Milton Janji Tingkatkan Indeks Demokrasi di Kalbar

Ponticity

Editor Indra W Dibaca : 430

Milton Janji Tingkatkan Indeks Demokrasi di Kalbar
Milton Janji Tingkatkan Indeks Demokrasi di Kalbar
PONTIANAK, SP - Calon Gubernur Kalbar nomor urut 1, Milton Crosby mengungkapkan, indek demokrasi Indonesia termasuk Kalbar mengalami penurunan. Sebab itu, ke depan hal itu harus diperbaiki.

"Ini harus ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya. Pertama, kami jelas sudah memulainya dengan mencalonkan diri sebagai kandidat Paslon Gubernur Kalbar yang nasionalis," kata Milton Crosby dalam debat kandidat tahap ketiga untuk Pilgub Kalbar, di Hotel Aston Pontianak, Kamis (21/6).

Mantan Bupati Sintang dua periode tersebut menambahkan, cara kedua untuk meningkatkan indeks Demokrasi di Kalbar yakni melalui pencerdasan demokrasi kepada masyarakat.

"Masyarakat harus kita berikan kebebasan untuk memilih. Tidak boleh ada tekanan. Apalagi ancaman. Politik SARA harus dihindari. Saya akan memberikan kesadaran politik kepada masyarakat Kalbar manakala nanti saya terpilih menjadi Gubernur," katanya.

Selain itu, Milton juga berkomitmen akan mendukung aparat penegakan hukum dalam melakukan penegakan hukum di Kalbar, dengan transparan dan berkeadilan.

"Saya sangat mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu. Siapa pun dia, jika bersalah harus di hukum sesuai aturan. Jika kami terpilih, kami akan mendorong aparat penegak hukum dalam memberantas praktik korupsi," tegasnya.

Menurut Milton, pencegahan praktik korupsi harus dimulai dari penerapan clean govermen atau pemerintahan yang bersih. Semua kegiatan pemerintahan, harus sesuai prosedur.

"Saya dan Pak Boyman sudah bersepakat tidak akan melibatkan pihak keluarga dalam pengerjaan proyek pemerintah. Saya pun sudah lakukan itu saat saya menjabat sebagai Bupati Sintang selama 10 tahun. Boleh di cek. Saya akan tegas. Tidak boleh ada fee dalam pengerjaan proyek pembangunan," katanya.

Kemudian mengenai persoalan maraknya konflik lahan antara masyaralat dan pihak korporasi, Milton pun juga punya konsep bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut.

"Menyelesaikan sengketa lahan ini, kuncinya komunikasi. Kedua pihak yang bersengketa harus duduk bersama. Pemerintah harus menjebatani komunikasi antar masyarakat dan korporasi yang bersengketa," pungkasnya. (abd)