Paslon Saling Klaim lewat Survei

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 537

Paslon Saling Klaim lewat Survei
Grafis ( Koko/Suara Pemred )
Ketua Tim Pemenangan Milton-Boyman, Surianyah
"Ketiga Paslon misalnya di Pilgub memang menunjukan hasil (survei) yang berbeda-beda. Tujuannya untuk menyemangati calon yang diusung, yang kedua untuk menakuti lawan."

Peneliti Poltracking, Hendra Yasin
"Sebagaimana hal sering kami tekankan dalam lembaga kami akurat, kredibel dan kompeten.  Sehingga data yang kami sajikan bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi publik, sebagaimana hasil survei kami yang senantiasa mewarnai blantika perpolitikan tanah air."

PONTIANAK, SP
– Jelang hari Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat 27 Juni 2018, para pasangan calon saling klaim unggul dalam elektabilitas. Masing-masing calon KB 1 ini menampilkan hasil survei sebagai dasar klaim mereka. Dua survei yang belakangan ramai adalah riset Poltracking dan Cirus Surveiors Grup (CSG).

Keduanya mengeluarkan hasil survei elektabilitas tiga Paslon yang ikut dalam Pilkada, yakni Milton Crosby-Boyman Harun, Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot dan Sutarmidji-Ria Norsan. Namun hasil survei tersebut saling bertolak belakang.

Dari survei Poltracking, terkait dengan elektabilitas, pasangan Sutarmidji-Ria Norsan meraih 53,5 persen, disusul pasangan Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot 32,3 persen dan pasangan Milton Crosby- Boyman Harun 5,4 persen. Di sisi lain, ada sebanyak 8,8 persen responden yang tidak memberikan jawaban (undecided voters).

Sementara menurut Cirus Surveiors Grup (CSG), elektabilitas Karolin-Gidot dalam survei ini paling tinggi, yakni sebesar 45,3 persen. Selisih elektabilitasnya kisaran 2,3 persen dengan Midji-Norsan yang memiliki angka elektabilitas 43 persen. Sedangkan jumlah pemilih yang memilih Milton Boyman sebanyak 6,13 persen. Namun masih terdapat 4,9 persen pemilih yang belum menentukan pilihannya.    

Perbedaan hasil survei ini lantas bikin bingung. Siapa yang sebenarnya unggul. 

Sekretaris Koalisi Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Midji-Norsan, Prabasa Anantatur mengatakan soal survei yang dilakukan oleh Poltracking, dia memiliki data detail pelaksanaan survei, di mana lokasi dan sasarannya. Menurut hasil survei tersebut, pasangan Kalbar Baru Midji-Norsan, unggul.

“Yang jelas hasil survei Poltracking yang dilakukan pasangan nomor tiga saat sekarang hasil kerja tim, koalisi, relawan dan seluruhnya, kandidat ini cukup signifikan naik,” ucapnya, Senin (18/6).

Kenaikan tersebut didasarkan pada beberapa hasil survei yang dilakukan sejak jauh hari. Menurutnya, elektabilitas meningkat berkat dorongan dan kekompakan dari semua tim dengan relawan dan keinginan masyarakat Kalbar.

“Itulah cermin yang akan nanti terjadi pada tanggal 27 Juni,” katanya.

Masyarakat saat ini menurutnya telah menetapkan pilihan terhadap Kalbar yang menginginkan suatu perubahan. Untuk memperoleh kemenangan, pihaknya tinggal memantapkan tim koalisi. Termasuk untuk menjaga situasi dan kondisi yang kondusif.

Prabasa mengatakan timnya tidak merasa was-was terhadap hasil survei CSG yang menempatkan Karolin-Gidot pada posisi puncak. Dia jauh lebih yakin kondisi di lapangan berdasarkan hasil survei Poltracking.

“Saya tidak dapat memberikan komentar terkait hasil survei yang dilakukan CSG, kita tidak tahu secara pasti data pengambilan survei tersebut, terkait lokasi dan juga teknik pengambilan datanya,” ungkapnya.

Menurutnya, paling penting kini adalah tim koalisi menjaga semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau pun masyarakat apabila ada kecurangan dalam pesta demokrasi. Kecurangan yang dia maksud seperti politik uang dari oknum tertentu. Bila kedapatan, harus segera dilaporkan ke aparat keamanan dan pihak yang berwajib.

“Jadi kita sudah minta. Kandidat gubernur dan wakil gubernur memerintahkan semua relawan masyarakat Kalimantan Barat jangan diciderai pemilihan gubernur wakil gubernur ini dengan melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU dan Panwas,” tegasnya.

Sementara itu, Timses Paslon Karolin-Gidot, M Jimmy, mengatakan pihaknya tidak bisa menampik hasil survei yang dikeluarkan siapa pun. Tiap lembaga menurutnya punya segmentasi tertentu yang dikejar. Misalnya saja Poltracking yang mencatat keunggulan elektabilitas Midji-Norsan.

“Bisa-bisa saja itu mungkin segmen yang mereka datangi kebetulan persis tempatnya si Midji-Norsan, begitu pun sebaliknya,” katanya.

Menurutnya, survei CSG yang mengungkapkan Karolin-Gidot unggul lantaran segmentasinya lebih kepada daerah pedalaman. Sementara kerja Poltracking lebih banyak di masyarakat perkotaan dan wilayah pesisir pantai.

“Tentulah ada perbedaan, namanya juga survei,” imbuhnya.

Dia menilai, hasil survei tersebut tidak juga semata-mata dapat jadi patokan. Hasil akhir tetap ada pada pemilihan dan penghitungan suara.

“Kita lihat saja, bahwa itu diduga-duga, bahwa itu direka-reka, bahwa itu di survei dan ditanya sana-sini dengan responden yang tidak terlalu banyak, saya pikir itu membuat dia punya margin error itu akan berubah-ubah,” tuturnya.

Menurutnya, masyarakat harus membiarkan proses tetap berjalan, lantaran semua akan dibuktikan tanggal 27 Juni 2018 di TPS. Dia menambahkan timnya melakukan survei sendiri untuk jadi bahan internal partai maupun tim kampanye. Hasil survei itu lantas menjadi salah satu acuan untuk bekerja lebih keras dan mawas diri.

“Sejak ditetapkan menjadi pasangan calon tentu mereka turun dan bekerja, nah itulah hasil potretnya sementara ini. Potret daripada turun ke lapangan, bertemu masyarakat,” imbuhnya.

Tanggapan biasa malah muncul dari timses Paslon Milton-Boyman, Suriansyah. Dari kedua survei yang ada, pasangan tersebut elektabilitasnya tak sampai tujuh persen. Dia mencibir perbedaan hasil survei biasa terjadi. Apalagi kalau lembaga survei dibiayai oleh Paslon atau partai politik pendukung. 

"Ketiga Paslon misalnya di Pilgub memang menunjukkan hasil (survei) yang berbeda-beda. Tujuannya untuk menyemangati calon yang diusung, yang kedua untuk menakuti lawan," jelas Surianyah. 

Maka dari itu, dia menilai wajar jika hasil survei berbeda, walau jumlah responden, metodelogi dan margin error yang kurang lebih sama. 

"Jadi menanggapi hal ini biasa-biasa saja. Yang penting tetap bekerja untuk calon masing-masing. Biasanya masing-masing Paslon meminta konsultan untuk melakukan survei atau partainya bekerja sama dengan lembaga survei untuk mengadakan survei dan merilis hasil survei," tuturnya.

Khusus BPD Gerindra Kalbar, dia menjelaskan tidak meminta lembaga survei melakukan penelitian. Namun dirinya tidak tahu, apakah Paslon melakukan survei atau tidak. 

"Saya tidak tahu dengan Paslon. Apakah langsung berhubungan dengan pihak konsultannya. Saya belum bisa konfirmasi terkait dengan itu," kata Suriansyah.

Menurut Surianyah, hasil survei yang dirilis seharusnya merupakan reprensentasi dari kampanye yang sudah dilakukan oleh masing-masing Paslon. Walau survei yang dilakukan mempunyai margin error. 

Klaim Akurat

Peneliti Poltracking Indonesia, Hendra Yasin mengatakan pihaknya menyelenggarakan survei elektabilitas tersebut pada 25-30 Mei 2018 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden. Yang mana klaster survei yang dilakukan pihaknya menjangkau seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalbar. 

"Kita melakukan survei di 12 kabupaten dan 2 kota seluruh Provinsi Kalbar secara proporsional berdasarkan data jumlah populasi pemilih terakhir dan margin of error (MoE) 2,89 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih," jelas Hendra, Senin (18/9).

Terkait dengan adanya perbedaan antara hasil survei Poltracking dan Cirus dirinya enggan menanggapi. Hanya saja Hendra menambahkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaganya, pihaknya senantiasa konsisten menjaga data dan dirinya berkeyakinan yang disampaikan kepada publik, merupakan data yang benar-benar akurat. 

"Sebagaimana hal sering kami tekankan dalam lembaga kami akurat, kredibel dan kompeten.  Sehingga data yang kami sajikan bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi publik, sebagaimana hasil survei kami yang senantiasa mewarnai blantika perpolitikan tanah air," tuturnya.

Dirinya memastikan survei Poltracking sudah sesuai dengan kaidah. Bahkan tiap melakukan survei, sedari awal memastikan proses yang ada berjalan baik dan benar. 

"Kami memastikan sejak dalam penentuan populasi, sampel, metode, perekrutan surveyor, penginputan, spotcheck, hingga penyajian data, kami jaga betul. Dan hal itu bisa ditelusuri dari rekam jejak Poltracking Indonesia dan pendirinya," tutupnya.

Sebelumnya, Lembaga Survei Cirus Surveiors Grup (CSG) memaparkan rilis survei terbarunya terhadap dengan hasil persepsi publik terhadap cagub dan cawagub Kalbar pasca debat kandidat tahap dua. Di mana elektabilitas pasangan Karolin-Gidot unggul dibanding pasangan Midji-Norsan.

"Debat publik Calon Gubenur dan Wakil Gubenur Kalbar merupakan salah satu momentum penting dalam proses Pilkada Kalbar. Debat tersebut jelas mempengaruhi persepsi publik terhadap calon pemimpin Kalbar yang akan dipilihnya nanti," kata Direktur Cirus Surveiors (CSG), Kadek Dwita Apriani.
    
Survei diselenggarakan pada akhir bulan Mei 2018 dengan menggunakan metode multi stage random sampling. Jumlah sampel pada survei ini sebanyak 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk tingkat margin of error (MOE) sendiri sebesar 3,2 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Hasilnya, elektabilitas Karolin-Gidot dalam survei ini sebesar 45,3 persen. Selisih elektabilitasnya di kisaran 2,3 persen dengan Midji Norsan yang memiliki angka elektabilitas 43 persen. Sedangkan jumlah pemilih yang memilih Milton Boyman sebanyak 6,13 persen. 
    
Namun masih terdapat 4,9 persen pemilih yang belum menentukan pilihannya dan akan menjadi salah satu penentu pada kontestasi ini. Selain itu, terdapat 10 persen pemilih yang masih mungkin mengubah pilihannya karena alasan program kandidat lain yang lebih menarik. 

"Oleh sebab itu, debat publik terakhir akan menjadi sangat penting bagi cagub dan cawagub guna meyakinkan pemilih mengenai programnya," ungkapnya. (rah/iat/bls)

29.169 Personel Amankan Hari Pemilihan

Sebanyak 29.169 personel akan mengamankan hari pemilihan 27 Juni 2018 mendatang. Jumlah itu terdiri dari 4.337 personel Polri, 1.500 personel TNI dan 23.332 personel Linmas. Semuanya akan dikerahkan di 11.666 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Persiapan para personel telah dilakukan dengan menggelar apel Pasukan Operasi Mantap Praja 2018 di Lapangan Alun-alun Kapuas, Pontianak beberapa waktu lalu.

Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono mengungkapkan pihaknya mengedepankan tindakan preentif dan preventif dalam bertugas. Dalam pengamanannya, sengaja melibatkan kegiatan intelijen, penegakan hukum, kurasi dan rehabilitasi dengan memberdayakan seluruh potensi negara. Dia mengatakan keamanan dalam pemilihan merupakan kebutuhan hakiki bagi manusia.

“Tidak ada orang yang ingin terganggu, terancam, terusik. Semuanya kita ingin aman. Semua kegiatan apa pun yang ingin kita laksanakan kita punya keyakinan bahwa apa yang ingin saya raih, apa yang  ingin saya kerjakan itu dalam bungkusannya adalah aman,” jelasnya.

Dia menjelaskan Pilkada bagi Kalimantan Barat bukan hal baru. Pemilihan Gubernur secara langsung sudah tiga kali dilakukan. Hal itu menunjukkan bahwa sudah ada pengalaman terkait pelaksanaan Pilkada. Di mana semuanya dapat dilalui dengan aman.

“Ini menunjukkan bahwa warga Kalbar benar-benar dapat menjaga satu bentuk keinginan yang besar untuk membangun Provinsi Kalimantan Barat,” katanya.

Irjen Pol Didi Haryono berpendapat tak hanya Pilgub, lima Pilkada lain punya narasi yang sama. Warga menurutnya sudah mengetahui siapa yang akan dipilih. Tentu calon yang benar-benar memiliki kredibilitas, integritas, kompetensi dan memiliki sense of responsibility terhadap kotanya.

“Kalbar melaksanakan Pilkada ini bukan barang hal yang baru, adalah hal yang sudah kesekian kalinya, sudah berulang dan itu semuanya lancar,” tegasnya.

Dia berharap semua pelaksanaan yang menginginkan kemajuan di Kalbar, dapat mengawal jalannya tahapan Pilkada. Operasi Mantap Praja 2018 sendiri merupakan operasi khusus Pilkada serentak di Kalbar. Antisipasi sudah dilakukan dengan pemetaan dari tingkat desa.

“Saya rasa kalau rawan ya, gak ada yang rawan. Karena masyarakat kita sudah mengerti semua. Tinggal kita-kita lah yang sudah pernah mengalami, ada yang baru misalnya yang umur-umur baru 17, dia pemilih baru. Tinggal kita giring, kita kawal,” imbuhnya.

Menurutnya masyarakat yang sudah berpengalaman dalam Pilkada harus memberikan sosialisasi kepada pemilih-pemilih baru tentang aturan. Pihaknya memastikan netralitas kepolisian dalam hal ini. Semua sudah diatura dalam perundangan.

“Kami tidak akan melaksanakan namanya ikut terlibat, ikut dilibatkan, ikut melibatkan. Tidak ada, kita tetap netral dalam pelaksanaan Pilkada ini. Kita tidak terlibat dalam politik praktis. Kita harus mengamankan, menjaga kegiatan perpolitikan ini supaya lancar, aman dan sukses,” tegasnya. (rah/bls)

Komentar