Hari Anti Narkotika Internasional 2018, Pemkot Pontianak Diganjar Penghargaan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 482

Hari Anti Narkotika Internasional 2018, Pemkot Pontianak Diganjar Penghargaan
PENGHARGAAN - Pemerintah Kota Pontianak memperoleh pengharagaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (12/7) pagi. (Ist)
Kabag Umum BNNP Kalbar, M Ekasurya Agus
"Pemkot Pontianak kerap berpatisipasi mengkampanyekan stop narkotika yang terpasang di sepanjang Jalan Ahmad Yani Pontianak. Itu salah satunya, belum kegiatan-kegiatan lain." 

PONTIANAK, SP - Badan Narkotika Nasional (BNN), memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak dan pihak swasta, dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang dilaksanakan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (12/7) pagi.

Dalam kegiatan ini dilaporkan oleh BNNP Provinsi Kalbar terkait upaya pemberantasan, penindakan dan pencegahan peredaran narkotika di Kalbar.

Kabag Umum BNNP Kalbar, M Ekasurya Agus menuturkan, pemberian penghargaan kepada Pemerintah Kota Pontianak sebagai bentuk terimakasih, karena banyaknya kegiatan BNNP dan BNNK yang difasilitasi.

"Pemkot Pontianak kerap berpatisipasi mengkampanyekan stop narkotika yang terpasang di sepanjang Jalan Ahmad Yani Pontianak. Itu salah satunya, belum kegiatan-kegitan lain,” katanya.

Pemkot Pontianak juga melakukan fasilitasi advokasi, serta kegiatan yang melibatkan unsur-unsur masyarakat.

Ke depan, BNN berharap ini dilakukan juga oleh pihak lainnya. Salah satunya penghargaan yang diberikan kepada pihak swasta, dengan partisipasi berupa pemasangan spanduk-spanduk kampanye anti narkoba.

“Jadi kampanye yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan di luar institusi pemerintah bisa membantu kami,” ucapnya.

Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2018, mengusung tema nasional "Menyatukan dan Menggerakkan Seluruh Kekuatan Bangsa Dalam Perang Melawan Narkoba untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sehat Tanpa Narkoba".

Dalam laporan BNNP Kalbar, disampaikan pula bahwa penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kejahatan luar biasa, yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam proxy war, guna melumpuhkan kekuatan bangsa.

Untuk itu, kejahatan ini harus diberantas dan ditangani secara intensif dan komprehensif. 

Kondisi geografis Indonesia yang terbuka merupakan peluang bagi sindikat narkoba Internasional untuk menjadikan Indonesia, sebagai pangsa pasar peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan hasil survei nasional, penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi tahun 2017 yang dilaksanakan oleh BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI, diperoleh angka penyalahgunaan narkoba sebesar 1,57 persen dari total penduduk Kalbar atau sekitar 56.424 orang pada kelompok usia 10 sampai 59 tahun. Secara nasional tercatat 12 ribu orang meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkoba. 

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2016 telah terdeteksi sebanyak 739 narkoba jenis baru yang beredar di dunia, sebanyak 71 jenis di antaranya sudah beredar di Indonesia, dimana baru 65 jenis yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

“Sedangkan enam jenisnya belum diatur,” ujar Ekasurya.

Langkah nyata yang telah dilakukan dalam upaya perang melawan narkoba, di antaranya melalui strategi demand reduction yaitu dengan tindakan preventif, guna memberikan kekebalan kepada masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika dan strategi suplai reduction melalui penegakkan hukum yang tegas dan terukur, supaya sindikat narkoba jera.

HAM reduction juga dilakukan dalam rangka pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba, yaitu suatu cara praktis dalam pendekatan kesehatan masyarakat yang bertujuan mengurangi akibat pada kesehatan, karena penggunaan narkoba dengan cara suntik.

BNNP Kalbar telah merehabilitasi sebanyak 374 penyalahguna narkoba, baik di lembaga rehabilitasi pemerintah, maupun pemberdayaan masyarakat. Sementara pelayanan pasca rehabilitasi, telah dilakukan kepada 228 mantan penyalahgunaan narkoba.

Dalam mengatasi suplai reduction, BNN RI, BNNP Kalbar, Polda Kalbar, Kodam XII/TPR dan jajaran TNI lainnya, Kanwil Kemenkumham, Jajaran Kanwil Bea dan Cukai, telah bekerjasama melakukan penindakan terhadap segala bentuk kejahatan narkoba.

Pada periode Januari hingga Desember 2017, telah diungkap 518 kasus narkoba, diamankan sebanyak 716 orang tersangka dan lima orang terpaksa mendapat tindakan tegas serta terukur hingga meninggal dunia.

“Hal ini merupakan keseriusan aparat penegak hukum dalam melawan kejahatan narkoba, bahwa tindakan tegas hingga tembak di tempat bagi para pelaku kejahatan narkoba, bukanlah gertak sambal tetapi komitmen hukum yang tegas,” imbuhnya.

Sementara pada periode Januari hingga Juni 2018, telah diungkap 412 kasus narkoba, dengan 548 orang tersangka dan 3 orang tersangka meninggal dunia.

Barang bukti yang telah disita pada tahun 2017, sabu sebanyak 139,4 kilogram, ganja 39 batang dan 7,62 gram, ekstasi 21.680 butir dan happy five sebanyak 4.671 butir.

Tahun 2018 barang bukti yang disita yaitu sabu seberat 109,52 kilogram, ekstasi 56 butir, 733, 25 butir dan ganja seberat 0,66 gram.

Dari sisi pengungkapan kasus, terjadi peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Pada BNNP saja pada tahun 2017 berhasil diungkap sebanyak 24 kilogran lebih sabu dan 39 batang ganja, sementara pada tahun 2018 hingga bulan Juni, berhasil diungkap sebanyak 57 kilogram sabu.

Para bandar atau penjahat narkotika saat ini terus berupaya memasarkan barang haram tersebut dengan berbagai modus, cara dan upaya. Sebab, saat ini Kalbar bukan hanya dijadikan sebagai wilayah transit, namun telah menjadi pasar yang cukup besar.

Terkait penghargaan yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Pontianak, Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono juga berharap agar Kota Pontianak bisa bebas dari peredaran narkotika.

Upaya untuk memberantas tersebut telah dimulai dari internal ASN Kota Pontianak, bekerjasama dengan BNN Kota Pontianak dalam melaksanakan tes urine secara berkala dan rutin.

Bahkan, ada beberapa OPD yang memberikan pelatihan kepada para ASN untuk menghindari penyalahgunaan narkotika.

“Termasuk kita amati siswa-siswa yang ada di Kota Pontianak,” ujarnya.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan BNN, Polda Kalbar dan Polresta, untuk mengantisipasi agar peredaran gelap narkotika tidak meluas di masyarakat.

Di samping itu, Pemkot Pontianak gencar melakukan monitoring ke tempat-tempat hiburan malam, termasuk indekos dan wilayah yang dianggap rawan.

Penghargaan yang diberikan tersebut menjadi motivasi pemerintah untuk lebih giat dalam melakukan upaya-upaya pencegahan, penanggulangan dan mengatasi korban akibat penyalahgunaan narkotika.

Bagi para korban pihaknya memiliki PLAT (Pusat Layanan Anak Terpadu) dan memfasilitasi Dinas Sosial terkait korban penyalahgunaan narkoba yang merupakan warga Kota Pontianak.

“Ini akan kita atasi dengan Dinas Kesehatan, semata untuk memulihkan dan melakukan bimbingan atau pendampingan bagi korban dan keluarganya, apabila terdapat kasus yang berat,” tuturnya.

Peredaaan Narkotika di Kota Pontianak, dikatakan Edy berjalan secara masif, sehingga susah terdeteksi, pihaknya hanya mendapatkan data dari BNN untuk melihat jumlah korban yang ada.

“Di permukaan sepertinya tidak kelihatan,” jelasnya.

Dia berharap, kedepannya Kota Pontianak bisa terbebas dari narkotika. Sebab pihaknya telah melakukan berbagai upaya, seperti mengkampanyekan Kampung Bebas Narkoba di Kelurahan Sungai Bangkong.

“Kita harapkan beberapa kelurahan juga melakukan hal yang sama,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji mengatakan bahwa saat ini semua pihak telah menunjukkan prestasi yang bagus dalam rangka pemberantasan narkoba.

Dalam beberapa minggu terakhir ini, terekam beberapa penangkapan yang cukup maksimal di Kalbar.

“Mudah-mudahan dengan gencarnya penangkapan-penangkapan pelaku dan bandar, nantinya akan semakin berkurang peredaran narkotika,” ucapnya.

Untuk itulah Pemerintah Provinsi Kalbar, Pemkot dan Pemkab terus mendukung pihak kepolisian dan BNN dalam rangka memberantas peredaran narkotika.

Diketahui, saat ini peredaran jaringan narkotika telah merambah hingga ke RT-RT, bahkan juga ke lingkungan pesantren dan sekolah.

“Kita ingat beberapa hari yang lalu, beredar berita anak yang membeli permen, ternyata permennya mengandung narkoba,” imbuhnya.

Dikatakannya, bahwa hal ini tentu sangat membahayakan perkembangan generasi muda kedepannya.

Kalbar Mesti Zero Narkotika

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono menyampaikan pula bahwa satu hari sebelumnya pihaknya telah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak sekira 20 kilogram, 2000 pil ekstasi dan 4000 keping happy five.

Sebagaimana telah digelorakan dan telah menjadi satu kesepakatan bersama bahwa Kalbar merupakan salah satu tempat beredarnya narkotika.

“Tadi sudah disampaikan, ada 23 orang kemarin yang kita tangkap, dua meninggal dunia dengan tindakan tegas, tiga orangnya wanita,” kata Didi.

Pengungkapan tersebut terjadi pada periode April hingga Juni 2018.

Saat ini perlu dipertanyakan darimana asal narkotika tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, narkoba tersebut berasal dari negara Malaysia, yang masuk dari perbatasan.

Langkah antisipasi hal ini telah dilakukan bersama stakeholder terkait, dan telah diungkap jaringan-jaringan yang ada. Namun ini belum selesai, untuk itu dia mengajak untuk bersama-sama memerangi narkoba.

“Kemarin kita sepakat, bahwa Kalbar harus zero dengan narkoba. Kita pasti bisa. Ukurannya kenapa bisa, kita lihat kemarin dengan Pilkada Kalbar yang disinyalir rawan. Ternyata kita bisa, dengan kebersamaan tadi,” tuturnya.

Adanya 2.130 kelurahan dan desa di Kalbar, serta dengan 5.000.350 penduduk di Kalbar dipastikan bisa menjadikan Kalbar zero dari peredaran narkotika. Terutama peredaran yang melalui daerah perbatasan, pedalaman dan lian-lain.

“Pasti bisa,” tegasnya.

Dia mengajak semua pihak dan masyarakat untuk perang serta memberantas habis peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Barat, yang berpotensi besar dapat menggagalkan satu generasi.

“Kita tidak ingin generasi di bawah kita menjadi generasi yang plonga -plongo, pak pok. Kita tidak ingin seperti itu,” imbuhya.

Langkah utama dan pertama untuk menyelamatkan generasi muda, saat ini hanya dengan memberantas tuntas dan memerangi peredaran narkoba.

“Jangan sampai dijadikan proxy war. Menggunakan tangan-tangan orang lain untuk menghancurkan satu generasi di bawah kita,” tuturnya. (rah/bob)