Pemusnahan Barang Bukti Narkotika, Kapolda Yakin Kalbar Bisa Zero Narkoba

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 705

Pemusnahan Barang Bukti Narkotika, Kapolda Yakin Kalbar Bisa Zero Narkoba
DIMUSNAHKAN - Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkotika bersama BNN Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (11/7). (SP/Anugrah)
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono
"Itulah alasan utama mengapa Polri melakukan tindakan tegas. Apabila yang bersangkutan ternyata meninggal, itu sudah ajalnya."

PONTIANAK, SP - Polda Kalimantan Barat melaksanakan pemusnahan terhadap barang bukti narkoba hasil penangkapannya, serta BNNP Provinsi Kalimantan Barat, di Halaman Jananuraga, Rabu (11/7).

Barang bukti yang dimusnahkan ini, merupakan hasil pengungkapan pada bulan April, Mei dan Juni 2018, dengan total sebanyak kurang lebih 20 kilogram sabu, 2000 butir ekstasi dan 4000 keping happy five, dari 10 TKP berbeda.

Dari penangkapan ini dapat diamankan sebanyak 23 orang tersangka yang terdiri dari 3 orang wanita dan 20 orang laki-laki. Pada kesempatan ini, para pelakujuga turut dihadirkan.

Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan menggunakan alat incenerator milik BNNP Provinsi Kalbar.

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono menuturkan, dirinya memiliki obsesi bahwa Kalbar harus zero dengan narkoba, sebab dengan kebersamaan yang sudah dibangun bersama, kepekaan dan kesensitifitasan masyarakat dipastikan komitmen tersebut bisa terwujud. Untuk itu, pihaknya akan mensosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat.

Menurutnya, saat ini masyatakat belum sepenuhnya menyadari betapa buruknya pengaruh narkoba dalam kehidupan, hingga dapat menghancurkan satu generasi muda.

Ia mengatakan, masih ada masyarakat yang hanya tergiur akan upah yang dijanjikan oleh para bandar dan cukong-cukong narkoba, tanpa menyadari bahwa dirinya telah menjerumuskan diri.

“Kadang-kadang kan orang tidak tahu. Mereka hanya melihat upahnya saja,” ujarnya.

Selain itu, pihak yang masih tergiur dengan upah sebagai kurir juga tidak menyadari apa hukuman yang akan didapatkan, ketika terlibat dengan kasus.

Mengingat saat ini sekitar 70 hingga 75 persen tahanan yang berada di Lapas Kelas IIA Pontianak merupakan tahanan dengan kasus narkotika.

Bahkan, Kejaksaan juga telah memberikan tuntutan hukuman mati setidaknya terhadap 15 orang di Kalbar.

“Ini merupakan suatu langkah penegakkan hukum yang harus didukung oleh kita semua,” paparnya.

Ke depan output yang diharapkan, semua warga Kalimantan Barat berkomitmen penuh mendukung semangat zero narkoba di Kalbar.

Di samping itu, kepolisian juga tak segan-segan memberikan tindakan tegas kepada para pengedar narkotika, ada pun terukur apabila meawan dan mencoba melarikan diri dalam proses penangkapan.

“Itulah alasan utama mengapa Polri melakukan tindakan tegas. Apabila yang bersangkutan ternyata meninggal, itu sudah ajalnya,” tegasnya.

Ini seperti yang terjadi pada kasus meninggalnya pengedar narkotika di Kota Singkawang dan Kabupaten Sanggau beberapa waktu lalu.

“Siapapun yang melawan dalam narkoba ini, tembak kaki. Kalau mati, ajal,” pungkasnya.

Terkait perlunya sinergritas semua elemen dalam pemberantasan peredaran narkotika, Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional, Yakobus Kumis mengatakan bahwa penberantasan peredaran tersebut sudah merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia.

“Karena kita tahu bahwa narkoba ini perusak bangsa nomor satu sekarang,” katanya.

Apalagi dengan pasar bebas, globalisasi, keterbukaan informasi, sehingga hal-hal negatif termasuk narkotika dengan mudah masuk pada generasi muda.

Untuk itu, ada beberapa hak yang harus dilakukan, di antaranya harus mengutamakan pendidikan dalam keluarga sejak usia dini, dimana anak-anak harus sudah diberikan pemahaman, bahwa narkoba sangat membahayakan kehidupan.

“Merusak syaraf, membuat orang idiot, membawa kematian dan sebagainya. Artinya itu harus dimulai dari keluarga dulu,” katanya.

Setelah itu, baru naik ke lingkungan masing-masing, yaitu kapada sanak saudara terdekat dan lingkungan terdekat.

Perlu juga menurutnya dilakukan pendekatan iman melalui tokoh-tokoh agama, supaya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada umatnya, terkait bahaya narkoba dan bersama-sama memerangi bahaya narkoba.

Berikutnya penegak hukum juga mesti konsisten dan konsekuen dalam memerangi narkoba, jangan sampai ada satupun pihak penegak hukum, terutama anggota Polri yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Jika ada pihak penegak hukum yang terlibat, maka akan sangat sulit penanganannya.

“Kita tidak menampilkan bahwa Polri sudah mulai baik, sudah mulai bagus, tapi masih ada saja oknum-oknum biasanya ikut terlibat di dalamnya. Kita minta supaya oknum-oknum ini kalau bisa zero, betul sesuai dengan keinginan Kapolda,” imbuhnya.

Untuk itu, perlu menurutnya dilakukan tes urine terhadap personel penegak hukum dalam rentang waktu tertentu, jika perlu dilakukan setiap satu bulan sekali.

“Jangan setahun satu kali, kalau bisa satu bulan sekali dilakukan tes urine,” tuturnya.

Jika ada aparat yang terlibat, maka diharapkannya ditindak secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa ampun.

Dalam kesempatan ini, dirinya juga menyarankan agar dilakukan penegakkan hukum seberat-beratnya bagi pelaku peredaran narkotika, mulai dari produksi, pengedar, penjual, hingga semua pihak yang terlibat.

“Kalau bisa malah seperti di Malaysia, tegas, sekian gram saja sudah hukuman mati. Kalau saya, maunya orang-orang seperti ini jangan diberi ampun lagi, hukuman mati yang layak,” tegasnya.

Selain itu, di dalam tahanan juga bisa menjadi sarang peredaran narkoba, hal itu dikatakannya berdasarkan kesaksian dari orang-orang yang sudah keluar dari tahanan.

Di samping itu, orangtua juga mesti mengawasi anak-anak yang kemungkinan menjadi pecandu narkotika. Jangan malah menyembunyikannya, tetapi harus cepat diatasi dengan melakukan konsultasi kepada pihak terkait.

Tidak kalah penting, dikatakannya pengawasan di wilayah perbatasan yang perlu diperketat. Begitu pula dengan pengawasan di wilayah laut.

Sementara terkait masih banyaknya warga perbatasan yang terjerat sebagai kurir dengan imbalan tertentu, dia mengimbau agar para masyarakat tidak mudah tergiur dengan upah yang besar. Sebab ini dapat membawa kematian bagi kurir jika tertangkap. Bahkan, mereka bisa dicap sebagai pembunuh bangsanya sendiri.

“Karena bahaya narkoba ini memang seperti kita tahu sekarang, bisa saja orang luar ingin masa depan Indonesia ini hancur, dengan dia mengedarkan narkoba,” pungkasnya.

Menjadi Masalah Serius 

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin mengatakan bahwa narkotika ini merupakan masalah serius yang harus diatasi.

Pasalnya, untuk mengatasi peredaran narkotika ini, tidak gampang, dikarenakan beberapa faktor.

Di antaranya, terkait dengan peredaran narkotika yang menggunakan jaringan. “Yang namanya jaringan itu kan butuh sinergisitas setiap stakeholder,” ujarnya.

Sinergisitas ini, terutama dari segi penegak hukum yang harus benar-benar berkomitmen terhadap pemberantasan narkotika.

Masyarakat juga harus lebih waspada dalam melihat peredaran narkotika di lingkungannya. Karena peredaran nerkotika bukan hanya terjadi saat ini saja, namun sudah dalam waktu yang begitu lama.

“Jadi artinya perlu kebersamaan, bagaimana masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, juga harus benar-benar punya komitmen untuk itu,” imbuhnya.

Peredaran narkotika juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat. Jika angka kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi, maka ruang-ruang untuk melakukan tindak kejahatan semakin sulit dicegah.

Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten dan kota, harus memiliki program yang nyata bagaimana mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang ada.

Maka dari itu, permasalahan ini perlu adanya konsentrasi, karena mengatasi peredaran narkotika tidak semudah mengatakan pemberantasan saja. Karena faktor-faktor yang ada harus lebih diperhatikan.

“Kalau masyarakat terbangun ekonominya dengan baik, saya pikir peredaran narkoba juga bisa dikurangi secara maksimal,” tambahnya.

Namun hal yang tidak kalah penting, penegakkan hukum jangan sampai ada kesan pembiaran oleh aparat yang bisa saja bermain mata.

“Tapi kita yakin bahwa penegak hukum sudah berusaha dan berupaya tegas,” tuturnya.

Sebab narkotika merupakan masalah serius untuk persoalan kebangsaan, generasi muda bahkan persoalan keamanan.

“Tapi kalau misalnya tidak serius, maka persoalan ini akan menjadi masalah,” pungkasnya. (rah/bob)