KPU Provinsi yang Baru Diprotes

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 668

KPU Provinsi yang Baru Diprotes
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Maskendari, Anggota DPRD Kalbar 
“Kami berencana melakukan aksi karena keputusan KPU RI mengabaikan realitas politik di Kalbar. Kami menduga KPU RI ikut andil dalam menambah potensi kerawanan dalam politik lokal,”

AR Muzammil, Ketua Timsel Calon Anggota KPUD Kalbar 
“Tugas Timsel selesai setelah sepuluh nama calon Anggota KPU Kalbar diserahkan ke KPU RI pada tanggal 10 April 2018. Selanjutya penentuan lima komisioner terpilih itu adalah wewenang KPU RI,”

PONTIANAK, SP
– Pelantikan lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar diprotes, karena dianggap tidak representasi dari kelompok yang ada di Kalimantan Barat. Juga tidak memperhatikan faktor sosiologis dan politik di Kalbar.  

Fungsi dan tugas utama KPU Provinsi diantara, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. 

Ketua Pemuda Katolik Komda Kalbar, sekaligus anggota DPRD Kalbar, Maskendari menyatakan, nama-nama yang terpilih tidaklah representatif dan dianggap mengabaikan aspek sosiologis di Kalbar. KPU dinilai telah bertindak tidak demokratis dalam menetapkan komisioner di Kalbar.

"Komisioner yang baru ini memiliki risiko politik yang tinggi. Ini berdampak pada stabilitas politik di daerah," ujarnya kepada Suara Pemred, Kamis (24/5).

Ia menilai, KPU RI tidak mempertimbangkan risiko politik dalam menentukan komisioner KPU Kalbar. Padahal, Polri dan Bawaslu telah menempatkan Kalbar sebagai satu dari tiga provinsi yang rawan stabilitas politiknya. 

"Kami melihat KPU tidak peka atas hal tersebut," ujarnya. 

Maskendari secara tegas menolak keputusan KPU RI, atas penetapan nama-nama komisioner KPU Kalbar yang baru ini. 

Pihaknya meminta KPU RI meninjau ulang keputusan terkait penetapan nama-nama tersebut. Bila perlu, KPU RI menganulir keputusan tersebut.

"Kami berencana melakukan aksi karena keputusan KPU RI mengabaikan realitas politik di Kalbar. Kami menduga KPU RI ikut andil dalam menambah potensi kerawanan dalam politik lokal," tudingnya. 

Terkait seperti apa aksi yang akan dilakukan, Maskendari mengatakan, pihaknya akan menyegel kantor KPU Kalbar. “Kami akan segel kantor KPU Kalbar. Kami juga menolak kehadiran KPU RI ke Kalbar,” ujarnya.

Meskipun demikian, Maskendari mengatakan, pihak tetap menghormati keputusan KPU RI atas penetapan nama-nama itu. Ia berharap, komisioner KPU Kalbar yang baru, bisa bekerja secara profesional dan proporsional.

“Tetapi, kami ingatkan agar komisioner tidak bermain api,” ujarnya. 

Sudah Transparan

Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPUD Kalbar, AR Muzammil enggan mengomentari sikap pemuda Katolik yang menolak keputusan KPU RI atas penetapan nama-nama komisioner KPU Kalbar yang baru.

Muzammil mengatakan, tak memiliki kewenangan untuk mengomentari hal tersebut. Tugas Timsel sudah selesai, begitu sudah ditentukan nama calon anggota KPU yang masuk sepuluh besar.

“Tugas Timsel selesai setelah sepuluh nama calon Anggota KPU Kalbar diserahkan ke KPU RI pada tanggal 10 April 2018. Selanjutya penentuan lima komisioner terpilih itu adalah wewenang KPU RI,” ujar Muzammil kepada Suara Pemred.

Dia menegaskan, penetapan sepuluh nama sudah sesuai dengan aturan yang ada. Juga sudah sesuai dengan semua prosedur dari seluruh proses.

Jaga Integritas

KPU RI melantik 86 anggota KPU Provinsi yang akan bertugas di 16 provinsi di Indonesia, periode 2018-2023. KPU melantik anggota KPU Provinsi di 18 provinsi lainnya hingga tahun depan.

"Ini kenapa dilakukan bertahap? Karena memang undang-undang yang lama mengatur KPU yang sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah, itu dia [masa tugasnya] diperpanjang sampai Pilkada-nya selesai," kata Ketua KPU Pusat, Arief Budiman di Jakarta, Kamis (24/5).

Ke-86 Anggota KPU Provinsi yang dilantik antara lain berasal dari Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Dari keseluruhan anggota yang dilantik, terdapat anggota yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai anggota KPU, dan ada yang benar-benar baru. Untuk itu, Arief berpesan agar masing-masing anggota bisa menjalin komunikasi dengan baik.

"Saya minta mereka saling mengenal, bisa bekerja sama, bukan hanya karena latar belakangnya berbeda, karena yang dilantik juga gabungan antara anggota KPU yang lama dan anggota KPU yang baru,” kata Arief.

Selain itu, Arief pun meminta kepada anggota yang dilantik untuk memegang prinsip integritas dan transparansi. Menurutnya, dua hal itu merupakan faktor kunci Pemilu yang berkualitas.

"Kepercayaan publik juga akan tumbuh pada penyelenggara Pemilu dan proses Pemilunya," terang Arief.

Ketua KPU Arief Budiman memimpin langsung proses pelantikan. Dalam acara hadir juga komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, Evi Novida Ginting Manik, Viryan Aziz, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, Hasyim Asyari. Hadir pula Ketua Bawaslu, Abhan dan Ketua Komisi II Zainudin Amali. (bls/iat/nak/tir/lis)

Selama Profesional Tidak Masalah

Bong Chin Nen, anggota DPRD Kalbar dari Partai Golkar mengatakan, dalam seleksi dan menetapkan anggota KPU, tidak harus melihat keterwakilannya dari mana atau mewakili golongan-golongan tertentu. Sebagai penyelenggara Pemilu, selama  yang terpilih dapat bekerja profesional hal itu tidak masalah.

“Saya pikir begini, tidak ada kita menuduh siapa dan kaji siapa, yang jelas untuk pelayanan umum, siapa saja boleh melayani orang lain. Konsep berpikir kita seperti itu. Jadi istilahnya tidak harus perempuan melayani perempuan, laki-laki melayani laki-laki,” ujarnya.

KPU merupakan organisasi profesional. Selama mereka bekerja secara proporsional dan professional, siapa pun anggotanya tidak masalah.

“Tidak ada pengaruh apa-apa kok. Apakah boleh KPU memenangkan salah satu calon? Kan tidak. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Karena mereka harus bekerja sesuai aturan,” ujarnya. 

Menurutnya, kalaupun ada protes atau keberatan dari pihak lain terkait penetapan anggota KPU, hal itu sah-sah saja dilakukan. Menyampaikan aspirasi di negara ini boleh-boleh saja. Namun harus digarisbawahi, tidak boleh bertindak anarkis.

“Ya sah-sah saja jika ingin menyampaikan aspirasi di negara ini. Jika ingin protes bertindaklah dengan cara-cara yang elegan, jangan ada yang bersifat anarkis,” tuturnya. (jee/lis)