Link-Art Borneo: Pemerintah Harus Desak PT SBI Penuhi Hak Karyawan

Ponticity

Editor Indra W Dibaca : 703

Link-Art Borneo: Pemerintah Harus Desak PT SBI Penuhi Hak Karyawan
Direktur Lingkaran Advokasi dan Riset (Link-Art) Borneo, Agus Sutomo. (Ist)
PONTIANAK, SP - Direktur Lingkaran Advokasi dan Riset (Link-Art) Borneo, Agus Sutomo meminta Pemerintah Kabupaten Sanggau mendesak PT Surya Borneo Indah (SBI) segera membayar hak karyawan dan petani plasma. Jika terus dibiarkan berlarut, masalah tersebut bisa menjadi bumerang.

Menurutnya, jika menunggu penjualan perusahan ke investor lain, belum tentu perusahan yang membeli mau membayar utang-piutang tersebut.

"Apakah pemerintah bisa menjamin perjanjian jual beli perusahan tersebut akan transparan membayarkan hak-hak buruh dan petani plasma?" ujarnya mempertanyakan, Rabu (11/7).

Berdasarkan advokasi yang selama ini Link-Art lakukan, jika menunggu jual beli perusahaan justru petani plasma dan buruh mengalami kerugian cukup besar. Hak- hak mereka tidak diberikan, malah masyarakat dikriminalisasi.

Jika tidak ada investor sampai waktu minimal empat bulan, apakah Pemkab Sanggau dapat memberikan jaminan hidup kepada buruh dan petani. Hal ini harus menjadi perhatian lantaran bentuk pelanggaran oleh perusahan. Semestinya, Pemkab Sanggau bisa tegas terhadap perusahan untuk  mengutamakan pembayaran hak-hak buruh dan petani plasma yang terhitung enam bulan untuk dibayarkan.

"Bukan sebaliknya justru melembut dengan perusahan seperti yang disampaikan Kadis Perkebunan Sanggau yang menunggu investor untuk membeli PT SBI, yang belum jelas kapan dan belum jelas apakah hak-hak buruh dan petani plasma akan diberikan," sesalnya.

Menurut Agus, pemerintah mesti memanggil manajemen tertinggi perusahan dan buruh serta petani plasma. Di mana perusahaan bisa membuat pernyataan resmi tertulis soal batas waktu pembayaran hak- hak petani plasma dan buruh.

Pemerintah Sanggau juga harus lebih proaktif dan berpihak penuh kepada nasib masyarakat untuk memberikan jaminan atas penyelesaian pembayaran dan melakukan audit  secara keseluruhan atas masalah-masalah di PT SBI.

"Jika ingin menciptakan iklim perkebunan sawit di Sanggau yang baik dan berkelanjutan, pemerintah dalam hal ini TP5K jangan terkesan menjadi corong atau seakan-akan membela kepentingan perusahan. Win-win solution bukan semakin membuat buruh dan petani plasma justru semakin menunggu lama atas hak-haknya yang telah lama tidak di bayarkan," jelasnya.

Selain itu, menurutnya pemerintah harus melihat selama beroperasi apakah perusahaan memberikan APD (Alat Pelindung Diri) kepada buruh, mendaftarkan seluruh buruh ke BPJS/ Jamsostek, melakukan pelayanan dengan memberikan pemeriksaan berkala terhadap buruh kebun, dan ada cuti hamil dan haid untuk buruh perempuan.

Termasuk para petani plasma, apakah bagi hasil yang dijalankan adil, dan masyarakat mendapat penjelasan jujur dan terbuka tentang utang petani plasma saat membangun kebun oleh perusahan. Tak cukup sampai di situ, masalah koperasi petani plasma berjalan sesuai dengan jiwa koperasi atau justru pihak perusahan melakukan intervensi terhadap koperasi.

"Identifikasi dan audit kondisi perusahan perkebunan sawit mesti dilakukan oleh pemerintah Sanggau termasuk juga pemerintah kabupaten lainnya. Jika akan mendorong perkebunan sawit yang berkelanjutan," pungkasnya. (bls)