Gubernur LIRA Kalbar Sebut Pelantikan Pengurus Baru Hoaks

Ponticity

Editor Indra W Dibaca : 636

Gubernur LIRA Kalbar Sebut Pelantikan Pengurus Baru Hoaks
Gubernur LIRA Kalbar, Karmin Hamade. (SP/Iat)
PONTIANAK, SP - Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kalbar periode 2015-2019, Karmin Hamade mengatakan, berita terkait rencana pelantikan pengurus LIRA pada tingkat DPW dan DPD yang baru adalah hoaks. Pelantikan itu tidak sesuai dengan aturan organisasi yang telah ditetapkan.

“Adanya berita terkait dengan pergantian pengurus DPW dan DPD itu adalah hoaks dan kami tidak akui. Ini sangat merugikan kami pengurus LIRA Kalbar yang selama ini sudah berbuat. Ini bisa membuat konflik di internal LIRA itu sendiri," kata Karmin, Rabu (20/6). 


Karmin menjelaskan pelantikan pengurus baru yang akan dikukuhkan pada Kamis (21/6) tanpa sepengetahuan pihaknya, dan melanggar anggaran dasar organisasi.

Apalagi, pergantian pengurus itu dilakukan saat masa jabatannya belum habis. SK kepengurusannya masih aktif dan berlaku sampai 2019.

"Saya berharap semua yang menerima undangan untuk tidak menghadiri pelantikan tersebut. Ini ada kezaliman yang dibuat di sini. Selama ini kami sudah mengenalkan LIRA kepada masyarakat, lalu dengan cara pergantian tanpa pengetahun ini sudah melanggar anggaran dasar," katanya.

Menurutnya apabila nantinya masih saja ada pelantikan pengurus yang baru. Pihaknya, serta jajaran DPW dan DPD akan tetap menjalankan roda organisasi. Artinya akan ada dualisme kepengurusan LIRA di Kalbar. 

"Kami siap diajak bermusyawarah tapi bukan dengan pengurus yang mau dilantik tersebut. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kami. Tapi dia melanggar kesepakatan tersebut. Sehingga kami minta jika ingin bermusyawarah lansung dengan Presiden LIRA untuk meluruskan Informasi yang sepihak itu," tegasnya. 

Karmin mengklaim kepengurusannya sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat. LSM ini ikut ambil bagian dalam beberapa kasus penegakan hukum, salah satunya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara di Kalbar. 

"Kita juga ikut mengangkat adanya pemalsuan dokumen E-KTP di Kubu Raya. Dengan adanya kepercayaan dan bukti kerja nyata ini. Kami berharap presiden LIRA untuk menyikapi persoalan dengan sebaik-baik mungkin," tukasnya. (iat)