Usulan Raperda Perlindungan Nelayan Disetujui

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 421

Usulan Raperda Perlindungan Nelayan Disetujui
PANDANGAN FRAKSI - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Anton Situmorang membacakan padangan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan terhadap Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kalimantan Barat, Rabu (6/6). (SP/Nana)
PONTIANAK, SP - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat kembali mengelar Rapat Paripurna Interen Penetapan Keputusan DPRD terhadap Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat menjadi Raperda Prakarsa DPRD tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan di Kalimantan Barat, Rabu (6/6)

Jawaban fraksi-fraksi atas Raperda tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Anton Situmorang setelah Raperda dipelajari secara seksama

Menurut Anton, tanggapan seluruh fraksi diberikan berdasarkan atas saran dan pendapat seluruh  fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang disampaikan terhadap usulan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana yang dimaksud. 

"Kami sangat berterima kasih bahwa semua fraksi berpendapat yang sama dengan pengusul bahwa Raperda ini sangat penting. Artinya, dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, upaya ini juga bisa menunjang perekonomian nasional pada umumnya dan perekonomian  daerah Kalimantan Barat, serta mewujudkan kesejahteraan nelayan, " ujar Anton. 

Anton mengatakan, lewat persetujuan tersebut, keputusan itu diharapkan dapat berperan dalam mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, agar dapat memberikan kontribusi dalam melindungi masyarakat nelayan dan keluarga mereka. 

"Peraturan daerah ini memberikan dasar hukum yang mempunyai landasan kuat untuk diperjuangkan dan perlu direalisasikan. Oleh karena itu, Raperda dimaksud perlu dibahas pada tingkat- tingkat pembahasan selanjutnya, " lanjut Anton. 

Dalam pembahasan selanjutnya nanti, diharapkan bisa lebih dilakukan penyempurnaan dan mempertajam subtansi maupun perumusannya, sehingga menghasilkan regulasi yang tidak bertentangan dengan regulasi yang di atasnya, serta mudah untuk diimplementasikan. 

"Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat tujuan dan prinsip yang perlu dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain, pemerintah daerah perlu untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan," terangnya.

Karena itu, pemberian hak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi perhatian. 

Di samping itu, kata Anton, beberapa catatan dari fraksi-fraksi juga  harus diperhatikan dan senantiasa menjadi bagian dalam proses pembahasan selanjutnya sebagai bagian tak yang terpisahkan dalam penyampaian jawaban. 

Telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 134 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 yang menyatakan bahwa peraturan tentang Tata Tertib DPRD diharapkan paling lama tiga bulan terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.

"Dan sehubungan dengan telah disampaikannya penjelasan badan pembentukan peraturan daerah tentang peraturan tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 4 Juni 2018 yang lalu, maka atas saran dan pendapat fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat tentang peraturan tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya," tutup Anton. (nak/bob)