Lewat Sebulan, Eksekusi Zulfadli Terkendala Salinan Putusan

Ponticity

Editor Indra W Dibaca : 486

Lewat Sebulan, Eksekusi Zulfadli Terkendala Salinan Putusan
Zulfadli. (Ist)
PONTIANAK, SP - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Pontianak, belum dapat melakukan eksekusi terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus korupsi anggaran Bansos dengan terpidana anggota DPR RI, Zulfadli.

Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejari Pontianak, Juliantoro eksekusi terhadap putusan tersebut belum dapat dilakukan karena masih menanti salinan lengkap putusan dari Mahkamah Agung.

“Untuk eksekusi putusan terpidana atas nama Ir Zulfadli kita masih menunggu salinan lengkap putusannya dari MA,” katanya pada Suara Pemred, Minggu (24/6).

Beberapa waktu lalu, Juliantoro sempat mengatakan bahwa salinan lengkap putusan tersebut paling lambat bisa didapatkan dalam satu bulan. Namun hingga saat ini, pihaknya belum mendapat konfirmasi dari MA, kapan salinan lengkap tersebut akan diberikan kepada Kejaksaan Negeri Pontianak.

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi kendala belum diberikannya salinan tersebut.

“MA dan pihak Tipikor yang lebih tahu, mereka punya SOP sendiri tentang jangka waktu penyampaian petikan atau salinan putusan ke penuntut umum dan terdakwa,” imbuhnya.

Sebelumnya dia juga sempat mengatakan bahwa eksekusi terhadap terpidana dapat dilakukan apabila terpidana bersedia dieksekusi tanpa menggunakan salinan putusan lengkap. Namun hingga saat ini menurutnya belum ada komunikasi dengan pihak terpidana.

“Yang bersangkutan seorang anggota DPR aktif, yang jelas pastinya kooperatif untuk menjalani pidananya. Kita berpikiran positif saja,” ucapnya lagi.

Dia mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi bahwa eksekusi nantinya melibatkan penuntut umum Kejari Pontianak dan Kejati Kalbar.

Juliantoro juga mengatakan bahwa pihaknya juga nanti akan berkoordinasi dengan pimpinan partai yang bersangkutan, dikarenakan Zulfadli merupakan anggota DPR RI aktif. 

“Saat ini sama-sama kita tunggu saja penyampaian salinan lengkap putusan yang bersangkutan, karena untuk eksekusi ini diatur dalam ketentuan pasal 270 KUHP, harus dengan salinan lengkap putusan,” pungkasnya. (rah)