DPRD Sampaikan Penjelasan Tentang Raperda Nelayan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 286

DPRD Sampaikan Penjelasan Tentang Raperda Nelayan
PARIPURNA - Anggota DPRD Kalbar, Kadri memberikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Prakarsa DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pada Paripurna, Selasa (10/7). (SP/Nana)
PONTIANAK, SP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Provinsi Kalimantan Barat memberikan pandangan kepada Gubernur Kalimantan Barat mengenai Rancangan Peraturan Prakarsa DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan pada rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa, (10/7).

Dalam kesempatan tersebut, DPRD melalui juru bicaranya yang juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kadri menyampaikan bahwa pembentukan Perda sebagaimana yang dimaksud tentunya memerlukan kajian mendalam  dan komprehensif, mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. 

"Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis, guna mendukung perlu atau tidaknya penyusunan rancangan peraturan daerah ini, " kata Kadri 

Adapun landasan filosofis dalam wacana Perda yang akan dibentuk, bahwa nelayan merupakan bagian integral dari masyarakat yang memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi bidang perikanan. 

Hal ini didasarkan pada spesifikasi penguasaan negara melalui pemerintah daerah, dimana secara kolektif bahwa rakyat dikontruksikan oleh UUD 1954 yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengadakan kebijakan dan tindakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan kepada pemerintah provinsi. 

"Berdasarkan hal tersebut perlindungan dan pemberdayaan nelayan, dimaksudkan untuk memberikan kepastian regulasi bagi semua nelayan dan perlindungan hukum, terutama terhadap nelayan kecil dan nelayan buruh," katanya. 

Disamping itu, Perda ini juga untuk memberikan arahan kepada pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Pada sisi landasan sosiologis, disebutkan alasan yang mengambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan ini menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalahnya dan kebutuhan masyarakat dan negara. 

"Landasan sosiologis dari peraturan daerah ini didasarkan pada kenyataan dan kebutuhan, bahwa nelayan di wilayah Kalimantan Barat masih dalam kondisi memprihatinkan," ungkapnya.

Untuk itu, perlu perlindungan dan pemberdayaan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usaha, agar para nelayan mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Sementara itu, dari sisi yuridis pertimbangan atau alasan menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. 

"Tentu dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat," tutur Kadri. (nak/bob)