Peluncuran Sistem e-Monev Standar Pelayanan Publik, Pemkot Siap Terima Aduan Masyarakat

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 381

Peluncuran Sistem e-Monev Standar Pelayanan Publik, Pemkot Siap Terima Aduan Masyarakat
LAUNCHING - Walikota Pontianak, Sutarmidji secara resmi meluncurkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik (e-Monev) di Aula SSA Kantor Walikota Pontianak, Rabu (18/7) pagi. (SP/Anugrah)
Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Pontianak, Yuni Rosdiah
"Jadi setiap standar pelayanan itu ada fungsi pelayanan pengaduan."

PONTIANAK, SP - Pemerintah Kota Pontianak meluncurkan sebuah sistem informasi kepada masyarakat berupa Sistem Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik (e-Monev) organisasi, berupa sistem daring berbasis website yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

Peluncuran sistem ini dilakukan langsung oleh Walikota Pontianak, Sutarmidji, di Aula SSA Kantor Walikota Pontianak, Rabu (18/7) pagi.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Yuni Rosdiah mengatakan, bahwa sistem ini dibuat dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana ada kewajiban dari seluruh perangkat daerah dan unit kerja yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi variabel standar pelayanan publik.

Dalam hal ini ada sembilan variabel yang harus dipenuhi, mulai dari standar pelayanan, hingga atribut yang digunakan oleh petugas pelayanan.

“Setiap tahun kita kan memonitor. Artinya, kepatuhan seluruh unit kerja dengan nilai tertinggi 100,” ujarnya. 

Melalui sistem ini, maka setiap unit kerja  dapat dimonitor sejauh mana pemenuhan standar pelayanan publik sesuai amanah UU.

Jika standar tersebut belum terpenuhi, maka nantinya akan diberikan tanggapan oleh sekretaris daerah.

Unit kerja nantinya akan mengupload standar pelayanan di dalam sistem yang ada, sementara tugas tim Monev di tingkat kota akan memberikan penilaian berbuka ceklit. Setelah diberikan ceklit, maka nilai yang ada akan keluar, sehingga akan diketahui standar pelayanan mana yang belum terpenuhi.

Selain itu, sistem ini memberikan manfaat kepada masyarakat, agar dapat melihat sarana informasi pelayanan publik secara terintegrasi yang selama ini memang belum ada.

“Jadi di dalam sistem ini nanti ketika semua unit kerja sudah mengisi, standar pelayanan masyarakat itu bisa dilihat melalui aplikasi e-Monev organisasi ini,” tambahnya.

Dia mengatakan bahwa sistem ini juga terintegrasi dengan website milik Pemkot Pontianak, pada www.pontianakkota.go.id. Nantinya sistem ini juga akan diintegrasikan dengan aplikasi Gencil.

Standar pelayanan ini juga nantinya dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui smart phone yang ada melalui website organisasi.pontianak.ptk.go.id/emonev, untuk mengetahui seperti apa saja standar pelayanan publik yang ada.

“Jadi misalnya dia ingin tahu buat KTP itu berapa lama, buka standar pelayanan Dukcapil, dia bisa tahu berapa hari. Kemudian prosesnya seperti apa, pada saat dia menunggu itu bagaimana, kemudian berapa biayanya, syarat-syarat yang harus dia penuhi,” jelasnya.

Namun yang juga tidak kalah penting dari sistem ini yaitu masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui sistem tersebut, termasuk melalui sarana pengaduan pada aplikasi Gencil yang akan terintegrasi dengan sistem, masyarakat juga bisa mengadukan langsung ke OPD. Selain itu, di dalam sistem tersebut juga tersedia sarana pengaduan berupa nomor kontak petugas pengaduan.

“Jadi setiap standar pelayanan itu ada fungsi pelayanan pengaduan,” imbuhnya.

Dari hasil pengaduan dan hasil survei kepuasan masyarakat yang ada akan diakumulasikan per bulan, sehingga jika ada permasalahan di dalam survei tersebut, maka pihaknya akan melakukan pembinaan kepada OPD yang ada untuk diperbaiki.

“Jadi kita lebih penekanannya pada Monev, kemudian kita juga membina SKPD yang bersangkutan untuk mempercepat seandainya ada pengaduan keluhan masyarakat,” tuturnya.

Di Kota Pontianak saat ini terdapat sekira 500-an pelayanan publik yang terdiri dari masing-masing OPD, salah satunya pada Disdukcapil terdapat 40-an. Hingga saat ini unit pelayanan publik yang ada terbanyak dimiliki oleh RSUD.

Sementara unit kerja pelayanan publik yang ada berjumlah 99 unit, termasuk BUMD seperti PDAM dan Bank Pasar, unit kerja perangkat daerah sebanyak 30 satuan kerja, dua kelurahan dan UPT Puskesmas.

Kota Pontianak Jadi Pelopor

Walikota Pontianak, Sutarmidji dalam penyampaiannya kepada aparatur pelayanan publik yang hadir dalam peluncuran tersebut mengatakan, bahwa pelayanan publik yang baik, cepat dan transparan saat ini sudah menjadi tuntutan zaman.

“Kemudian tidak sekadar itu, tapi juga transparan,” ujarnya.

Untuk mencapai itu, menurutnya memang diperlukan dan memanfaatkan teknologi yang ada seperti saat ini, demi mempermudah.

Penggunaan sistem dan teknologi yang ada tersebut juga akan kembali kepada disiplin dan komitmen yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan.

“Sehebat apapun sistem yang kita bangun, kalau disiplin itu melihat orang yang di atasnya susah,” ujarnya.

Aparatur pemerintahan, harus memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa harus melihat siapa yang memimpin.

Hal sederhana yang perlu untuk diperhatikan, yakni salah satunya manajemen waktu yang baik, agar dapat memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat.

ASN menurutnya harus memiliki kebanggaan di setiap kerjanya, sehingga dapat memberikan suatu perubahan bagi orang yang diberikan pelayanan.

Saat ini pemerintah Kota Pontianak masih terus melakukan inovasi dalam berbagai bidang, guna memberikan pelayanan publik yang baik kepada masayarakat. Salah satunya dengan memberi batasan waktu dalam setiap pelayanan yang ada, sehingga standar pelayanan dapat diukur dengan baik.

Dalam hal pelayanan publik, Sutarmidji mengatakan bahwa dirinya tidak ingin disalip oleh daerah lain. Sebab dia berkeinginan agar Kota Pontianak menjadi pelopor.

“Masalah perangkat pendukungnya sampaikan, yang jelas apa kendala dalam percepatan pelayanan publik itu sampaikan, termasuk pembiayaannya,” tuturnya.

Dia juga tidak berkeinginan jika ada keluhan dari masyarakat terkait infrastruktur yang ada. Sehingga dengan pelayanan publik yang telah dilakukan secara online ini, maka ke depannya tidak diperlukan adanya kantor terpadu dan sebagainya.

“Saya berharap pertahankan Kota Pontianak sebagai kota dengan standar kepatuhan layanan publik terbaik,” ucapnya.

Untuk itu, maka perlu terus dilakukan evaluasi, inovasi-inovasi untuk tetap menjadi yang terdepan dan tetap menjadi yang terbaik.

Dia juga berharap agar apapun yang dapat dilakukan oleh aparatur pelayanan publik untuk kemudahan maka harus dilakukan.

“Apapun, sepanjang itu tidak cacat hukum,” tambahnya.

Ditransformasikan Pada Tingkat Provinsi

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tanjungpura Pontianak, Erdi menyampaikan bahwa beberapa layanan publik di Kota Pontianak termasuk yang terbaik di Indonesia, sehingga menjadi percontohan. Pelayanan publik tersebut menurutnya di antaranya perizinan, pengelolaan sampah, komplain dan lain-lain.

Dia mengatakan, mengingat Gubernur Kalbar nantinya merupakan mantan Walikota Pontianak, maka apa saja yang susah diraih oleh Pemerintah Kota Pontianak, dapat ditransformasikan pada tingkat provinsi.

“Kita berharap ini menjadi model untuk diterapkan di tingkat provinsi,” ucapnya.

Pelaksanaan ini tetap bisa dilaksanakan pada setiap kabupaten atau kota, sesuai dengan strata pembagian kebijakan, berdasarkan wewenang masing-masing, namun komitmen pelaksanaan ini dapat mengikuti sistem yang ada di Kota Pontianak.

Adanya sistem monitoring ini, maka penanganan komplain atas pelayanan publik dapat dengan cepat ditanggapi dan tepat diselesaikan.

“Cepat dilaporkan, cepat ditanggapi dan selesai, tuntas,” imbuhnya.

Selain itu, dengan sistem tersebut, maka aparatur pelayanan publik tidak dapat bermain-main atau mempersulit masyarakat, sebab segala bentuk pelayanan yang ada sudah terukur.

Hal ini tentu akan menciptakan pelayanan yang transparan, bebas korupsi, kolusi dan lain-lainnya.

Saat ini, diakuinya bahwa tidak semua masyarakat atau publik dapat begitu saja puas dengan sistem pelayanan yang ada.

Namun dalam hal ini, Pemerintah Kota Pontianak telah berupaya dengan keras untuk membuat kendali pelayanan publik menjadi semakin baik.

“Saya pikir tingkatkan kualitasnya saja,” tuturnya lagi.

Ke depan, hal yang perlu diperhatikan yaitu mekanisme kontrol terhadap implementasi atau penerapan dari kebijakan ini.

“Tinggal sistem kontrol dari pelaksana,” katanya.

Sistem ini juga harus terus berlanjut semakin hari semakin sempurna, serta dilaksanakan secara akumulatif. (rah/bob)