Karol-Gidot Ucapkan Selamat ke Midji-Norsan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 590

Karol-Gidot Ucapkan Selamat ke Midji-Norsan
Grafis ( Koko/Suara Pemred )
Ria Norsan, Calon Wakil Gubernur Kalbar
“Jadi, menurut KPU itu tak menjadi masalah. Di mana sekitar tanggal 17 September 2018 kita akan dilantik, baik gubernur maupun wakil gubernur Kalbar,” 

Karolin Margret Natasa, Calon Gubernur Kalbar
“Mari kita mengawal pemerintahan ke depan agar sungguh-sungguh menjalankan janji-janji kampanyenya, dan tetap memperhatikan masyarakat pedalaman dan perbatasan,”  

PONTIANAK, SP – Babak baru dan cara berdemokrasi baru saja dimulai. Hal itu terlihat dari pasca rekapitulasi suara Pilgub Kalbar 2018, yang membuat pasangan Sutarmidji-Ria Norsan mendapatkan suara terbanyak. Paslon cagub lainnya, mengucapkan selamat kepada Sutarmidji-Norsan. 

Paslon nomor urut 2, Karolin-Gidot masing-masing membuat video pendek. Meski dalam pleno Minggu (8/7), saksi dari pihaknya enggan menandatangani berita acara rekapitulasi. KPU pun mempersilakan jika ingin mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kemungkinan tidak (ajukan keberatan), karena Paslon nomor urut 2 telah mengeluarkan pernyataan dan ucapan selamatnya. Hal itu telah jelas menunjukkan bahwa, Karolin dan Gidot akan siap bekerja sama,” kata salah satu tim pemenangan Karolin-Gidot, M Jimmi, Senin (9/7).

Walau berujar demikian, Jimmi belum bisa memastikan, apakah akan ada ajuan sengketa Pilkada atau tidak. Pasalnya yang tahu persis hal tersebut adalah Ketua Tim Kampanye. Hanya saja, menurutnya jika gubernur dan wakil gubernur terpilih memiliki kinerja yang baik, tentu semua pihak akan mendukung penuh.

“Dia kan dipilih rakyat, dia sudah menang. Jadi kita wajib bersatu padu mendukung kebijakan beliau sepanjang itu sesuai dengan apa janji-janji dia,” katanya.

Jimmi juga mengajak masyarakat menjaga keamanan dan keharmonisan di akar rumput. Menurutnya harga sebuah keamanan sangat mahal, jika dicoreng dengan kepentingan politik.

“Jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat Kalbar, harap jaga keamanan, pesta demokrasi sudah usai, pemenangnya sudah ada dan sudah diumumkan,” imbuhnya.

Putusan KPU harus dapat diterima dan didukung sepenuh hati. Apabila dalam berjalannya waktu ada kebijakan yang belum baik, tidak ada salahnya memberikan kritik solusi yang membangun. Dia juga berharap visi-misi yang dilontarkan saat kampanye diterapkan, bukan hanya jargon semata.

“Semua pihak harus memberikan kesempatan kepada Pak Midji dan Pak Norsan, untuk dapat membuktikan dan mewujudkan apa yang sudah direncanakan bersama untuk Kalbar dalam lima tahun ke depan,” ajaknya.

Dalam video yang jadi milik publik itu, Karolin mengucapkan selamat pada Paslon Sutarmidji dan Ria Norsan yang akan memimpin Kalbar lima tahun ke depan. Dia turut berterima kasih pada pendukung dan mereka yang bergerak untuk memenangkan dirinya. 

Selain itu, Bupati Landak ini juga meminta masyarakat menjaga situasi aman di wilayah masing-masing. Pilkada telah usai dan apa yang terjadi biar menjadi cacatan demokrasi di Kalbar.

“Mari kita mengawal pemerintahan ke depan agar sungguh-sungguh menjalankan janji-janji kampanyenya, dan tetap memperhatikan masyarakat pedalaman dan perbatasan,” ajaknya. 

Sebagaimana pasangannya, Suryatman Gidot pun mengucap selamat dan mengajak masyarakat bersatu padu, bergandeng tangan mengawal terealisasinya janji kampanye yang disampaikan Sutarmidji-Norsan.

"Kita harus mengawalnya demi Kalimantan Barat yang hebat dan terdepan," kata Gidot. 

Gidot juga menyampaikan terima kasih pada partai politik, tim kampanye, relawan dan     masyarakat Kalbar yang sudah mendukung dan memilih pasangan nomor urut 2. Terutama untuk masyarakat di pedalaman, perbatasan dan daerah terisolir.

Calon gubernur Kalbar nomor urut 1, Milton Crosby mengaku legowo menerima hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar, yang memenangkan Midji-Norsan. Gagal merebut kursi Kalbar 1, Milton berancang-ancang untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dalam Pileg 2019 mendatang.

"Keinginan hati untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI ada. Tapi saya akan melihat situasi terlebih dahulu," katanya.

Bagi Milton saat ini, Kalbar aman, damai dan pembangunan bisa dilanjutkan merupakan sebuah keharusan, siapapun pemimpinnya. Jika sudah demikian cita-cita masyarakat mencapai kesejahteraan yang berkeadilan dapat terwujud. Namun memang, dirinya tengah menimbang peluang menuju Senayan.

"Kalau peluang ada, saya siap maju. Tapi tentu tergantung partai, dan melihat peluangnya. Karena yang minat menjadi anggota DPR RI ini banyak," katanya.

Kerja Bersama

Wakil gubernur yang menang rekapitulasi KPU, Ria Norsan bersyukur dia dan calon gubernur Sutarmidji memperoleh suara terbanyak sekitar 51,56 persen. Tak hanya itu, usai pleno selesai, calon gubernur lain seperti Karolin Margaret Natasa dan Milton Crosby sudah legowo. Meski memang tim saksi pasangan Karol-Gidot enggan menandatangai berita acara pleno. 

“Jadi, menurut KPU itu tak menjadi masalah. Di mana sekitar tanggal 17 September 2018 kita akan dilantik, baik gubernur maupun wakil gubernur Kalbar,” jelasnya.

Norsan mengaku sudah menyiapkan program 100 hari masa kerja. Di mana mereka akan membangun sarana pendidikan, pendidikan gratis dari SD, SMP, SMA dan pembangunan sarana  kesehatan, pemekaran Kapuas raya dan lainnya.

"Insyaallah, akan masuk 100 hari program kerja meski pun belum masuk tahun anggaran," jelasnya.

Dia mengajak masyarakat untuk mengingatkan dan mengawal pihaknya dalam menjalankan program-program yang telah dijanjikan. Selain itu juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, kembali bersatu padu dalam membangun Kalbar. Menurutnya untuk membangun Kalbar butuh peran serta semua pihak.

“Karena Kalbar milik masyarakat semuanya,” jelasnya. 

Warga Harap

Ketua KNPI Kabupaten Bengkayang, Wardi berharap gubernur terpilih dapat jadi pemimpin bagi seluruh masyarakat Kalbar. Tidak diskriminatif dan bekerja maksimal sesuai visi-misi  menyejahterakan masyarakat. Sebagaimana dalam kampanye, dia ingin program prioritas infrastruktrur, kesehatan dan pendidikan serta pemekaran daerah bisa jadi fokus.

"Jangan lupa memprioritaskan pemuda sebagai tiang bangsa, pemuda harus dilibatkan dalam pembangunan sesuai skil dan kemampuannya," tutupnya.

Di Kabupaten Kayong Utara, tokoh masyarakat Simpang Hilir, Abdul Rani berharap gubernur baru bisa mengakomodir apa yang selama ini dibutuhkan masyarakat Kayong Utara. Di antaranya akses jalan termasuk jalan provinsi.

"Jalan dari Teluk Batang hingga Siduk, itukan merupakan jalan provinsi. Namun setiap tahunnya selalu rusak parah. Tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Kalbar," terang Abdul Rani.

Selain jalan provinsi Teluk Batang hingga Siduk, yang tidak kalah penting adalah jalan Simpang Dua-Perawas. Jalan ini merupakan akses dari Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara. Jika jalan tersebut bisa difungsikan, Pontianak-Kayong Utara bisa ditempuh 5 hingga 6 jam. Salah satu pelopor pemekaran Kabupaten Kayong Utara ini kabupaten yang baru terbentuk itu diperhatikan lebih dari sebelumnya.

Tokoh masyarakat Ketapang, Yudo Sudarto berharap pasca dilantik nanti, gubernur terpilih dapat merealisasikan janji-janji politik yang disampaikan kepada seluruh masyarakat termasuk di Ketapang. Apa yang jadi permasalahan di sana harus bisa dicarikan solusinya. 

"Yang jelas tak hanya janji politik tapi soal persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan publik," pintanya.

Untuk Ketapang, persoalan yang menurutnya harus jadi prioritas adalah infrastruktur jalan. Sampai saat ini masih banyak jalan dalam kondisi rusak parah baik jalan status kabupaten, provinsi hingga nasional.

"Apalagi Pak Sutarmidji dan Pak Ria Norsan ada kampanye di Ketapang, bahkan ke daerah pedalaman tentu melihat langsung kondisi jalan yang masih memprihatinkan. Masyarakat pedalaman dambakan jalan bagus sesuai janji-janji politik yang pernah disampaikan," katanya.

Tak kalah penting menurutnya penanganan serta antisipasi kasus-kasus stunting. Di mana Ketapang merupakan satu di antara wilayah dengan angka stunting tinggi. Terlebih dalam debat publik persoalan stunting juga jadi bahasan.

"Stunting penting, karena menyangkut masa depan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus. Kita berharap menjadi konsentrasi utama dalam penanganan melalui ide dan program yang bisa menekan dan mengantisipasinya," sebutnya. 

Sementara di Kabupaten Landak,  satu di antara tokoh masyarakat Dayak, Vinsensius Syaidina mengatakan, belum mendapat informasi pasti siapa jadi pemimpin baru. Namun dia mengucap selamat, siapa pun yang menang.

"Pimpinlah Kalbar lima tahun ke depan ini dengan benar dan baik. Arahkan masyarakat untuk menuju kemajuan bersama, sehingga bisa merasakan kesejahteraan bersama, tanpa saling gesek-menggesek," ujar Syaidina.

Dia berharap Gubernur Kalbar bisa melihat prioritas pembangunan di Landak, tentunya pembangunan yang merupakan kewenangan Provinsi Kalbar. Seperti akses jalan yang menghubungkan Ngabang-Serimbu, Kecamatan Air Besar.

“Saat ini kondisinya semakin parah. Sepengetahuan saya, ruas jalan itu merupakan kewenangan Pemprov Kalbar," terangnya.

Dia yakin sepanjang program pembangunan mengarah pada tujuan positif, masyarakat Landak akan menanggapinya positif juga. Dia ingin pemimpin baru nanti bisa terus mempersatukan kehidupan beragama dan suku yang ada di Kalbar. Dengan demikian, kehidupan rakyat yang beranekaragam saling rukun dan damai, saling mendukung dan saling membutuhkan.

Ketua Inspirasi Kreativitas Biak Singkawang (IKBS) Singkawang, Ahmad Maulana berharap gubernur Kalbar yang baru mampu menciptakan pembangunan dan pendidikan yang merata, hingga mengakomodir kreasi pemuda dalam pembangunan secara luas. 

"Tentunya banyak harapan masyarakat kepada gubernur yang baru. Semoga apa yang dijanjikan bisa terealisasi," kata Ahmad.

Dia juga mengatakan pendidikan sangat penting guna meningkatkan taraf pikir dan budaya pemuda. Apalagi di tengah persaingan era globalisasi sehingga pendidikan menjadi pokok bekal dalam menjalani kehidupan ke depan. Selain itu, dia berharap beberapa kasus agraria di daerah dapat terselesaikan.

"Karena ini juga menyangkut masyarakat banyak dan income negara. Semoga pemimpin baru Kalbar ini memperhatikan regulasi yang dibuat apakah menguntungkan masyarakat atau perusahaan," ujarnya. 

Tak lupa juga dia meminta gubernur baru bisa membangun taman budaya di setiap daerah guna mengeskplorasi kreativitas anak muda. Taman budaya dapat jadi wadah kumpul untuk menyalurkan minat dan bakat dengan kegiatan-kegiatan positif. Dengan begitu, pemuda dapat terhindar dari cengkraman pengaruh narkoba yang kian marak. 

"Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa didengar bahkan diwujudkan dalam program nyata gubernur dan wakil gubernur yang baru nantinya," harapnya.

Tokoh masyarakat Kubu Raya, Abdullah Muhammad berharap Sutarmiji-Ria Norsan dapat merealisasikan janji kampanyenya saat resmi menjabat. Jika tidak, tentu rakyat akan menagih. Abdullah meyakini Sutarmidji mampu membawa Kalbar lebih maju di era kepemimpinannya. Keyakinannya bukan tanpa alasan. 

Menurutnya, Wali Kota Pontianak itu sudah membuktikan mampu membangun Kota Pontianak menjadi kota yang berkembang dan maju.

"Rekam jejak Pak Sutarmidji memimpin Pontianak saya kira cukup baik. Mudah-mudahan saat memimpin Kalbar, Pak Sutarmidji bersama pak Ria Norsan juga bisa membawa Kalbar lebih dengan pembangunan yang merata hingga ke pelosok daerah," katanya.

Secara pribadi, Abdullah mengaku paling ingat dengan janji politik Sutarmiji-Ria Norsan yang akan membangun Rumah Sakit Soedarso 12 tingkat, dengan pelayanan kesehatan tanpa kelas.

"Dan hari ini, masyarakat Kalbar sudah memberikan kepercayaan bagi mereka untuk memimpin Kalbar. Tentu kita semua tinggal menunggu janji politiknya. Termasuk membangun Rumah Sakit Soedarso 12 tingkat dengan pelayanan prima," tutupnya. (nar/rah/jul/ble/teo/abd/dvi/rud/ben/tra/bls)

Mendagri: Pelantikan Tunggu Sengketa Pilkada Selesai

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan tanggal pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2018 telah ditentukan, namun masih fleksibel guna menunggu proses sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sudah (ditentukan), tetapi kami belum berani mengatakan karena menunggu apakah ada yang menggugat ke MK atau tidak. Tetap harus menunggu, jangan sampai nanti kami sampaikan daerah A pelantikan hari ini, tetapi ternyata ada gugatan," kata Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (9/7).

Kemendagri menunggu proses sengketa Pilkada berakhir di MK sebelum menyusun mekanisme pelantikan dan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Kami tetap menunggu dulu, kalau sudah clean and clear semua secara undang-undang, secara hukum, baru kami lapor ke Presiden dan Mensesneg untuk mengatur mekanisme pelantikannya," kata Tjahjo.

Pelantikan kepala daerah terpilih dari Pilkada 27 Juni lalu dilaksanakan setelah masa jabatan kepala daerah sebelumnya berakhir. Tjahjo pun menegaskan pihaknya tidak akan mengurangi masa jabatan pemerintah sebelumnya.

"Yang penting, seperti diatur dalam undang-undang, Kemendagri atau pun Pemerintah Pusat tidak boleh mengurangi satu hari pun masa jabatan kepala daerah, karena masa jabatan kepala daerah (sebelumnya) pun adalah lima tahun," jelasnya.

Perkara sengketa hasil Pilkada 2018 akan teregistrasi ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 23 Juli mendatang. Sementara persidangan perdana untuk sengketa hasil Pilkada akan dimulai 26 Juli. MK sendiri harus menyelesaikan perkara sengketa hasil Pilkada 2018 pada 26 September. (ant/bls)