Pemprov Sambut Baik Raperda Inisiatif DPRD Kalbar

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 216

Pemprov Sambut Baik Raperda Inisiatif DPRD Kalbar
PARIPURNA - Asisten I Setda Kalbar, Alexander Rombonang menyampaikan apresiasinya terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kalbar tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, kemarin. (Ist)
PONTIANAK, SP - DPRD Provinsi Kalimantan Barat kembali akan menggelar Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif (Raperda) Prakarsa DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kalbar.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung  di Balairungsari, Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, kemarin siang, DPRD mendengarkan penyampaian pendapat Gubernur Kalbar terhadap Raperda tersebut.

Gubernur Kalbar yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Asisten I Setda Kalbar, Alexander Rombonang menyampaikan, bahwa pihaknya selaku eksekutif memberikan apresiasi atas lahirnya rancangan Perda dari prakarsa atau khusus inisiatif DPRD Kalbar. 

Ini merupakan satu sinyal positif bahwa Kalbar merespon dengan baik beberapa permasalahan melalui satu fungsi DPRD Kalbar sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pembentukan Perda Provinsi. 

"Raperda yang diajukan ini sangat urgen dalam rangka mendukung kemajuan daerah, kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dalam rangka pembangunan di Provinsi Kalbar," kata Alexander membuka penyampaiannya. 

NKRI sebagaimana dimaksud UUD 1945 dinilai memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik kegiatan penangkapan maupun budidaya ikan serta sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan, guna pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. 

Perikanan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional dan daerah. Terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya. 

"Nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan," kata Alexander.

Nelayan juga dinilai sebagai subyek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan berperan sebagai kontributor yang menyediakan produk hayati kelautan dan perikanan. Baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan perikanan. Namun nelayan terutama yang kecil, tradisional dan nelayan buruh sangat rentan dalam kemiskinan dan perlu mendapat perhatian semua pihak. 

Kondisi tersebut dikarenakan belum memiliki manajemen pengelolaan keuangan yang baik, risiko pekerjaan sangat tinggi, sulitnya mengakses permodalan pada lembaga keuangan, minimnya fasilitas pelabuhan dan tempat pelelangan perikanan dan rendahnya tingkat pendidikan. 

"Hal itu menggambarkan nelayan perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan agar taraf hidup alami peningkatan dan kesejahteraan dapat ditingkatkan, " katanya 

Dalam upaya Pemda membantu nelayan untuk selesaikan permasalah itu, maka kata Alexander diperlukan kebijakan dalam bentuk payung hukum terutama Perda. Nelayan di wilayah Kalbar dinilai masih dalam kondisi memprihatinkan, sehingga perlu perlindungan dan pemberdayaan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usaha, agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing. 

Selain itu, diperlukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan termasuk keluarga nelayan yang melaksanakan pengolahan dan pemasaran terhadap hasil yang diperoleh. Nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sangat tergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, sehingga perlu perlindungan dan pemberdayaan. 

Ini jadi dasar pertimbangan dibentuknya UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, " imbuhnya.

UU itu bertujuan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern dan berkelanjutan. 

Selain itu, diharapkan juga mampu mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim dan pencemaran dan memberikan jaminan keselamatan keamanan dan bantuan hukum.

"Beberapa problematika yang dialami oleh nelayan seperti akses bahan bakar bersubsidi, permodalan, terjadinya pungli, isu lingkungan hidup, perlindungan jiwa dan kesehatan, peran nelayan perempuan, cuaca ekstrim serta kebijakan yang tidak berpihak kepada nelayan," kata Alexander. 

Upaya perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan selama ini juga dirasa belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan terhadap para nelayan.

Permasalahan lain bagi nelayan jika dilihat dari segi ekonomi, misalnya minimnya kemampuan pengelolaan sumber daya laut dan terjadinya kemiskinan dalam kehidupan di nelaya yakni, pertama, nelayan Indonesia tidak punya akses modal dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung secara maksimal kemampuan kerjanya. Kedua, banyaknya nelayan berstatus merupakan buruh nelayan. Ketiga, sulitnya nelayan cari dana termasuk bank pemerintah yang mau memberikan pinjaman sebagai modal usaha. Keempat, adanya praktek penjarahan ikan secara ilegal. Kelima, minimnya sinergi antara pemerintah dan stakeholder lain yang berkepentingan dalam pembangunan perikanan kelautan sehingga penerapan peraturan undang-undang yang dirasa kontraproduktif dengan usaha peningkatan kesejahteraan nelayan. Keenam, beberapa kebijakan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan tidak sejalan dengan kepentingan kesejahteraan nelayan. 

Karena itu diharapkan adanya Perda ini dapat memberikan solusi yang dihadapi nelayan, khususnya di Kalbar. 

"Kami perlu mendapat penjelasan terkait sejauh mana kewenangan Pemprov dalam mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan sesuai peraturan yang ada. Kami juga memohon penjelasan langkah apa saja yang diperlukan dan harus dilakukan oleh provinsi dalam rangka membantu melindungi dan memberdayakan nelayan di Kalbar, agar kehidupan bisa lebih sejahtera dan turut serta dalam mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan nelayan Kalbar, " tutup Alexander. (nak/bob)