Akademisi Untan Saran Wamilda di Perbatasan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 678

Akademisi Untan Saran Wamilda di Perbatasan
Grafis ( Koko/Suara Pemred )
Guru Besar Sosiologi Fisip Untan, Prof Hasan Almutahar
"Permasalahan di perbatasan ini sangat mendesak untuk segera disikapi. Saat ini juga merupakan momen yang sangat tepat sebagai tugas dari gubernur baru yang terpilih, guna membangun daerah perbatasan."

Anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung
"Caranya dengan memberikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang baik kepada mereka. Itukan tanggung jawab negara, jadi itu yang harus dilakukan pemerintah."

PONTIANAK, SP – Ketika dikukuhkan menjadi Guru Besar Sosiologi Fisip Untan, Prof Hasan Almutahar menyampaikan orasi ilmiah berjudul ‘Pola Patron Klien Masyarakat Perbatasan Darat dan Pesisir dengan Penduduk Malaysia’. Karya ilmiah tersebut mengungkap permasalahan besar di wilayah perbatasan Kalbar. Di mana fokus penelitiannya ada di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang.

Kawasan perbatasan Kalbar yang membentang di lima kabupaten dengan panjang 847 kilometer hingga kini kurang dapat perhatian. Masyarakat setempat cenderung tertinggal, miskin dan marginal. Kondisi turut dipengaruhi hubungan kekerabatan warga Indonesia dengan orang Malaysia, yang dalam konsep sosiologi dikenal hubungan patron dan klien.

“Patron adalah orang yang punya modal, punya uang, punya harta, yang memberikan uang dan harta itu kepada klien, yang merupakan komunitas yang punya tenaga untuk membantu patron,” jelasnya.

Patron di sini diperankan orang Malaysia, sementara klien adalah penduduk Indonesia. Jalinan ini terjadi dalam usaha tani perkebunan dan usaha tani perikanan. Sementara penentuan harga jual dilakukan oleh patron yang menampung hasil dan pemberi modal.

Hubungan ini membuat patron menjadi sangat diuntungkan, sedangkan klien selalu dirugikan. Akibat lain, pemerintah daerah yang tidak mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari transaksi tersebut.

Kerugian dirasa klien karena patron menentukan harga jual yang rendah, karena adanya hubungan kekeluargaan dan perjanjian. Semisal harga jual lada seharusnya Rp138 ribu per kilo, hanya dibeli Rp100 ribu per kilo. Namun masyarakat tidak protes karena sudah adanya perjanjian harga yang ditentukan patron. 

Tidak hanya soal hubungan patron klien, berdasarkan hasil temuan penelitiannya, patok perbatasan sudah bergeser dua kilometer ke wilayah Indonesia. Jika terus berlanjut, tahun 2025 pergeseran diprediksi menjadi 10 kilometer.

Pergeseran ini ditemukan pada dusun-dusun pedalaman Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Kerugian ini terjadi lantaran penggunaan lahan pertanian yang diolah oleh masyarakat perbatasan Indonesia. Ekspansi wilayah pengolah Sumber Daya Alam ini turut didukung kepala desa yang mudah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah boleh mengelola tanah di wilayah Indonesia.

“Untuk itulah saya menyarankan gubernur terpilih sekarang harus membuat suatu kebijakan Wamilda (Wajib Militer Daerah),” katanya.

Wamilda dikhususkan bagi putra-puteri daerah kabupaten perbatasan. Dengan syarat tinggi badan minimal 150 sentimeter, dan tamatan SMA/sederajat. Tiap tahun, Wamilda dilaksanakan 50 orang laki-laki dan perempuan. Total lima kabupaten perbatasan akan menghasilkan 250 orang. Dalam waktu 10 tahun sudah mencapai 2.500 orang. Mereka nantinya dilatih TNI maupun Polri. Tugasnya menjaga wilayah perbatasan sebagai human security border. 

“Lalu setiap 10 atau 20 kilometer ada pos-pos keamanan human security di situ,” imbuhnya.

Para human security border harus diberi lahan di sekitar kawasan untuk diolah, serta diberi insentif dari daerah masing-masing.

Selain itu, infrastruktur jalan yang sudah ada harus dipelihara. Dia merekomendasikan pemeliharaan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan daerah. Di mana perusahaan ini diberi prioritas dan kesempatan mengolah sumber daya alam yang ada dengan sistem Hak Guna Usaha (HGU) selama 10 hingga 20 tahun, dengan perjanjian pemeliharaan jalan.

“Permasalahan di perbatasan ini sangat mendesak untuk segera disikapi. Saat ini juga merupakan momen yang sangat tepat sebagai tugas dari gubernur baru yang terpilih, guna membangun daerah perbatasan,” katanya.

Tidak hanya kabar buruk, hasil penelitiannya menunjukkan masyarakat perbatasan Kalbar memiliki jiwa nasionalis sangat tinggi terhadap NKRI. Ibarat di Malaysia hujan emas, Indonesia hujan batu, mereka tetap memilih Indonesia. Sayangnya, pemerintah masih kurang memperhatikan, khususnya Pemerintah Provinsi Kalbar.

Namun melihat janji dalam kampanye, dia menilai Gubernur terpilih Sutarmidji tepat dengan fokus kerja wilayah perbatasan berupa pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

“Juga lebih terfokus lagi pada lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini sangat-sangat membantu masyarakat yang tadinya miskin dan melarat. Apabila mereka tidak dipedulikan bukan tidak mungkin mereka nanti disintegrasi, memisahkan diri,” tuturnya lagi.

Hal lain yang perlu disikapi adalah maraknya tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan, dan TKI ilegal yang masuk melalui jalan tikus. Kerja ilegal ini difasilitasi orang-orang yang telah menunggu di Malaysia.

“Saya lihat TNI dan polisi belum terfokus ke sana,” tambahnya.

Personel yang ada menurutnya hanya mengawasi dengan radius tertentu, sementara wilayah pedalaman belum diperhatikan. Kekurangan itu memang dikarenakan wilayah yang sangat luas dan jalur yang sulit dijangkau. Wamilda yang dia usulkan menurutnya bisa jadi jawaban.

Masyarakat Akui

Tokoh masyarakat perbatasan Bengkayang, Gustian Andiwinata menjelaskan upaya pembangunan perbatasan saat ini sangat terasa, dan  berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga perbatasan. Hanya disayangkan, pembangunannya masih tidak merata dan banyak kendala. Misalnya lantaran daerah tersebut merupakan kawasan hutan lindung dan masalah sumber daya manusia masyarakat perbatasan itu sendiri.

Dia mengakui tak jarang perdagangan gelap terjadi. Sudah biasa bagi masyarakat ada 20-30 truk masuk tiap hari tanpa pajak resmi. Perdagangan masyarakat Malaysia-Indonesia yang merugikan di perbatasan seringkali tidak terkontrol dan lepas dari pajak negara. Hal ini memungkinkan masuknya barang berbahaya seperti narkoba.

Perihal rencana Wamilda, menurutnya sulit mendapat persetujuan warga perbatasan. Pasalnya selama ini mereka ingin diprioritaskan dalam pembangunan dan hal lain. Bukan justru menjadi tameng.

"Wajib militer untuk warga perbatasan jelas tidak setuju, yang kita inginkan adalah prioritas warga perbatasan untuk menikmati fasilitas negara seperti menjadi TNI, Polri dan PNS lainya," katanya. 

Menurutnya, jika warga perbatasan diberi kenikmatan kemerdekaan NKRI sepenuhnya, otomatis mereka akan merasa memiliki NKRI dan siap pasang badan.

"Kita tidak setuju warga perbatasan jadi tameng saja, namun tidak menjadi warga yang merasa kemerdekaan. Namun bagi yang berminat seperti jadi TNI,Polri dan PNS itukan berbeda," tutupnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Sambas, Kamaruddin menilai, pembangunan di daerah perbatasan telah cukup baik. Ucapannya berkaca dari dibangunnya PLBN Aruk di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Akibat pembangunan itu, masyarakat mulai bergeliat.

“Namun sedikit berbeda di Kecamatan Paloh, yakni perbatasan Temajok, infrastruktur nasional masih belum selesai, demikian juga yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kalbar, ini PR bagi Gubernur baru," jelasnya.

Hubungan patron klien menurutnya sukar dihapus jika pemerintah tak memberikan perhatian lebih. Sudah jadi kebiasaan warga melakukan transaksi ekonomi dengan warga Malaysia. Namun menurutnya di satu sisi, hal ini tidak perlu dikhawatirkan berlebih.

“Kegiatan ekonomi ini menguntungkan warga kita karena tidak perlu terlalu jauh ke kota, mereka melakukan transaksi karena hukum pasar, bukan karena mencintai produk luar negeri,” katanya.

Sependapat seperti Gustian Andiwinata, menurutnya wajib militer tidak perlu dilakukan. Keberadaan TNI sudah cukup sebagai pengaman wilayah perbatasan.

"Wamil ini saya yakini dengan landasan untuk menjaga rasa nasionalisme masyarakat perbatasan, belum perlu dilakukan. Kecuali memang negara benar-benar tidak yakin kepada rakyatnya di wilayah perbatasan, beri mereka kesejahteraan, bukan senjata, itu akan lebih menumbuhkan kecintaan mereka pada tanah air," pungkasnya.
Minim Perhatian

Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Suyanto Tanjung menilai kondisi masyarakat perbatasan masih sangat memperhatinkan. Selain tertinggal, tak jarang masyakar perbatasan Indonesia iri dengan masyarakat di perbatasan negara tetangga yang secara kesejahteraan lebih baik.

"Kalau mereka menghadap ke arah sebelah (Malaysia) mereka melihat kemakmurannya luar biasa, infrastrukturnya baik, serta berbagai macam persoalan di sana lebih baik dari sebelah sini," tuturnya, Selasa (10/7).

Menurutnya, persoalan perbatasan yang selama ini membelit harus segera diselesaikan. Pemerintah mesti lebih responsif menghadapi ketertinggalan yang terjadi.

"Caranya dengan memberikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang baik kepada mereka. Itukan tanggung jawab negara, jadi itu yang harus dilakukan pemerintah," jelasnya. 

Dengan memberikan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur maka dengan otomatis kesejahteraan masyarakat perbatasan Kalbar terpenuhi. Tidak hanya itu, ekonomi mereka akan semakin meningkat. Tidak hanya daerah perbatasan yang menjadi perhatian, daerah pedalaman juga perlu mendapat sorotan yang sama. 

"Kesejahteraan itu dengan sendirinya mereka dapatkan kalau mereka pintar, sudah sehat, jalan sudah bagus pasti mereka akan sejahtera. Harga barang lebih murah, komoditi mereka lebih tinggi dan daya saing di sana lebih baik," sebutnya.

Terkait dengan rasa nasionalisme, dia menilai masyarakat perbatasan dan pedalaman yang selama ini kurang diperhatikan masih memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. 

"Mereka tetap mencintai NKRI sampai saat ini, tapi kalau dibiarkan terus-menerus tidak menutup kemungkinan ini lambat laun akan memudar cintanya terhadap negeri sendiri,” sebutnya.

Suyanto berharap ke depan pemerintah melakukan terobosan dengan memberikan perhatian penuh kepada perbatasan. Alasannya agar perekonomian masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman semakin baik. (rah/noy/nar/iat/bls)

Pembangunan Bikin Perbatasan Bergairah

KEPALA Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Manto Saidi mengakui semenjak dibangunnya PLBN Aruk masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan gairah hidupnya lebih meningkat. Terutama dari sektor ekonomi karena arus barang dan jasa menjadi lebih lancar dan mudah. 

"Semenjak jalan bagus karena ada PLBN itu secara ekonomi masyarakat lebih mempunyai banyak pilihan, berbagai sektor berkembang dengan baik dan itu mampu meningkatkan perekonomian masyarakat," terang Manto, Selasa (10/7).

Dia mencontohkan, dulu daun singkong susah untuk dipasarkan. Namun sekarang hasil alam masyarakat laku keras dengan harga sangat menguntungkan. Nanas hasil kebun warga dihargai empat sampai lima ringgit di Malaysia, atau sekitar Rp15 ribu. 

Pembangunan perbatasan membuat ekonomi berimbang. Contoh lain, karet dulu hanya dibeli cukong Malaysia dengan harga sangat rendah. Kini masyarakat punya pilihan untuk menjual di dalam negeri dengan harga yang lebih baik. 

"Sekarang dijual ke Sambas, harganya lebih baik dibandingkan jika dijual ke Malaysia. Beda dengan dulu, dulu kita tidak ada pilihan karena akses untuk ke wilayah lain di Kabupaten Sambas begitu sulit, mau tidak mau dijual ke Malaysia," sebutnya.

Tidak hanya perkara menjual, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kebanyakan warga belanja di Malaysia. Selisih harga kedua negara memang cukup jauh. Gula pasir misalnya, ada margin harga 5-6 ribu rupiah. Sama hal seperti gas, jauh lebih murah di negara tetangga.

Namun ada beberapa komoditas produk Indonesia yang laku keras di Malaysia, seperti produk mi instan dan minuman kemasan. Padahal sebelumnya, warga Indonesia membeli di Malaysia. Pembangunan perbatasan membuat harga menjadi lebih rasional dibandingkan dulu, ketika harga bisa dipermainkan cukong asal Malaysia karena masyarakat tidak punya pilihan.

Berkaitan dengan adanya anggapan bahwa pihak Malaysia lebih diuntungkan dengan transaksi yang ada, Manto tidak menentang. Namun menurutnya pandangan tersebut hanya dari satu sisi.

"Kalau ada yang beranggapan begitu, mereka hanya melihat masyarakat kita belanja ke sana. Tapi mereka tidak tahu bahwa masyarakat belanja ke sana itu bisa menghemat sekian banyak karena selisih harga," ujarnya. 

Perkara usulan wajib militer warga perbatasan, dia menyambut baik. Hanya saja menurutnya jika menyangkut nasionalisme, masyarakat perbatasan jauh lebih tinggi. 

“Saya beberapa kali ikut LSM dan juga pihak Untan melakukan survei soal itu, kenyataan yang kami temui masyarakat perbatasan yang boleh dibilang pendidikannya rendah namun nasionalismenya luar biasa," kata Manto. 

Slogan “NKRI Harga Mati” menurutnya benar-benar diresapi masyarakat sepenuh hati. Berbeda dengan orang-orang pintar di kota yang justru mau melepaskan tanah untuk pertambangan dan perkebunan kepada investor Malaysia. 

"Coba tanya masyarakat sini, mereka tidak rela melepaskan sejengkal pun tanah Ibu Pertiwi untuk orang asing,” pungkasnya. (nak/bls)