Kalbar Rawan Cengkeraman Politik Dinasti

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 615

Kalbar Rawan Cengkeraman Politik Dinasti
Grafis ( Koko/Suara Pemred )
Kepala Sekolah Antikorupsi Gemawan Kalbar, Sri Haryanti
"Namun yang menjadi persoalan adalah, kekhawatiran terhadap politik dinasti kaitannya dengan praktik korupsi. Oleh karena itu, tidak heran jika politik dinasti merupakan salah satu yang menjadi sorotan KPK saat ini,"

Syarif Abdullah Alkadrie, Ketua DPW Nasdem Kalbar
"Bukan dinasti politik, kan hak politik seseorang. Sekarang di tangan rakyat untuk memilih. Malahan kalau kita tidak calonkan, kita yang mengekang hak politik orang. Demokratiskan itu Pemilu, kecuali kalau penunjukan."

PONTIANAK, SP – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, tokoh-tokoh politik baik pemenang maupun yang kalah dalam Pilkada Kalimantan Barat, berebut mencalonkan kerabat terdekatnya untuk menjadi anggota legislatif di parlemen, baik itu DPRD, DPD dan DPR RI.

Bukan itu saja, kepala daerah yang kini telah memimpin di sejumlah daerah pun, ikut mendorong para kerabat untuk mengisi kursi parlemen. Praktik ini, tentu saja dapat diasumsikan bahwa tokoh politik tersebut, tengah berusaha membangun hegemoni politik dinasti di daerah.

Keberadan politik dinasti di tanah air, memang belum sepenuhnya terlarang. Namun praktik tersebut acap kali menimbulkan gurita korupsi uang-uang negara di daerah, seperti misalnya dinasti Ratu Atut di Banten. 

Kepala Sekolah Antikorupsi dari Gemawan Kalbar, Sri Haryanti sependapat dengan kerawanan gurita korupsi akibat politik dinasti ini. Meski sebenarnya, hak politik seseorang sudah diatur dalam undang-undang. Bahwa siapa pun punya hak terjun di kancah politik. Termasuk pula para kerabat penguasa atau politikus.

Ini tertuang dalam Pasal 28 D Ayat (3), menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 

Lebih lanjut lagi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih, dalam pemilihan umum. Berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar itu, kata Sri, maka tidak ada yang berhak melarang siapa pun untuk maju termasuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah.

"Namun yang menjadi persoalan adalah, kekhawatiran terhadap politik dinasti kaitannya dengan praktik korupsi. Oleh karena itu, tidak heran jika politik dinasti merupakan salah satu yang menjadi sorotan KPK saat ini," sebutnya, Kamis (19/7). 

Indikasi membangun dinasti politik di Kalbar, sebut saja misalnya Sutarmidji, Gubernur Kalbar terpilih. Mencalonkan anak perempuannya, Ditha di DPRD Kota Pontianak, daerah pemilihan kota menggunakan perahu Nasdem.

Nama lainnya, Wakil Gubernur Kalbar terpilih, Ria Norsan. Setelah istrinya Erlina berhasil melanjutkan kiprahnya memimpin Mempawah, kini anak kandungnya, Arief bakal maju di Pileg Provinsi Kalbar Dapil Mempawah-Kubu Raya, dari Partai Golkar. Bahkan, adik ipar Norsan, Evi juga akan mencalonkan diri kembali menggunakan Partai Demokrat. 

Lalu di Bengkayang, adik kandung Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, Neneng mengejar kursi DPRD Kalbar dua periode. Sementara di Sintang, istri Wakil Bupati Askiman, juga mencalonkan diri ke DPRD Kalbar. 

Di Uncak Kapuas, Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir saat ini tengah mempersiapkan istrinya, Erlinawati untuk menjadi anggota DPD RI. 

Tak ketinggalan keluarga Cornelis. Setelah gagal mengantarkan anaknya Karolin Margret Natasa menjadi gubernur, kini adik Karolin, Angelina Fremanco sebagai anggota DPRD Provinsi, serta iparnya, Fransiskus Diaan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR RI.

Menilik dari data-data di atas, Sri Haryanti mengingatkan, sebenarnya sudah sangat banyak sekali contoh bagaimana politik dinasti itu, bisa memuluskan jalan bagi keluarga penguasa untuk melakukan praktik korupsi yang terstruktur. 

"Masih melekat diingatan seperti kasusnya Ratu Atut mantan Gubernur Provinsi Banten, dalam kasusnya banyak melibatkan pihak keluarga yang menduduki jabatan-jabatan publik, mulai dari wali kota hingga anggota legislatif DPRD dan DPD," terangnya. 

Lebih parah lagi kata Sri, bahwa kasus dinasti yang terjadi di Provinsi Banten tidak hanya dibangun Ratu Atut di jajaran pemerintah daerah, tapi juga antar provinsi dan lembaga legislatif. 

Selain itu, contoh lainnya seperti dinasti Kutai Kartanegara, anak dan ayah, Syaukani. Dinasti Cimahi, di mana Wali Kota Cimahi periode 2012-2017 bersama suaminya menjadi tersangka kasus penerimaan suap. 

“Kemudian selanjutnya Dinasti Fuad di Bangkalan. Di mana anak dan ayah masing-masing memimpin lembaga legislatif dan eksekutif, serta contoh-contoh lainnya,” kata Sri, mengulas.

Atas korupsi-korupsi yang jelas nyata dibangun oleh dinasti politik itu, menurut Sri, sekarang tinggal bagaimana landasan hak memilih dan dipilih itu diterapkan. 

"Maka harus dikembalikan lagi kepada rakyat sebagai pemilih. Harapannya, masyarakat tidak lupa untuk belajar dan melihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi di berbagai daerah. Jangan sampai hal serupa terjadi di daerah sendiri, Kalbar, " paparnya. 

Pemahaman Politik 

Sri menegaskan, tugas awal saat ini adalah bagaimana memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada masyarakat. Selain memberikan informasi terkait hak memilih, juga harus diberikan wawasan dengan lebih mengenali calon wakilnya. Agar kepercayaan yang diberikan tidak disalahgunakan.

Informasi kata Sri, dapat diperoleh dari mana saja termasuk dari media. Kemudian pendidikan politik, dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki pengetahuan dan kapasistas atau pengetahuan terhadap hal tersebut.

“Termasuk kelompok masyarakat sipil atau NGO, anggota keluarga, pelajar/mahasiswa, dan tokoh masyarakat, semua harus terlibat untuk saling berbagi pengetahuan dan informasi, " bebernya. 

Terpenting berikutnya, adalah pengawasan yang harus lebih ditingkatkan. Jika ke depan anak dan sanak saudara dari pemimpin terpilih, saat ini juga terpilih untuk menduduki jabatan sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. 

“Pengawasan bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum. Tetapi juga menjadi tugas dari masyarakat. Harapannya ke depan, masyarakat menjadi semakin cerdas untuk menyambut pesta demokrasi demi Kalbar yang bersih dan bebas dari korupsi," tandasnya.

Tak Pilih Kasih

Terkait pencalonan Dytha Damayanti Pratiwi, yang notabene anak Sutarmidji, Ketua Partai Nasdem Kalbar, Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan pihaknya tidak pilih kasih dalam mengajukan Caleg, termasuk Ditha. Menurutnya, hal tersebut adalah hak politik seseorang.

"Yang bersangkutan mencalonkan diri, kemudian kapabilitas, aksesibilitas, kualitas hingga mereka kita calonkan," jelasnya, Kamis (19/7). 

Dia menegaskan, dengan mencalonkan anak Sutarmidji bukan berarti pihaknya ingin memelihara dinasti politik. Tapi ini menyangkut hak politik seseorang itu sendiri. 

"Bukan dinasti politik, kan hak politik seseorang. Sekarang di tangan rakyat untuk memilih. Malahan kalau kita tidak calonkan, kita yang mengekang hak politik orang. Demokratiskan itu Pemilu, kecuali kalau penunjukan," jelasnya.

Dia mengungkapkan, di internal Nasdem sendiri ada dua porsi proses pengajuan bakal calon. Di mana, pihaknya selain mengajukan internal, juga mengambil dari eksternal untuk dijadikan kader baru. 

"Kalau kitakan ada porsi, ada sekian persen dari kader sendiri, sekian persen baru kita kaderkan. Inikan perlu kita merekrut anak muda yang potensial, salah satu anak pak Sutarmidji. Kebetulan dia pemilih muda, potensial, bisa menjadi estafet kepemimpinan yang akan datang, saya kira sah-sah saja," jelasnya.

Dirinya kembali menegaskan, Bacaleg yang diajukan pada Pemilu 2019 merupakan orang-orang yang punya kualitas dan integritas. 

Sementara itu, Ditha sendiri tidak merespon ketika dikonfirmasi terkait hal ini. Begitu pula sang ayah, Sutarmidji. Sama halnya pihak Ria Norsan dan keluarga Cornelis, belum  memberikan konfirmasinya.

Membesarkan Partai 

Nama lain yang mencalonkan kerabatnya dalam Pemilu 2019 adalah Wakil Bupati Sintang, Askiman. Sang istri, Rosinta maju dalam Pileg tingkat provinsi menggunakan perahu Nasdem.

Askiman menepis anggapan jika majunya sang istri adalah membangun dinasti politik. 

“Enggaklah begitu. Majunya ibu sebagai Caleg itu lebih dikarenakan untuk membesarkan partai, khususnya untuk pemenuhan kuota 30 persen perempuan," jelasnya kepada Suara Pemred.

Askiman yang dikonfirmasi tengah berada di Bandara Ngurah Rai Bali, menceritakan, majunya sang istri dalam bursa Caleg dari partai Nasdem tersebut. Menurutnya beberapa pengurus DPD Nasdem Kabupaten Sintang telah mendatanginya dan menyampaikan tentang kurangnya Caleg perempuan untuk Dapil 1 Sintang. 

"Karena Nasdem adalah partai pengusung kami dan pak Bupati. Kemudian saya juga dewan pembina di partai, maka tentulah kami harus mendukung pemenangan partai. Tidak mungkin juga saya melarang ibu atau menolak permohonan itu," jelasnya.

Askiman dalam hal ini menegaskan akan memberikan dukungan penuh terhadap sang istri.
Namun hingga saat ini, dia dan sang istri belum pernah melakukan diskusi intens tentang strategi atau bagaimana cara pemenangan.

"Tapi yang jelas, siapa pun yang mencalonkan diri sebagai Caleg targetnya pasti jadi wakil rakyatlah. Hanya tinggal bagaimana dukungan dari masyarakat saja. Semua diserahkan kepada masyarakat, apakah memberikan kepercayaan atau tidak," katanya.

Percepat Pembangunan 

Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah menanggapi majunya Erlinawati Nasir, istri Bupati AM Nasir di DPD RI. Menurutnya hal itu bukan sebuah upaya untuk membangun dinasti politik, tapi demi mempercepat pembangunan Kapuas Hulu.

"Kita butuh putra-putri daerah yang mampu menyuarakan aspirasi masyarakat Bumi Uncak Kapuas di pusat," terangnya.

Dia menerangkan, untuk memperjuangkan aspirasi dan pembangunan daerah, dibutuhkan proses yang berjenjang. Mulai dari tingkat kabupaten sampai pusat. Untuk itulah perlunya perwakilan orang Kapuas Hulu di pusat.

"Jangan justru diartikan berbeda dan menganggap hal itu sebagai politik dinasti. Lagi pun saat ini kita sudah tidak hidup di zaman dinasti," katanya sembari bercanda.

Rajuli memprediksi Erlinawati Nasir mampu memperoleh suara minimal 100 ribu suara khusus untuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu saja. Belum dibantu dengan suara-suara dari kabupaten lain, artinya yang bersangkutan berpotensi untuk meraih kursi DPD RI.

"Jumlah suara Kapuas Hulu saat ini saja mencapai sekitar 170 ribu suara, sudah pasti perolehan suaranya di Kapuas Hulu akan unggul," terangnya.
 
Sementara itu, AM Nasir sendiri belum mengomentari pencalonan istrinya sebagai anggota DPD RI yang berkaitan dengan politik dinasti. (nak/iat/end/sap/rah/and)

Tak Ada Aturan yang Mengatur

Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza mengatakan, terkait dengan dinasti politik tidak ada regulasi yang mengatur hal tersebut, khususnya Undang-Undang Pemilu. Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima yudisial review berkaitan dengan UU yang sempat melarang dinasti politik tersebut.

Sebagaimana diketahui, memang pernah ada larangan untuk dinasti politik. Hanya saja keputusan MK telah menghapus pasal dinasti politik dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. 

"Yudisial review soal yang undang-undang dulu itukan memang pernah ada. Tapi sekarang sudah tidak ada larangan lagi soal itu. Di dalam Undang-undang Pemilu tidak diatur, mungkin didasari karena hak politik setiap orang menjadi politik orang tersebut," tuturnya.

Terkait dengan pengawasan agar pada saat kampanye Bacaleg tidak menggunakan fasilitas negara, menurutnya hal tersebut menjadi perhatian serius di dalam proses pengawasan Bawaslu nantinya. 

"Jelas ini menjadi pantauan kita, apakah ada fasilitas negara yang dipakai saat kampanye nantinya. Dan itu akan menjadi konsen kita untuk diawasi agar tidak ada fasilitas negara atau tindakan-tindakan pejabat yang diuntungkan dan merugikan pasangan calon. Jadi termasuk sumber daya negara yang digunakan nanti juga akan diawasi," jelasnya. 

Ical, sapaan akrabnya belum merincikan seperti apa metode pengawasan yang bakal dilakukan tersebut. Pihaknya kini masih fokus proses pengawasan pengajuan Bacaleg.

Hanya saja dengan melihat hasil evaluasi Pilkada 2018, tentu pengawasan tersebut menjadi penting dan komitmen Bawaslu, agar potensi-potensi tersebut bisa dieliminir. 

"Saat ini masih masa pendaftaran. Masih belum ada Daftar Calon Sementara (DCS). Proses pengawasan kita lakukan sesuai dengan tahapan,” katanya.

Untuk sekarang, menurutnya terlalu dini membuat strategi pengawasan kampanye. “DCT nya saja belum keluar. Hanya saja kita sudah melakukan persiapan untuk menghadapi masa kampanye, tentu konteks ini menjadi perhatian dan fokus kita juga,” jelasnya.

Selain itu pihaknya juga akan fokus mengawasi ASN dan perangkat pemerintahan yang dilarang di dalam undang-undang terlibat dukung mendukung calon.

Hal tersebut belajar dari Pilkada 2018 yang telah berlangsung. Menurutnya, tidak sedikit yang diproses, sekali pun ketika diklarifikasi tidak seperti yang diadukan mau pun dilaporkan. Hanya saja, dirinya menegaskan hal tersebut akan menjadi perhatian Bawaslu pada Pemilu 2019 mendatang. 

"Kita berharap jangan pernah menggunakan fasilitas negara, kemudian jangan melibat pejabat ASN itu tetap kita proses. Artinya kemungkinan potensi-potensi yang besar itu tetap kita lakukan skala prioritas pemantauan," pungkasnya. (iat/and)