Kapolda Rapat dengan Komisi I Bahas Isu Pos Polisi Bersama Indonesia-Tiongkok

Ponticity

Editor Indra W Dibaca : 567

Kapolda Rapat dengan Komisi I Bahas Isu Pos Polisi Bersama Indonesia-Tiongkok
Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono. (SP/Anugrah)
PONTIANAK, SP - Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono bersama jajarannya hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Provinsi Kalbar di Kantor DPRD Kalbar, Senin (16/7).

Rapat tersebut membahas terkait masalah plakat Pos Polisi Bersama Polres Ketapang-Polisi Tiongkok serta kunjungan kepolisian Tiongkok di sebuah perusahaan di Kabupaten Ketapang yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Rapat tersebut berlangsung tertutup kurang lebih sekira selama satu jam lebih.

Usai rapat terbatas, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan verifikasi dan klarifikasi terkait pemberitaan dan isu tentang adanya plakat kantor polisi bersama.

Dalam pertemuan itu pihaknya menyampaikan kepada anggota DPRD Provinsi Kalbar bahwa plakat tersebut saat ini sudah tidak ada, dan tidak ada kerjasama antara Polri di Kabupaten Ketapang dengan Kepolisian Tiongkok.

Dikatakannya bahwa polisi Tiongkok datang ke Ketapang dalam rangka melihat warganya yang bekerja di beberapa perusahaan di Kabupaten Ketapang.

“Setelah itu selesai, plakatnya ngak ada, kita ambil. Memang ada tadinya di sana, yang difoto-foto itu. Sudah kita amankan semua, sekarang dalam perjalanan ke Polda,” jelasnya.

Sementara itu terkait AKBP Sunario, yang merupakan mantan Kapolres Kabupaten Ketapang yang telah diserahterima jabatan, telah menjalani konsekuensi dari pelaksanaan tugasnya.

Konsekuensi tersebut terkait dengan perizinan dan permasalahan teknis izin terkait kepolisian asing yang datang ke Kabupaten Ketapang.

“Masalah teknis perizinan, karena kita kan ada peraturan, mulai dari perundang-undangan, kemudian peraturan pemerintahnya sampai dengan peraturan Kapolrinya,” tambahnya.

Pihak kepolisian Tiongkok tersebut datang ke Indonesia melalui jalur resmi dengan menggunakan pasport dan visa.

Plakat tersebut menurut Didi dibawa langsung oleh pihak Tiongkok ke Kabupaten Ketapang yang selanjutnya difoto dan viral.

“Tidak ada itu namanya kantor polisi bersama. Tidak ada, kerjasama Polri dengan polisi Tiongkok pun tidak ada,” tegasnya.

Dia mempersilahkan bagi awak media untuk memeriksa langsung untuk memastikan ke Kabupaten Ketapang. (anugrah)