Tes Masuk SMA Diberlakukan Nilai Zonasi, Siswa Disarankan Daftar Sekolah Terdekat

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 464

Tes Masuk SMA Diberlakukan Nilai Zonasi, Siswa Disarankan Daftar Sekolah Terdekat
PENDAFTARAN - Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di salah satu SMA di Bekasi. Pemerintah saat ini memberlakukan insentif atau penambahan nilai bagi para siswa yang akan mendaftar pada SMA/sederajat dengan sistem jarak sekolah terdekat
Ketua PGRI Kalbar, Samion
"Intinya zonasi itu dalam rangka pemerataan rekruitmen siswa baru, kedua masyarakat di sekitar itu diberikan kesempatan untuk bisa diterima"

PONTIANAK, SP - Pemerintah memberlakukan insentif atau penambahan nilai bagi para siswa yang akan mendaftar pada SMA/sederajat dengan sistem jarak sekolah terdekat dengan rumah. Siswa akan mendapatkan penambahan nilai yang besar.

Helpdesk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Dipo mengatakan bahwa sistem zonasi berlaku berdasarkan jarak calon siswa.

“Jadi semakin dekat dari sekolah, maka peluang diterima akan menjadi lebih besar,” ujar Dipo, kemarin.

Tahun sebelumnya, dilakukan pembatasan kuota bagi pendaftaran calon siswa. Namun saat ini hal itu tidak lagi diberlakukan. Jadi siswa dapat mendaftar lintas kabupaten atau kota, namun calon siswa tersebut tidak mendapat nilai insentif zonasi karena jarak di atas 25 kilometer.

Dalam hal ini, calon siswa yang sudah memilih SMA maka tidak dapat lagi mendaftar lintas SMK dan begitu pula sebaliknya. Jadi siswa hanya bisa memilih SMA atau SMK.

Para calon siswa SMA dapat memilih pendaftaran pada tiga sekolah yang berbeda jika mendaftar melalui jalur online.

“Artinya pilihan pertama bisa Pontianak, pilihan dua Singkawang, tiga Sintang silahkan, ataupun si siswa memilih ketiga sekolah di Kota Pontianak,” jelasnya.

Pendaftaran akan dilakukan dengan dua sisitem. Diantaranya siswa langsung mendaftar ke sekolah dan operator yang akan membantu memasukan datanya dengan sistem online. Sementara sistem B, siswa dapat mendaftar langsung di webside (www.kalbarsiapPPDB.com) yang mulai dapat diakses pada tanggal 2 Juli 2018.

Pendaftaran nantinya akan dibuka mulai tanggal 2 Juli 2018 hingga tanggal 4 Juli 2018. Pengumuman tanggal 6 Juli, tanggal 7 pengembalian berkas bagi yang tidak diterima dan daftar ulang bagi yang diterima, serta mulai aktif sekolah pada tanggal 9 Juli 2018.

Syarat dalam pendaftaran diantaranya SKUN, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Akta kelahiran untuk menyatakan umur maksimal masuk SMA/sederajat 21 tahun dengan kelahiran paling lambat 1 Juli 1997. Kartu Keluarga untuk menentukan alamat dalam zonasi sehingga alamat yang dientri merupakan alamat yang tertera pada KK, bukan berdasarkan domisili.

Setelah mendaftar online, siswa tetap harus datang ke sekolah untuk melakukan verifikasi berkas.

Dengan diberlakukan kebijakan tersebut, maka diharapkan masyarakat sekitar sekolah menjadi prioritas saat mendaftar sekolah. 

“Oleh sebab itu nanti kami sarankan para pendaftar atau siswa itu pilihlah sekolah terdekat dari rumah,” ujarnya.

Nilai akhir yang digunakan untuk menentukan kelulusan siswa yaitu berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) ditambah dengan nilai insentif zonasi.

Selain itu, ada juga kebijakan penambahan nilai sebanyak 10 persen bagi siswa lulusan sekolah UNBK SMP, yang secara otomatis akan diakumulasikan saat memasukkan data ketika mendaftar.

Selain itu untuk warga tidak mampu juga diberlakukan tiga kategori untuk alokasi setiap sekolah sebanyak 20 persen. Dengan syarat keluarga pra sejahtera, yatim piatu dan anak telantar, yang juga mendapat penambahan nilai. 

Pengaturan pada sistem PPDB telah diatur tiga nilai yaitu melalui umum 60 persen, prestasi 20 persen dan afirmasi 15 persen.

Untuk jalur afirmasi, syaratnya yaitu peserta keluarga harapan, peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Harapan dan anak yatim dan anak telantar dengan surat yang dikeluarkan oleh panti asuhan yang diketahui oleh dinas sosial setempat. Sementara surat keterangan miskin tidak diberlakukan.

“Kami berharap bahwa afirmasi ini adalah orang-orang yang memang miskin dan tidak mampu agar bisa ke sekolah,” jelasnya.

Sementara pada jalur prestasi bagi siswa yang berprestasi di tingkat nasional dapat diterima tanpa tes di sekolah manapun untuk ranking I, II dan III. Sementara untuk tingkat nasional hanya diberlakukan untuk juara I.

“Pembuktiannya nanti sertifikat dilampirkan surat keterangan kepala sekolah bahwa piagam ini adalah benar dengan materai 6.000,” imbuhnya.

Untuk siswa pendaftar SMK akan ada dua tahap tes, pertama berdasarkan nilai NUN  dan tes minat bakat dengan penilaian 60 persen nilai Ujian Nasional (NUN) dan 60 nilai tes minat bakat.

“Sistem akan merangking nilai siswa secara otomatis oleh aplikasi. Siswa dapat mengecek hasilnya dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan sistem aplikasi, dengan android mereka,” ucapnya lagi.

Dia mengimbau agar para siswa tidak berlu berdesak-desakan di sekolah, ketika mendaftar, siswa dapat mendaftar dari dalah satu pilihannya untuk pilihan tiga sekolah lainnya.

Pemerataan Siswa

Ketua PGRI Kalbar, Samion AR mengatakan,  zonasi tersebut untuk memeratakan sekolah yang akan menerima siswa baru. Jadi tidak ada penumpukan pelajar yang harus belajar di salah satu SMA favorit saja. Sehingga pelajar diprioritaskan pada zonasi terdekat dengan sekolah.

“Sepanjang itu dilaksakan secara konsisten, saya rasa ini positif,” katanya.

Untuk itu, dia menyampaikan bahwa dirinya sejak dahulu mengatakan anak yang di sekitar sekolah harusnya menjadi prioritas untuk bisa diterima.

“Untuk itu masyarakat juga harus memahami jangan sampai masyarakat sudah ada sekolah di dekat rumahnya, tapi kepingin mencari sekolah yang menurut pemantauan secara lahiriah sekolah itu bagus,” ujarnya.

Padahal menurutnya, sepanjang guru memahami hakikatnya, maka tidak ada sekolah yang tidak bagus.

Terkecuali jika dilihat dari segi kelengkapan fasilitas atau tidak yang ada pada suatu sekolah.

“Intinya zonasi itu dalam rangka pemerataan rekruitmen siswa baru, kedua masyarakat di sekitar itu diberikan kesempatan untuk bisa diterima,” imbuhnya.

Anak yang tinggal jauh dari sekolah tersebut, maka akan mendapat nilai yang berbeda dari calon siswa yang rumahnya lebih dekat.

“Kita sambut positif lah sistem zonasi itu, jadi prioritas misalnya anak-anak yang di sekitar sekolah dengan poin tinggi,” jelasnya.

Selain itu, dia berharap kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam meberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah swasta. 

Selama ini menurutnya dalam satu atau dua tahun terakhir, sekolah swasta terkesan tidak memiliki daya saing untuk bisa merekrut siswa-siswa baru.

“Akhirnya ada sekolah-sekolah swasta yang dulunya cukup maju, banyak siswanya, sekarang tidak ada,” tambahnya.

Selain dari sisi zonasi, diharapkan pemerintah dapat memberikan batasan terhadap jumlah siswa yang diterima. Sehingga tidak mematikan sekolah swasta.

“Karena bagaimanapun sekolah swasta itu hidup matinya ada pada siswa. Kalau negeri siswanya tidak ada, paling-paling ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau swasta siswanya tidak ada otomatis lambat laun sekolahnya akan tutup,” ujarnya.

Untuk itu diharapkan agar sistem ini dapat memberikan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang akan masuk di SMA/sederajat. (rah/and)

Ada Positif dan Negatif 

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Markus Amid menilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/Sederajat dengan sistem zonasi yang akan diberlakukan pada tahun ajaran baru 2018 memiliki sisi positif dan negatif. 

"Positifnya di sini semua sekolah akan dianggap sama, artinya tidak ada istilah pilihan sekolah ini lebih baik atau sebaliknya. Artinya semua sekolah dianggap dan dipandang sama oleh calon siswa," kata Markus, kemarin.

Namun yang kemudian menjadi persoalan lanjut Markus, adalah jika ini diterapkan maka apakah semua sekolah sudah siap baik dari sisi fasilitas maupun SDM yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

"Kenapa orang misalnya mengejar sekolah-sekolah tertentu karena di situ fasilitasnya lengkap. Contohnya misalnya SMA Negeri 1 kalau di kota biasanya yang namanya SMA Negeri 1 itu prioritas, artinya semua kebutuhan sarana prasarana itu yang duluan atau diutamakan, " imbuhnya. 

Sementara selama ini kata Markus, yang jadi persoalan adalah banyak sekolah-sekolah itu fasilitas dan SDM-nya masih belum cukup. Maka ada ada anak-anak yang mengejar sekolah dengan fasilitas dan SDM cukup.

Di sisi lain juga, menurut Markus sistem zonasi juga akan bermasalah untuk anak-anak atau peserta didik yang misalnya sekolah dengan tinggal di tempat orang lain. Katakanlah misalnya di tempat keluarga mereka di kota karena dibiayai oleh keluarga tentu sistem ini akan memicu kesulitan baru. 

"Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar bisa melihat setiap persoalan yang ada, harus ada solusi juga untuk mereka para siswa seperti yang saya maksud. Sebab bukan hal asing lagi ada anak-anak yang sekolahnya dibiayai oleh keluarga dekatnya atau orang lain dan dia tinggal jauh dari orang tua," kata Markus. (nak/and)