Kabut Asap Mulai Landa Kalbar

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 561

Kabut Asap Mulai Landa Kalbar
Grafis ( Koko/Suara Pemred )
Mochtar, Kepala BPBD Kubu Raya
"Mari kita sama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan,"

Atbah Romin Suhaili, Bupati Sambas
"Kepada seluruh masyarakat dan pemilik perkebunan, untuk tidak melakukan pembakaran lahan, menghindari penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan semaksimal mungkin,"

PONTIANAK, SP – Kemarau saat ini, kembali menghadirkan kabut asap di beberapa wilayah Kalbar, khususnya Kota Pontianak. Kabut asap yang terjadi telah mengganggu udara dan aktivitas di masyarakat. 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kubu Raya, Mochtar mengatakan, saat ini pihaknya terus memantau daerah Kubu Raya yang rawan terjadi kebakaran lahan dan hutan.

Dia mengungkapkan, sejauh ini memang terdapat beberapa titik adanya kebakaran lahan di wilayah Kubu Raya. Tetapi kebakaran tersebut masih belum meluas, sehingga masih bisa di kendalikan.

"Kita (BPBD) bersama petugas Manggala Agni terus memantau potensi kebakaran melalui pantauan udara,” ujarnya, Minggu (15/7). 

Sejauh ini, ada dua titik kebakaran yang sudah ditangani untuk dilakukan pemadaman. Dua titik api tersebut yakni, di wilayah Kuala Dua dan Arang Limbung. Tetapi  luas lahan  yang terbakat tidak banyak. Sudah bisa diatasi. 

Dia pun mengajak kepada seluruh masyarakat Kubu Raya agar bersama-sama menjaga lingkungan, dan tidak membakar lahan secara sembarangan. Terlebih saat ini kondisi cuaca sedang panas. 

"Mari kita sama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan," imbaunya. 

Petugas Maggala Agni Kubu Raya, Ari mengungkapkan luas  kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Arang Limbung dan Kuala Dua, masing-masing berkisar dua hektare.

"Tadi kami bersama anggota BPBD Kubu Raya berhasil melokalisir kebakaran lahan di dua titik tersebut. Alhamdulilah, api sudah bisa kita kendalikan," kata Ari.  

Sementara, Kepala BPBD Kalbar, TTA Nyarong mengatakan, terkait dengan musim kemarau yang mencapai puncak Juli 2018, pihaknya telah mengantisipasi hal tersebut.

Menurutnya, Kalbar telah dinilai secara langsung Presiden RI Jokowi, sebagai wilayah yang lebih awal panasnya dari pada provinsi lainnya.

"Hal ini disampaikan Presiden saat memberi pengarahan kepada para Menteri/Panglima TNI, Kapolri, Gubernur/Bupati/Walikota  yg diundang di Istana Negara pada bulan Februari 2018 yg lalu. Pernyataan Presiden terbukti saat itu dengan terjadinya kebakaran lahan di daerah Kubu Raya sekitar SMA Negeri 4 Sungai Raya," jelasnya. 

Menurutnya, mengatasi Karhutla yang menjadi bencana musiman di Kalbar, Gubernur telah mengeluarkan SK Komandan Siaga Darurat SDBS akibat Karhutla. 

"Kami juga telah memohon bantuan berupa helikopter kepada Pemerintah Pusat c.q. Kepala BNPB RI untuk melakukan patroli dan water bombing di daerah-daerah atau desa-desa yg telah dipetakan di Kalbar,” ujarnya. 

Pihaknya juga mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi vertikal dan dinas badan di daerah, sesuai dengan Inpres Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. 

Dia mengungkapkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana asap akibat Karhutla, pihaknya telah melakukan rapat-rapat koordinasi dan apel bersama stakeholder terkait.

Seperti dengan Polda Kalbar, Kodam XII/Tanjungpura, dan Badan Restorasi Gambut. Bahkan Bupati/Walikota se Kalbar telah menetapkan status dan memetakan desa yang mempunyai potensi tinggi Karhutla.

Sedangkan dari pihaknya yang sudah petakan terdapat Jumlah desa di Kalbar yang berpotensi tinggi terjadi Karhutla apabila curah hujan berkurang turun dan  yang telah diupdate / dipetakan sebanyak  182 desa terdiri dari terdapat di Kab. 

Dia juga menghimbau kepada Pelaku Dunia Usaha menunda pekerjaan  membuka hutan pada saat musim kemarau tiba. Menurutnya apabila harus dilakukan maka sebaiknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi teknis yang terkait. Serta pihaknya mendorong aparat Penegak Hukum dapat di optimalkan.  

Polda Siaga 

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Nanang Purnomo mengatakan bahwa Polda Kalbar telah mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan gambut dalam bentuk Satgas Karhutla.

“Kita sudah ada Satgas Karhutla yang kita bentuk,” katanya.

Menurutnya, personel dan peralatan yang ada sudah dipersiapkan secara matang, sebagai antisipasi dalam memasuki musim kering dan bencana kebakaran lahan.

Mengingat saat ini Indonesia akan menghadapi SEA Games sehingga pihaknya telah siap menghadapi potensi pembakaran lahan.

“Satgasnya sudah kita bentuk lama kan, karena waktu itu masih hujan, namun sekarang sudah panas, begitu ada titik api sudah langsung meluncur,” ujarnya.

Sambas 23 Hotspot

Kabupaten Sambas terpantau sebanyak 23 titik api pada Sabtu (14/7). Berdasarkan pantauan satelit LAPAN dengan titik koordinat N: 1.48186 dan E: 109.12131 Polsek Jawai pun melaksanakan penanggulangan dan pemadaman api Karhutla di salah satu lahan. Yakni, di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai.

"Kegiatan pemadaman api dilaksanakan oleh Tim Terpadu dari Polsek Jawai, Koramil 1202-10 Jawai, Manggala Agni dari Kota Singkawang dan Masyarakat Peduli Api dari Desa Sarang Burung Danau, Sabtu tanggal 14 Juli 2018 jam 17.30 hingga 21.30 Wib," ungkap Kapolsek Jawai, Iptu Prambudi.

Lokasi titik api merupakan semak belukar yang terdapat tumbuhan ilalang dan tanah berupa lahan gambut dengan luas sekitar 2,5 hektare. Petugas disulitkan oleh ketiadaan akses jalan.

"Jalan menuju titik lokasi sangatlah sulit dikarenakan tidak adanya akses jalan baik itu untuk jalan kaki apalagi menggunakan sepeda motor. Disamping itu jarak antara pemukiman penduduk sekitar 7 Km menuju hamparan lahan gambut," jelasnya.

Hari yang  gelap juga menyulitkan petugas dilapangan ditambah lagi jauhnya sumber mata air menambahkan kesulitan menarik pipa selang air.

Sementara, Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili menghimbau warga tidak melakukan pembakaran lahan.

"Kepada seluruh masyarakat dan pemilik perkebunan, untuk tidak melakukan pembakaran lahan, menghindari penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan semaksimal mungkin," katanya.

Ketapang 22 Hotspot 

Di Kabupaten Ketapang, sedikitnya terdeteksi 22 titik hotspot dari berbagai kecamatan di Ketapang, Sabtu (14/7). Dari 22 titik hotpsot diketahui terdapat beberapa titik yang memang mengalami kebakaran lahan dengan luas 3,7 hektare.

Saat dikonfirmasi, Kepala Manggala Agni Daops Ketapang, Rudi Windra Darisman mengatakan, kalau 22 titik hotspot yang terdeteksi diantaranya di Kecamatan Nanga Tayap, Kendawangan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Muara Pawan, Marau serta Seponti.

"Untuk hotpsot tanggal 14 Juli langsung dilakukan groudcheck sama anggota yang di lapangan, kebetulan saat ini terus berlangsung patroli terpadu Karhutla di lokasi-lokasi rawan," ungkapnya.

Ia melanjutkan, dari hasil groudcheck tersebut memang ditemukan beberapa lokasi titik hotspot yang terjadi terdapat areal bekas terbakar. 

"Dari total titik hotpsot ada ditemukan bekas areal terbakar seperti di Sembalangan seluas 0,5 hektare dan Seponti 0,2 hektare," katanya.

Ia menambahkan, lokasi terdapat kebakaran dengan luas agak banyak terdapat di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong yang berbatasan dengan Kecamatan Matan Hilir Selatan dengan luas areal terbakar sekitar 3 hektare.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ketapang, Sumiransyah mengatakan menyikapi kembali munculnya titik-titik hotpsot pihaknya terus siap siaga khususnya tim TRC BPBD untuk melakukan monitoring di lapangan.

Bahas Karhutla

Jajaran Polsek dan Koramil Kecamatan Belitang melajukan rapat koordinasi di Mapolsek Belitang, hal itu dilakukan karena sudah memasuki musim kemarau rentan dengan Karhutla.

Rapat tersebut tentang situasi yang ada pada saat ini sudah memasuki musim  kemarau. Kapolsek Ipda Agus Junaidi mengatakan, pihaknya melakukan pemetaan terhadap lahan yang berpotensi Karhutla. 

"Rapat ini kita lakukan tentu upaya mengetahui titik-titik mana saja yang berpotensi Karhutla dan mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya Karhutla sehingga antisipasi dilakukan secara dini," ujarnya kepada Suara Pemred.

Sebelumnya,  Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau, Akhmad Suryadi menuturkan, seluruh stakeholder telah melaksanakan rapat koordinasi. Hal ini, kata dia, untuk diambil solusi menyikapi karhutla.

Fokus Desa

Yosep, Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang mengatakan, antisipasi  terkait dengan Karhutla di Bengkayang, BPBD Kabupaten Bengkayang telah melakukan pemantauan bersama dengan TNI, Polri serta para camat yang ada di Kabupaten Bengkayang. 

Ada beberapa titik yang memang menjadi antisipasi kita setiap tahunnya, yakni di wilayah sungai Raya, Sungai Duri dan kawasan perkebunan di Kecamatan Jagoi Babang, Seluas dan Lembah Bawang. 

Di Kayong, Agus Rudi Suandy, Kepala BPBD Kabupaten Kayong Utara mengatakan hingga saat ini telah ditemukan 2 titik api. Namun titik api tersebut tidaklah begitu besar luasannya, dan telah padam. 

Ditambahkannya, satu berada di Kecamatan Pulau Maya dan satu lagi di Kecamatan Simpang Hilir. "Titik Apinya tidak begitu besar, hanya berupa asap saja. Tetapi meskipun kecil, tidak bisa kita remehkan," terang Agus Rudi. (abd/akh/ble/iat/rah/lha/teo/nar/lis)

Berladang Aktivitas Turun Temurun 

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kadri menilai siklus musim adalah sesuatu yang pasti terjadi. Demikian juga dengan yang namanya musim kemarau, apalagi Indonesia adalah negara tropis. 

Musim kemarau bagi sebagian masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya untuk mereka yang berada di wilayah perhuluan, dimanfaatkan untuk membakar ladang, sebuah tradisi lama turun temurun dalam kehidupan bercocok tanam. 

Dengan semakin menipisnya hutan di Kalimantan Barat, maka aktivitas dari pembakaran kian tahun kian terasa. Walaupun begitu, Kadri menolak tudingan kepada para petani lokal sebagai penyebabnya. 

Kian menipisnya hutan,m kata Kadri, dipicu oleh semakin masifnya sektor perkebunan di Kalimantan Barat. Dalam proses pembersihan lahan, tak jarang mereka juga membakar. Namun, karena petani peladang yang selama ini lebih dikenal dengan aktivitas membakar ladangnya, maka jadilah mereka yang sering disalahkan. 

Kadri menolak keras anggapan yang selama ini menuding, masyarakat adat sebagai biang dari terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan yang selama ini terjadi di Kalbar. 

"Kalau ada hasi kajian yang menyebut Kalbar masuk dalam 8 provinsi Siaga Karhutla, ya artinya memang perlu kerja keras untuk mencari solusi atas masalah ini," ujar Kadri.

Pelarangan aktivitas berladang masyarakat, harus melihat fakta di lapangan. Mengeluarkan kebijakan harus diimbangi dengan solusi, dan sejauh ini pemerintah belum bisa memberi solusi kongkrit. 

"Saya ini masyarakat adat juga, lahir dan besar di lingkungan seperti itu. Kalau mereka dilarang berladang, siapa nanti yang menjamin mereka tetap bisa memperoleh beras. Mungkin bisa saja tidak berladang, tapi pemerintah yang harus menyediakan beras untuk para petani peladang ini," katanya.  

Politisi PKB ini juga menyesalkan ada masyarakat yang misalnya ditangkap, saat membakar ladang. Padahal, aparat dan pemerintah seharusnya juga memantau aktivitas serupa di sektor perkebunan yang banyak di Kalimantan Barat. 

"Mereka masyarakat kecil sering jadi korban, padahal perusahaan yang luasnya berhektare - hektare juga kerap berbuat serupa. Dimana letak keadilan atas kondisi ini? Masyarakat ini hanya berladang untuk mendapatkan padi. Apa pantas dikejar-kejar aparat," sesalnya.

Kadri berharap kearifan masyarakat lokal tidak dikorbankan. Selama ini sektor perkebunan yang begitu luas masuk ke Kalbar, dan mengganti hutan-hutan alami menjadi perkebunan sawit, agar juga dikontrol. 

"Kita ingin pemerintah berlaku adil, jangan membuat masyarakat merasa takut hidup di tanah mereka sendiri. Toh mereka mencari makan, juga bukan untuk memperkaya diri. Jika melarang maka solusi kongkritnya apa, kan ini yang belum ada," pungkasnya. (nak/lis)