbar, Abang Amirullah mengatakan, meskipun UU KIP tersebut terbit 10 tahun Ialu, yang juga diperkuat oleh aturan turunan lainnya. Namun, masih banyak kasus yang menunjukkan ketertutupan badan publik.

Di Kalimantan Barat, meskipun terjadi penurunan sengketa informasi publik antara tahun 2016 (21 sengketa) dengan tahun 2017 (11 sengketa).


"Angka tersebut menunjukkan masih adanya resistensi untuk berbagi informasi publik. Menurunnya jumlah sengketa tidak dapat digunakan sebagai indikator bahwa badan publik telah membuka diri dalam penyelenggaraan organisasinya," terangnya.

 Disamping itu, kata dia angka tersebutpun belum mengakomodir masyarakat yang membutuhkan informasi publik, namun tidak tahu cara mengakses informasi tersebut, ataupun tahu tapi tidak menyengketakannya. (jek)