Kanwil DJP Kalbar Sosialisasikan Pajak UMKM

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 688

Kanwil DJP Kalbar Sosialisasikan Pajak UMKM
SOSIALISASI - Presiden Jokowi melakukan sosialisasi PPh Final UMKM 0,5% di Sanur, Bali, Sabtu (23/6) lalu. (Net)
PONTIANAK, SP – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar press release terkait tarif penghasilan pajak final bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Rabu (11/7). 

Presiden Joko Widodo pada Jumat (11/7) lalu, meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. 

Ketentuan tersebut mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun. 

PP tentang tarif pajak baru untuk UMKM, menurut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, Slamet Sutantyo, memiliki beberapa perubahan. 

Pertama, penurunan tarif PPh Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari omzet yang wajib dibayar setiap bulannya. Kedua, mengatur jangka waktu tarif PPh Final 0,5 persen, sebagai berikut: a) untuk wajib pajak orang pribadi selama tujuh tahun, b) untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atar firma selama empat tahun, dan c) untuk wajib pajak badan perseroan terbatas selama tiga tahun. 

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM, agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dalam memberikan kemudahan saat pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. 

"Kita harap beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga mereka memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi," ungkapnya.

Kemudian pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial, memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak tersebut melakasanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan.

“Bagi masyarakat atau wajib pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan oleh DJP, dapat dilihat pada www.pajak.go.id,” kata Slamet.

Diakhir press release, tak lupa Slamet mengatakan bahwa 14 Juli ditetapkan sebagai Hari Pajak. Berkaitan dengan itu, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh DJP Kalimantan Barat, di antaranya ada donor darah, pajak bertilawat, bakti sosial, dan senam bersama di Ayani Megamall. 

“Yang perlu kita sadari bersama, pajak sudah menjadi tulang punggung negara. Dan kita bergarap agar masyarakat sadar, patuh, dan berkontribusi membayar pajak,” tutup Slamet. (lha/bob)