KI Kalbar: Keterbukaan Informasi Publik Masih Belum Terwujud Maksimal

Ponticity

Editor Indra W Dibaca : 708

KI Kalbar: Keterbukaan Informasi Publik Masih Belum Terwujud Maksimal
Komisi Informasi (KI) Kalbar saat mengelar monitoring dan evaluasi. (SP/Nak)
PONTIANAK, SP - Keterbukaan Informasi Publik di tengah kemajuan dan demokrasi mestinya adalah sebuah keniscayaan. Namun sampai hari ini nyatanya kita masih harus berjuang keras untuk mewujudkan itu semua.

Dari hasil pemaparan yang dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) Kalbar saat melakukan monitoring dan evaluasi serta pemeringkatan Badan Publik 2018 terhadap badan-badan terbuka di Provinsi Kalbar, diketahui bahwa pada tahun 2017 yang yang lalu baru sekitar 50 persen badan publik yang benar-benar menerapkan keterbukaan informasi publik ini.

Kegiatan ini sendiri dilakukan oleh KI Kalbar untuk mengetahui sejauh mana informasi yang dilakukan oleh badan-badan publik.

"Monitoring ini adalah upaya kita untuk mendorong keterbukaan informasi di Kalbar," ujar Ketua Komisi Informasi Kalbar, Rospita Vili Paulyn, Jumat (8/6).

Rospita menjelaskan bahwa ada sembilan kategori badan publik yang akan dimonitoring. Di antaranya, ASN, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, lembaga vertikal, partai politik, komisi penyelenggara pemilu, lembaga non struktural, lembaga struktural dan pemerintah kabupaten/kota.

"Muara akhirnya dari monitoring yang kita lakukan ini adalah bahwa kami akan memberikan penganugrahan  kepada badan-badan publik dengan masing-masing kategori untuk lima yang terbaik," katanya.

Upaya ini kata Rospita merupakan bagian dari reword, atau apresiasi yang diberikan KI kepada badan publik yang sudah melakukan keterbukaan informasi di badan publiknya. Sedangkan kepada badan-badan publik lainnya akan diumumkan kepada publik, namun tidak dengan nilai tetapi dengan warna.

"Untuk yang warna hijau artinya sudah 75 persen keterbukaan informasinya.  Warna kuning di bawah 75 persen. Sedangkan untuk yang warna merah kerbukaan informasi yang mereka lakukan masih di bawah 50 persen," jelasnya.

Adapun hasil dari monitoring dan evaluasi pemeringkatan ini akan disampaikan kepada gubernur dan DPRD provinsi Kalbar. Serta masyarakat luas, agar masyarakat juga bisa menilai langsung tingkat informasi yang sudah dilaksanakan oleh badan publik yang ada di Kalbar.

"Monitoring ini kami lakukan kurang lebih terhadap 320 badan publik. Itu sudah masuk datanya kepada kami, namun akan terus bertambah apabila ada informasi baru terhadap badan-badan publik," jelasnya. (nak)