Kuasa Hukum Karolin-Gidot Laporkan Dugaan Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara

Ponticity

Editor Indra W Dibaca : 1496

Kuasa Hukum Karolin-Gidot Laporkan Dugaan Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara
Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon dua, Martinus Ekok. (SP/Rah)
PONTIANAK, SP - Tim kuasa hukum pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut dua, Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot melaporkan dugaan pelanggaran pembukaan kotak suara yang terjadi di Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Kota.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum paslon nomor urut dua, Martinus Ekok saat konferensi pers di Rumah Makan Manado Netty, Jalan Pak Kasih, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota. Jumat (29/6).

Martinus Ekok mengatakan, diduga setelah pencoblosan, yaitu pada malam hari saat kotak suara Pilgub tiba di kedua kecamatan, telah terjadi pembukaan kotak suara oleh oknum dengan alasan ingin mengambil formulir C1 yang ada di dalam kotak suara. Namun oknum tersebut belum dapat dipastikan dari petugas atau bukan.

“Padahal menurut peraturan yang ada bahwa formulir C1 itu semestinya di luar kotak dan tidak perlu ada di dalam kotak,” ujarnya.

Dengan adanya perbuatan tersebut, pihaknya menduga ada indikasi yang patut untuk dipertanyakan. Sejak awal formulir C1 katanya tidak perlu dimasukan ke dalam kotak suara Pilgub. Hal yang aneh juga menurutnya, setelah dibuka kemudian dipasang segel seolah-olah kotak Pilgub tersebut merupakan kotak suara Pilwako Pontianak.

Menurut Martinus, pada saat itu pula, salah satu Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar meninjau ke lokasi dan menemukan kotak tersebut terbuka.

“Maka Komisioner Bawaslu memerintahkan agar itu ditutup kembali dan disegel kembali,” imbuhnya.

Pihaknya juga telah mendapat informasi dari Bawaslu provinsi, bahwa telah ada berita acara terkait kasus tersebut.

“Jadi intinya bahwa tim advokasi paslon nomor 2 merasa ada kecurigaan, kenapa hal itu bisa terjadi,” tuturnya lagi.

Atas kedua kejadian ini, pihaknya membuat laporan ke Bawaslu pada Kamis (27/6) malam berdasarkan peraturan PKPU Nomor 4 Tahun 2017, pasal 59.

Menurutnya Bawaslu Provinsi Kalbar telah berjanji akan menindak kedua pengaduan dan laporan tersebut.

 “Soal kalah menang itu lain cerita, tapi kita meminta transparansi,” tambahnya.

Selain kasus ini, di Kabupaten Mempawah juga ada indikasi adanya tim dari salah satu paslon yang membagikan uang.

“Jadi kita tunggu hari ini dan akan kita tindaklanjuti,” tambahnya. (rah)