Pengamat: Penetapan Komisioner KPU Tak Perlu Mewakili Golongan Apapun

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 763

Pengamat: Penetapan Komisioner KPU Tak Perlu Mewakili Golongan Apapun
Logo KPU. (net)
PONTIANAK, SP - Menanggapi ketidakpuasan Pemuda Katolik Kalbar terkait penetapan komisioner KPU Kalbar, pengamat politik Untan, Usmulyadi mengutarakan pendapatnya.

Menurutnya, KPU bukanlah harus mewakili golongan-golongan ataupun kepentingan tertentu. Tapi sebagai penyelenggara Pemilu yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan etnisitas, suku, agama.

"Kalau seandainya KPU pusat dalam memberikan keputusan itu sejalan dengan  apa yang sudah diatur oleh UU dan peraturan, segala sesuatunya menurut KPU pusat sudah memenuhi kriteria dan persyaratan kenapa tidak, sesuatu yang wajar-wajar saja," katanya.

Sebab kata Usmul, KPU pusat dalam menentukan lulus atau tidak memiliki kriteria yang tidak sembarangan. Diuji kompetensinya, kemampuannya, baik dalam wawancara, maupun dari penguraian pemaparan visi misinya. Selagi itu dilaksanakan dengan benar dan itu memenuhi semua ketentuan yang ada tidak masalah.

"Karena tidak ada ketentuan KPU harus mengakomodir semua kepentingan suku, ras atau agama. Jadi bentuk protes itu menurut saya adalah protes yang salah," katanya. 

KPU sebagai penyelenggara Pemilu, tidak ada bobot kepentingan terhadap etnisitas dan sebagainya. Sebab harus berlaku netral sesuai dengan fungsi dan perannya yang diatur oleh UU.

Usmulyadi menegaskan, keberatan itu bisa dilakukan jika penetapan ini tidak didasari oleh fakta dan data yang valid dan sah. Serta melanggar ketentuan aturan main yang sudah ditetapkan.

"Tapi selagi itu masih berjalan diatas rule of the game yang diatur oleh UU ya sah-sah saja," katanya.

"Ndak ada hak organisasi-organisasi mengatasnamakan agama, etnisitas, tidak ada dasar yang kuat. Karena tidak ada persyaratan yang mengatur tentang itu," tegasnya.

KPU netral sebagai penyelenggara Pemilu harus netral melaksanakan segala sesuatu yang sudah diatur oleh undang-undang. Tahapan-tahapan Pemilu dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan dan aturan main yang sudah ditetapkan oleh UU, itu yang harus dilaksanakan.

"Bukan keberpihakan, tidak boleh ada keberpihakan oleh KPU. Karena dia penyelenggara Pemilu, tidak bisa ikut campur terhadap perilaku memilih pada masyarakat," pungkasnya. (rah)